Buka konten ini
PADA 2026 Batam diproyeksi akan mendapatkan anggaran sedikitnya Rp10 triliun. Anggaran ini berasal dari pengajuan RAPBD 2026 sebesar Rp4,7 triliun dan pengajuan BP Batam sebesar Rp5,3 triliun.
BP Batam mengajukan tambahan anggaran ke pemerintah pusat untuk membangun sejumlah fasilitas dan memaksimalkan pembangunan di Batam. Kepala BP/Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menilai pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat masih jauh dari kebutuhan riil lembaga yang dipimpinnya. Hal ini disampaikan dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (9/9) lalu.
Dalam forum tersebut, Amsakar memaparkan pemerintah menetapkan pagu anggaran BP Batam 2026 sebesar Rp2,447 triliun, naik 18,18 persen dibandingkan 2025 yang hanya Rp2,071 triliun. Meski naik, angka tersebut belum sebanding dengan beban kerja BP Batam dalam mendukung prioritas nasional, terutama di bidang investasi, konektivitas, dan daya saing kawasan.
“Pagu yang diberikan pemerintah masih jauh dari kebutuhan riil. Karena itu, kami mengusulkan tambahan anggaran murni sebesar Rp2,88 triliun,” ujarnya.
Jika disetujui, total anggaran BP Batam 2026 mencapai Rp5,328 triliun. Dana ini diyakini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dari alokasi pemerintah, Rp1,099 triliun (45 persen) digunakan untuk Program Dukungan Manajemen, meliputi operasional, kepegawaian, dan pelayanan publik. Sedangkan Rp1,348 triliun (55 persen) diarahkan untuk pembangunan infrastruktur darat, laut, sumber daya air, perumahan, dan kawasan strategis.
Belanja infrastruktur darat diproyeksikan menyerap Rp481,33 miliar, pengembangan kawasan Rp62,18 miliar, prasarana laut Rp30 miliar, sumber daya air Rp38,76 miliar, serta perumahan dan permukiman Rp5 miliar. Menurut Amsakar, angka ini terlalu kecil dibandingkan kebutuhan Batam sebagai kawasan strategis nasional.
Oleh karena itu, BP Batam mengajukan tambahan anggaran untuk 94 kegiatan prioritas. Porsi terbesar Rp1,64 triliun (57 persen) dialokasikan untuk prasarana konektivitas darat, termasuk pembangunan jalan layang (flyover), jembatan, ruas jalan baru, drainase, dan penataan lanskap jalan. “Tanpa dukungan anggaran memadai, Batam sulit meningkatkan daya saing sebagai pintu gerbang investasi,” tambahnya.
Selain itu, Rp732,26 miliar (26 persen) akan diarahkan untuk penguatan prasarana sumber daya air, termasuk pembangunan delapan jaringan distribusi air minum, sistem perpipaan, normalisasi, dan pemagaran waduk.
Untuk sektor konektivitas laut dan udara, BP Batam meminta tambahan Rp155,93 miliar. Dana ini difokuskan pada pengembangan Container Yard (CY) di Pelabuhan Batuampar, pemasangan pagar ISPS Code, pembangunan ponton dan atap Terminal Sekupang, perbaikan akses jalan, serta perbaikan lereng gedung kargo.
Sementara itu, Rp351,45 miliar (12 persen) dari tambahan anggaran akan dipakai untuk pengembangan kawasan, termasuk pembangunan Tanjung Banun, renovasi Mal Pelayanan Publik, renovasi Masjid Batul Makmur, dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di rumah susun. Tambahan anggaran ini tidak hanya untuk BP Batam, tetapi juga bagian dari strategi nasional.
“Tahun 2026 krusial karena memasuki tahun kedua RPJMN 2025–2029. Batam harus hadir memberi kontribusi nyata,” ujar Amsakar.
Di sisi lain, pembahasan RAPBD Kota Batam 2026 memasuki tahap krusial. Target penerimaan dan belanja daerah ditetapkan Rp4,7 triliun, namun DPRD Batam memberi catatan terkait komposisi alokasi anggaran.
Anggota Komisi I DPRD Batam, Muhammad Mustofa, menekankan perlunya perhatian serius pada beberapa sektor prioritas, termasuk pembentukan UPTD persampahan dan badan baru untuk menekan fluktuasi kemiskinan di Batam.
“Naiknya jumlah pendatang dan pertumbuhan penduduk memengaruhi angka kemiskinan. Perlu langkah struktural, bukan hanya program tahunan,” ujarnya, Jumat (12/9).
Ia juga menyoroti komposisi belanja dalam RAPBD. Belanja infrastruktur publik minimal 40 persen, tetapi RAPBD 2026 hanya 31 persen. Sebaliknya, belanja pegawai membengkak 37 persen, melebihi batas maksimal 30 persen dari total pendapatan daerah.
Di sektor pendidikan, alokasi anggaran naik dari mandat 20 persen menjadi 26,3 persen. Target pendapatan daerah juga mengalami penyesuaian, dari Rp4,7 triliun menjadi Rp4,6 triliun setelah koreksi pemerintah pusat.
Sementara itu, Amsakar menyebut PAD ditetapkan Rp2,5 triliun, dengan rincian: pajak daerah Rp2 triliun, retribusi daerah Rp305 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp11 miliar, dan lain-lain PAD sah Rp166 miliar. Pendapatan transfer diproyeksikan Rp2 triliun, terdiri dari transfer pusat Rp1,7 triliun dan transfer antardaerah Rp310 miliar.
Belanja daerah ditetapkan Rp4,7 triliun, sedangkan penerimaan pembiayaan direncanakan Rp115 miliar. RAPBD 2026 disusun dengan memperhatikan lima prioritas pembangunan: peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur perkotaan modern dan berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, reformasi birokrasi, serta peningkatan daya saing daerah.
“RAPBD ini bukan sekadar angka, tetapi arah pembangunan Batam ke depan. Kami ingin pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Amsakar.
DPRD Kota Batam sebelumnya menggelar rapat paripurna penyampaian dan penjelasan Wali Kota atas Ranperda APBD 2026, Senin (8/9) lalu. Rapat dipimpin Ketua DPRD Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto. Tahapan berikutnya adalah pandangan umum fraksi, dijadwalkan 10 September mendatang. (***)
Reporter : Azis Maulana – Arjuna
Editor : RYAN AGUNG