Buka konten ini
TANJUNGPINANG (BP) – Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan komitmen penuh Pemprov Kepri mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam dua agenda nasional: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan percepatan penuntasan Tuberkulosis (TBC). Hal itu disampaikannya usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin (29/9).
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dari Gedung Sasana Bhakti Praja itu membahas strategi nasional di bidang kesehatan dan gizi. Hadir pula Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, serta Mendikdasmen Abdul Mu’ti dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi. Para kepala daerah se-Indonesia juga mengikuti rapat ini bersama unsur Forkopimda.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menegaskan TBC masih menjadi momok serius bagi Indonesia. Negeri ini tercatat sebagai negara dengan kasus TBC tertinggi kedua di dunia setelah India. “Kepala daerah dan jajarannya adalah ujung tombak penanganan, terutama di wilayah dengan prevalensi tinggi,” katanya.
Terkait program MBG, Tito menyampaikan hasil evaluasi rakor sehari sebelumnya. Salah satunya, dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah harus dihentikan sementara untuk investigasi menyeluruh. Pemerintah daerah juga diwajibkan memperketat pengawasan dengan melibatkan lintas sektor.
Setiap dapur MBG, lanjut Tito, wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional. Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) akan dilibatkan secara rutin dalam pengawasan agar kualitas makanan tetap terjamin.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi menambahkan, aturan sertifikasi SLHS kini disederhanakan. Jika sebelumnya pengusaha makanan harus memiliki NIB dan sertifikat standar dari Dinas Pariwisata, kini cukup memenuhi persyaratan teknis kesehatan. “Yakni surat izin SPPG, layout dapur, serta sertifikat kursus keamanan pangan siap saji bagi penanggung jawab dan penjamah makanan,” jelasnya.
Sementara itu, Menko PMK Pratikno menekankan pengarusutamaan penanggulangan TBC. Ada tiga kewajiban daerah: mengintegrasikan agenda TBC dalam forum koordinasi, melakukan edukasi masif, serta melibatkan penyuluh dan aparatur hingga ke tingkat bawah.
Menkes Budi menambahkan, Indonesia masih mencatat sekitar 134 ribu kematian akibat TBC setiap tahun. Kemenkes memantau empat indikator utama: penemuan kasus, inisiasi pengobatan, keberhasilan terapi, serta pemberian terapi pencegahan.
Gubernur Ansar Ahmad menyambut serius arahan tersebut. “Pemprov Kepri siap memperkuat koordinasi lintas sektor, melibatkan puskesmas dan sekolah, serta memastikan setiap dapur MBG mengantongi SLHS sesuai standar baru. Dengan begitu, kita ingin menjamin makanan sehat, aman, dan bergizi bagi anak-anak, sekaligus melindungi generasi Kepri dari ancaman TBC,” tegas Ansar. (*)
Reporter : JAILANI
Editor : GALIH ADI SAPUTRO