BATAM (BP) – Usulan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk memperluas kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) ke Karimun dan Bintan akhirnya mendapat respons dari pemerintah pusat. Setelah empat tahun diajukan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian siap melakukan kajian menyeluruh terkait rencana tersebut.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengungkapkan, kajian yang dilakukan pemerintah pusat akan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari efektivitas percepatan pertumbuhan ekonomi, peluang investasi, potensi kehilangan pendapatan negara, hingga penciptaan lapangan kerja dan dampak terhadap inflasi di masa mendatang.
“Kita sudah empat tahun yang lalu mengusulkan ini lewat Menko Perekonomian. Baru-baru ini Pak Menko menyampaikan akan segera dilakukan kajian,” kata Ansar, Jumat (3/10).
Menurutnya, perluasan kawasan FTZ akan memberikan banyak multiplier effect bagi perekonomian Kepri. Dengan integrasi Batam, Bintan, dan Karimun dalam satu kawasan FTZ, kepastian hukum bagi pelaku investasi juga diyakini semakin terjamin.
“Kita sudah punya contoh konkret di Batam. Kalau ketiga wilayah ini menyatu sebagai kawasan FTZ, maka peluang pertumbuhan ekonomi akan semakin besar,” jelasnya.
Terkait tata kelola lahan, Ansar memastikan masyarakat tidak perlu khawatir. Berbeda dengan Batam yang tidak memberlakukan hak milik penuh, pola kepemilikan lahan di Karimun dan Bintan tetap akan mengikuti sistem yang berlaku saat ini.
“Di Karimun dan Bintan, investor tetap bisa membebaskan lahan. Kawasan ini relatif masih kosong, dan tugas kita memfasilitasi dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, perluasan FTZ juga diharapkan dapat menyederhanakan akses logistik dan pergerakan antarwilayah. Saat ini, kendaraan dari Batam menuju Karimun atau Bintan masih melalui pemeriksaan di batas wilayah. Jika FTZ sudah menyeluruh, sistem pengawasan akan lebih efisien.
“Saat ini orang dari Batam bawa kendaraan ke Karimun atau Bintan harus diperiksa. Ke depan harusnya lebih simpel, dengan sistem resiprokal,” kata Ansar.
Ia menegaskan, perluasan FTZ tidak akan mengurangi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebaliknya, aktivitas ekonomi yang lebih dinamis justru berpotensi menambah penerimaan daerah.
“Saya kira tidak ada potensi loss signifikan. Justru akan lebih banyak dari perputaran ekonomi yang tumbuh,” katadia .
Ansar berharap, pemerintah pusat segera merampungkan proses kajian tersebut agar kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) bisa berkembang lebih cepat dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kepri. (***)
Reporter : AZIS MAULANA
Editor : Alfian Lumban Gaol