Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi dan tata kelola buruk di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam upaya ini, Prabowo akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, lembaganya siap mendukung penuh langkah Presiden. Ia menegaskan, KPK akan terlibat aktif dalam mendampingi perbaikan tata kelola BUMN.
“Korupsi menjadi salah satu akar masalah inefisiensi dalam bisnis BUMN. Penyuapan, gratifikasi, pengkondisian pengadaan barang dan jasa, hingga kerugian keuangan negara, adalah modus-modus yang sering terungkap dari perkara yang kami tangani di sektor ini,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (30/9).
Menurut Budi, penindakan kasus korupsi hanyalah satu aspek dalam pemberantasan korupsi. Yang lebih penting adalah bagaimana momentum tersebut dapat mendorong BUMN melakukan reformasi internal dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).
“Dari upaya represif itu, KPK berharap bisa menjadi pemantik agar BUMN melakukan langkah-langkah preventif,” tambahnya.
Ia optimistis penerapan bisnis berintegritas akan membuat BUMN semakin efektif, efisien, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara. Hal ini sejalan dengan peran BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam kebijakan ekonomi dan pelayanan publik.
Sebagai bentuk dukungan, KPK juga mendorong penerapan Panduan Cegah Korupsi (Pancek) bagi seluruh pelaku usaha. “Pancek dapat menjadi pedoman dalam penerapan prinsip bisnis berintegritas,” ucap Budi.
Sebelumnya, dalam pidato di Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Senin (29/9), Presiden Prabowo menyoroti kondisi BUMN yang kerap merugi. Namun ironisnya, kata dia, pejabat di dalamnya justru tetap memperoleh bonus besar.
“Manajemen saya perintahkan bersihkan BUMN. Kadang-kadang mereka nekat, diberi kepercayaan negara tapi bertindak seolah itu perusahaan nenek moyangnya. Perusahaan rugi, malah tambah bonus untuk dirinya sendiri. Brengsek banget itu!” ujar Prabowo.
Ia menekankan, langkah tegas harus diambil agar BUMN benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi nasional, bukan justru ladang bancakan segelintir pihak.
“Saya mau kirim Kejaksaan dan KPK untuk kejar-kejar itu. Kalau perlu, bagaimana? Nanti dibilang Prabowo kejam lagi,” ucapnya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : FISKA JUANDA