Buka konten ini
SEKUPANG (BP) – Pemerintah Kota Batam menyiapkan 200 ribu blangko KTP elektronik (e-KTP) tahun ini untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat. Langkah ini ditempuh agar pelayanan tidak terganggu dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada distribusi dari pemerintah pusat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, Yusfa Hendri, mengatakan, kebijakan ini sesuai arahan Ditjen Administrasi Kependudukan (Adminduk). Daerah dengan kemampuan fiskal baik didorong mengalokasikan anggaran melalui skema hibah blangko.
“Batam termasuk daerah dengan kebutuhan blangko tinggi, rata-rata 11 ribu keping per bulan. Kalau hanya bergantung distribusi pusat, pelayanan sering tersendat. Karena itu, kami ambil langkah mandiri,” ujar Yusfa, Jumat (22/8).
Ia menyebut, 200 ribu blangko cukup untuk sembilan bulan kebutuhan, yakni enam bulan tersisa pada 2025 dan tiga bulan pertama 2026. Dengan begitu, pelayanan tetap berjalan meski di awal tahun anggaran biasanya terjadi keterlambatan distribusi.
“Dengan stok cadangan ini, masyarakat tidak perlu khawatir blangko kosong lagi,” tegasnya.
Selama ini, beberapa daerah di Indonesia kerap mengalami kekosongan blangko akibat distribusi dari pusat yang tidak lancar. Batam menjadi salah satu daerah yang berani mengambil langkah mandiri demi menjaga kelancaran pelayanan.
“Kami ingin pastikan administrasi kependudukan berjalan stabil. Jadi warga yang datang mengurus e-KTP bisa langsung dilayani tanpa menunggu kiriman pusat,” kata Yusfa.
Selain menyiapkan stok blangko, Disdukcapil Batam juga memperkuat inovasi layanan digital serta program jemput bola ke pulau-pulau, agar warga di hinterland mendapat pelayanan yang sama cepatnya.
Dengan kebijakan ini, Batam diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola kebutuhan administrasi kependudukan secara mandiri. (*)
Reporter : Rengga Yuliandra
Editor : RATNA IRTATIK