Buka konten ini
BATAM (BP) – Rencana pengembangan kawasan Rempang kembali menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama BP Batam, Senin (16/9).
Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade, meminta BP Batam memastikan pelaksanaan arahan pemerintah berjalan tanpa pemaksaan terhadap masyarakat.
Andre juga meminta Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menjelaskan secara detail pendekatan yang ditempuh. Hal ini untuk menjawab tuntas isu relokasi yang kerap berulang menjadi pertanyaan di forum DPR.
“Bagaimana pendekatan yang diambil sesuai arahan Pak Prabowo? Bagaimana pula sinkronisasinya dengan kebijakan Menteri KKP, Menteri Imigrasi, dan kementerian lain yang mendukung? Jangan sampai persoalan ini terus dipertanyakan,” kata Andre.
Menanggapi hal itu, Amsakar menyebut program pe-ngembangan di kawasan Tanjung Banon, Rempang, masih berjalan sesuai rencana.
Saat ini, 304 unit rumah untuk warga terdampak sudah dibangun, dan ke depan ditambah 200 unit lagi. Pembangunan tersebut, katanya, didukung sejumlah kementerian dan lembaga.
“KKP akan membangun dermaga, sementara BP Batam menyiapkan sekolah, masjid, perkantoran pemerintah, hingga fasilitas TNI/Polri,” ujarnya.
Amsakar menambahkan, kawasan tersebut dirancang menjadi permukiman dengan fasilitas lengkap agar masya-rakat mendapat kepastian tempat tinggal yang layak.
Warga yang bersedia direlokasi juga akan memperoleh lahan seluas 500 meter persegi berikut kepastian hukum berupa Sertifikat Hak Milik (SHM). “Yang tidak mau, tidak ada persoalan. Tapi harus ada legalitas terhadap status warga. Ini menghitamputihkan kepemilikan yang sebelumnya belum jelas,” jelasnya.
Ia mencontohkan, di Batam masyarakat selama ini lebih banyak mengantongi Hak Guna Bangunan (HGB) ketimbang SHM. Program relokasi ini justru memberi peluang warga mendapatkan kepastian hukum atas tanah.
Amsakar menegaskan langkah yang ditempuh BP Batam merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo. Ia membantah adanya pemaksaan dalam program relokasi Rempang.
“Tak ada yang namanya mematok-matok, apalagi gas air mata. Sampai bulan ke-enam masa jabatan kami, saya jamin tidak ada langkah seperti itu,” tegasnya.
Menurutnya, pendekatan persuasif menjadi strategi utama. BP Batam akan terus berdialog dengan masyarakat agar program berjalan tanpa gejolak. (*)
Reporter : ARJUNA
Editor : RYAN AGUNG