Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Pemerintah terus melakukan perbaikan menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat hampir 12 ribu laporan kasus dugaan keracunan yang diduga terkait dengan program tersebut hingga 5 Oktober 2025.
Data itu dihimpun melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), platform resmi Kemenkes untuk pelaporan penyakit menular dan kejadian luar biasa (KLB). Laporan ini dipaparkan dalam webinar pembaruan aplikasi SKDR yang diikuti oleh perwakilan unit kesehatan dari berbagai daerah, mulai dari puskesmas hingga dinas kesehatan provinsi.
Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes, Dr. Sumarjaya, menjelaskan bahwa fitur baru dalam SKDR kini memungkinkan pemantauan khusus terhadap kasus keracunan pangan dari dapur pelaksana MBG.
“SKDR sekarang membantu memilah data epidemiologi dan surveilans terkait program MBG,” kata Sumarjaya, Jumat (10/10). Berdasarkan data SKDR per pukul 17.00 WIB, 5 Oktober 2025, tercatat 119 kejadian keracunan dengan total 11.660 kasus yang tersebar di 25 provinsi dan 88 kabupaten/kota. Laporan terbaru datang dari Karanganyar, Kuningan, Purworejo, dan Temanggung.
“Cut off-nya jam 17.00 WIB, dan kita sudah memiliki 119 kejadian dengan total 11.660 kasus,” ujarnya.
Puncak kasus, lanjutnya, terjadi pada minggu ke-39 tahun 2025. Dari total 10.104 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di seluruh Indonesia, 1,2 persen (119 unit) tercatat mengalami kejadian keracunan pangan.
Tiga provinsi dengan jumlah kasus tertinggi adalah Jawa Barat (34 kejadian), Jawa Tengah (15 kejadian), dan DI Yogyakarta (13 kejadian). Meski begitu, tidak ada SPPG yang mengalami kejadian berulang. Namun, ditemukan sejumlah kecamatan dengan insiden yang terjadi lebih dari satu kali.
Menariknya, seluruh dapur MBG yang mengalami kasus keracunan belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Kita berharap data ini bisa satu pintu, sehingga tidak ada perbedaan antara data kabupaten, provinsi, dan nasional,” ujar Sumarjaya.
Sementara itu, Plt Kepala Biro SDM dan Organisasi Badan Gizi Nasional (BGN), Boga Hardhana, mengapresiasi langkah Kemenkes memperbarui sistem SKDR. Ia menilai sistem ini krusial untuk memperkuat pemantauan cepat di lapangan.
“Kami berharap ada kolaborasi erat antara BGN dan Kemenkes, terutama di level puskesmas sebagai garda terdepan informasi kejadian,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk penguatan sinergi lintas sektor antara Kemenkes, BGN, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, dan BPOM. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : FISKA JUANDA