Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) turun tangan memantau kericuhan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, buntut kebijakan Bupati Sudewo. Wakil Menko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan, pemerintah pusat mengingatkan semua kepala daerah di Indonesia agar tidak sembarangan dalam mengambil keputusan.
Purnawirawan Letjen TNI itu menuturkan, Presiden Prabowo Subianto sudah berkali-kali mengingatkan agar pejabat publik tidak mengeluarkan kebijakan kontroversial, apalagi yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Termasuk kebijakan menaikkan tarif pajak yang dinilai memberatkan warga.
”Presiden sudah menegaskan, jangan sampai membuat aturan yang justru memicu kegaduhan. Tentunya kami menyesalkan hal ini sampai terjadi demo di Pati,” kata Lodewijk di Jakarta.
Aksi unjuk rasa besar pada 13 Agustus lalu kini berlanjut ke proses politik. DPRD Pati resmi mengajukan hak angket dan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut kebijakan-kebijakan Bupati Sudewo. Jika terbukti menyimpang, DPRD berwenang meminta kepala daerah dari Partai Gerindra itu turun dari jabatannya.
”Kita serahkan mekanismenya ke DPRD. Informasi yang kami terima, mereka sudah sepakat membentuk pansus hak angket. Tinggal kita lihat proses selanjutnya,” jelasnya.
Lodewijk yang juga politisi senior Partai Golkar itu menambahkan, Kemenko Polkam terus mengawasi perkembangan di Pati maupun daerah lain yang mengeluarkan kebijakan serupa. Ia mengingatkan para kepala daerah untuk tidak ceroboh agar kebijakan yang dibuat tidak berujung kegaduhan.
”Setiap hari kami monitor. Ada deputi khusus yang mengawasi. Beberapa kabupaten dan kota memang mengambil kebijakan sejenis. Karena itu kami tekankan, hati-hati. Kalau keliru, dampaknya bisa gaduh,” tegasnya. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO