Buka konten ini
Dosen ISI Surakarta; Pegiat Kajian Budaya dan Media
Sri Mulyani Indrawati resmi pamit dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Dalam prosesi perpisahan, dia menyampaikan permintaan maaf, ucapan terima kasih, sekaligus permohonan agar ruang privasinya dihormati setelah tidak lagi menjabat.
“Tak ada gading yang tak retak,” ucapnya, menyiratkan kesadaran bahwa jabatan publik selalu sarat risiko salah ucap dan salah tafsir. Namun, yang menimpa dirinya belakangan jauh lebih kompleks daripada sekadar kesalahan komunikasi publik.
Korban
Sri Mulyani bisa dibilang menjadi korban disinformasi. Pernyataannya tentang gaji guru dan dosen yang sejatinya soal teknis fiskal dipelintir dalam sebuah rekayasa digital: seolah dia berkata “guru adalah beban negara.”
Potongan video itu viral, memicu kemarahan publik, dan pada titik tertentu menyalakan api kerusuhan hingga rumahnya diserbu massa. Klarifikasi tak mampu membendung amarah yang telanjur meledak, apalagi di tengah jurang ketidakadilan sosial yang makin menganga antara kesejahteraan guru di pelosok dengan kepongahan pejabat negara.
Fenomena itu bukan sekadar satu menteri yang “roboh” diserbu publik. Dengan modal sosial, ekonomi, kultural, dan simbolik yang dimilikinya, Sri Mulyani sangat mungkin akan tetap baik-baik saja. Rumahnya boleh saja porak-poranda oleh amuk massa, meski tanpa jaminan keamanan dari negara yang semestinya melindungi pegawainya.
Masalahnya, bagaimana dengan mereka yang berasal dari kelas rentan? Jika seorang pejabat sekuat dan seterkenal Sri Mulyani bisa jatuh oleh arus disinformasi, apalagi nasib guru di desa, aktivis muda, atau mahasiswa kritis yang nyaris tanpa jaring pengaman sosial?
Benteng Publik
Dalam Nexus, Yuval Noah Harari pernah mengingatkan, mayoritas informasi di media sosial bukanlah fakta atau kebenaran. Di era kecerdasan buatan yang makin hegemonik, kebenaran bernilai mahal sekaligus menyakitkan. Karena itulah kita membutuhkan institusi yang mampu menjaga akurasi seperti pers, kampus, dan lembaga pendidikan. Mereka adalah benteng publik di tengah belantara algoritma politik kekuasaan dan propaganda digital.
Stuart Hall, salah seorang pendiri cultural studies, menegaskan bahwa apa yang kita konsumsi di media bukanlah cermin realitas murni, melainkan representasi yang dibentuk secara reflektif, intensional, atau konstruksionis.
Kasus Sri Mulyani menjelaskan bagaimana teks palsu dapat hidup sebagai “kebenaran alternatif”, terutama ketika publik ikut menafsirkan dan membentuk makna darinya. Di titik ini, kabar bohong atau hoaks bekerja sangat efektif justru karena daya kritis masyarakat kita masih lemah.
Sayangnya, literasi digital belum menjadi prioritas serius negara. Akibatnya, publik mudah terseret arus kabar bohong, video manipulatif, bahkan propaganda buzzer politik.
Masalah Struktural
Menyalahkan masyarakat karena “kurang cerdas” jelas tidak adil. Sebab, ini masalah struktural. Negara terlalu lama menomorsekiankan pendidikan. Kerusuhan dan provokasi penjarahan akhir Agustus lalu hanyalah gejala permukaan dari rapuhnya fondasi pendidikan kita.
Disinformasi adalah cermin krisis yang lebih dalam. Pendidikan tidak pernah sungguh diperlakukan sebagai investasi peradaban. Guru masih kerap diposisikan sebagai pegawai “tanpa tanda jasa” yang jauh dari apresiasi laiknya pekerja profesional.
Selama negara terus mereduksi arena pendidikan dengan retorika pengabdian tanpa dukungan nyata penunjang kesejahteraan ekonomi, yang tumbuh bukanlah generasi emas, melainkan generasi cemas yang rapuh dan mudah dimanipulasi.
Pamitnya Sri Mulyani mestinya menjadi bahan evaluasi institusi kekuasaan. Dia mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme pengelolaan negara. Namun, lebih jauh, peristiwa ini juga menyingkap absennya strategi nasional dalam mengimunisasi warganya dari manipulasi digital.
Klarifikasi atau teknologi pemeriksaan fakta (fact-checking) saja tidak cukup. Kita membutuhkan generasi yang kritis membaca media, memahami perbedaan representasi dan realitas, serta berani menolak manipulasi.
Kebenaran dan keadilan sosial memang mahal. Tetapi, membiarkan generasi tenggelam dalam kebodohan jauh lebih mahal harganya. Jika negara sungguh ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan harus ditempatkan di garda depan pembangunan sebagai investasi peradaban—bukan malah dianggap sebagai beban anggaran.
Sri Mulyani kini memilih menarik diri dan meminta publik menghormati privasinya. Sebuah sikap manusiawi, sekaligus menjadi sasmita (pertanda) bahwa di balik jabatan, dia juga warga biasa yang lelah.
Yang tersisa kini adalah pekerjaan rumah. Negara harus memastikan agar apa yang menimpa Sri Mulyani tidak terus berulang pada siapa pun, apalagi pada rakyat kecil yang jauh lebih rentan. (*)