Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Perjanjian damai antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kini telah berusia 20 tahun. Kesepakatan bersejarah itu ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.
Perjalanan menuju perdamaian tidak berlangsung mulus. Negosiasi sempat buntu setelah pertemuan di Tokyo. Namun, konflik panjang yang menelan banyak korban akhirnya berakhir, ketika suara tembakan digantikan oleh suara rakyat di bilik pemilu.
Momen genting tersebut justru menjadi titik balik yang mempertemukan kedua belah pihak untuk kembali berdialog, menyepakati gencatan senjata, dan menata masa depan Aceh dengan semangat kebersamaan.
Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang kala itu memimpin proses perundingan dan rekonstruksi, mengenang betapa sulitnya menjaga konsistensi semua pihak. Tantangan terbesar, katanya, adalah memastikan gencatan senjata benar-benar dipatuhi.
“Kami membentuk mekanisme bersama dengan pemantau internasional serta koordinasi sipil dan militer. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan yang terencana sama pentingnya dengan perundingan itu sendiri,” ujar SBY dalam peringatan 20 tahun Perjanjian Damai Aceh yang digelar ERIA School of Government (SoG).
Presiden ERIA, Tetsuya Watanabe, menambahkan bahwa Aceh memberikan pelajaran penting, tidak hanya bagi Indonesia, melainkan juga bagi dunia.
“Perdamaian adalah kunci untuk maju, berinovasi, dan meraih masa depan. Aceh menjadi fondasi bagi kawasan ini. Banyak negara bisa belajar bahwa perdamaian membutuhkan komitmen jangka panjang, jauh setelah tinta perjanjian mengering,” ungkapnya.
Kesepakatan Helsinki bahkan diakui dunia sebagai salah satu model perdamaian paling cepat terlaksana, transparan, dan inklusif. Penarikan pasukan berjalan segera, gencatan senjata dipantau, dan eks kombatan kembali hidup berdampingan dengan masyarakat.
Keberhasilan ini tidak hanya lahir dari meja perundingan, melainkan juga dari persiapan matang, disiplin pelaksanaan, serta keterlibatan dukungan regional dan internasional. Mekanisme bersama Indonesia–GAM yang diawasi Aceh Monitoring Mission (AMM) menjadi contoh nyata keseimbangan dalam menjaga perdamaian.
Selain itu, kehadiran Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang dikelola bersama masyarakat Aceh berhasil menumbuhkan kepercayaan, pondasi utama keberlanjutan perdamaian.
Kisah Aceh menjadi teladan bagaimana diplomasi politik, komitmen pemerintah, serta dukungan masyarakat bisa bersatu demi mengakhiri konflik bersenjata. Dari senjata menuju kotak suara, Aceh menutup lembaran kelam sejarahnya. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO