Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Sekolah Rakyat sudah berjalan sebulan lebih. Proses evaluasi terus dilakukan. Meski demikian, program itu mendapat apresiasi dari kalangan pengamat pendidikan. Sebab, Sekolah Rakyat dinilai mampu menyempurnakan penanganan kemiskinan melalui pendidikan. Konsep boarding school yang diterapkan juga dianggap bisa menguatkan mental siswa.
Pengamat pendidikan dari Universitas Surabaya (Unesa) Martadi menjelaskan, konsep boarding school untuk anak-anak miskin memberi peluang berkembang yang lebih besar. Di sekolah reguler, afirmasi melalui KIP atau zonasi memang ada, tapi daya ungkitnya kurang. Sekolah Rakyat hadir untuk melengkapi.
Menurut dia, kemiskinan tak hanya soal ekonomi, tetapi juga mentalitas. Dengan sistem asrama, sikap dan mental anak bisa dibentuk menjadi lebih disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki motivasi belajar tinggi.
“Itu yang jadi keunggulan Sekolah Rakyat,” kata Martadi.
Dia juga memberi beberapa masukan. Misalnya, soal waktu persiapan yang terlalu mepet, terutama pada rekrutmen guru. Banyak guru belum siap menghadapi sistem boarding. Ada juga guru yang belum paham menghadapi karakter anak dari keluarga miskin. Beberapa kepala sekolah juga belum berpengalaman mengelola sekolah 24 jam.
Karena itu, Martadi mendorong adanya pendampingan intensif. Guru perlu dibekali keterampilan khusus, bukan sekadar pelatihan singkat. “Mereka harus didampingi dalam proses mengajar, termasuk memahami karakter anak miskin dan manajemen asrama,” ucapnya.
Dari sisi sarana, sebagian besar sekolah sudah layak. Bahkan ruang kelas ber-AC. Tantangan berikutnya justru mengatur program di luar jam belajar agar siswa tidak jenuh. Kegiatan akhir pekan, interaksi dengan masyarakat, hingga rekreasi perlu dirancang.
Martadi menambahkan, konsep Sekolah Rakyat sudah tepat. Tinggal penataan program dan pendampingan guru. Kalau itu dilakukan, Sekolah Rakyat bisa benar-benar menjadi strategi efektif pemutus kemiskinan struktural.
”Karena tidak semua anak miskin bisa diselesaikan melalui jalur sekolah reguler,” terangnya.
Pada bagian lain, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji juga memberi masukan. Dia mengatakan, pemerintah harus berusaha menghindari munculnya pelabelan kepada siswa Sekolah Rakyat. Sebab, Sekolah Rakyat sejak awal dirancang untuk menampung anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
’’Mereka (siswa Sekolah Rakyat, red) bisa dianggap sebagai siswa kelas dua atau tidak sebaik siswa di sekolah unggulan,’’ tuturnya. Jika stigma tersebut dibiarkan, katanya, berpotensi mengganggu proses belajar serta menurunkan kepercayaan diri siswa Sekolah Rakyat.
Ubaid mengatakan, saat ini masih ada 3,4 juta anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Karena itu, dia berharap Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi dari problem tersebut. Namun, jumlah Sekolah Rakyat yang sudah beroperasi sekarang masih jauh dari kebutuhan ideal.
Apresiasi juga datang dari Ketua MPR Ahmad Muzani. Dia mengatakan, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi jawaban strategis untuk pemerataan pendidikan. Sebab, pemerintah bisa menghadirkan sekolah khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas.
”Sekolah Rakyat menjadi jalan keluar yang membuka kesempatan bagi setiap anak bangsa untuk meraih masa depan yang lebih baik,” katanya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG