Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan akan mengalokasikan anggaran ketahanan pangan pada tahun 2026 senilai Rp164,4 triliun. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
”Secara keseluruhan sebesar Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional,” kata Prabowo saat menyampaikan RAPBN 2026 beserta dengan Nota Keuangannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Dia membeberkan, alokasi anggaran ketahanan pangan ini sebagai wujud pemerintah guna membangun pondasi kemandirian bangsa. Terlebih, pemerintah sudah menargetkan bisa mencapai swasembada pangan, terutama beras dan jagung.
Kemudian ke depan, pemerintah mendorong harga-harga pangan stabil, petani makmur, nelayan sejahtera dan konsumen aman. Ia menilai dengan alokasi anggaran ini Indonesia mampu berdaulat dalam urusan pangan.
”Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Untuk itu, kita akan cetak sawah baru. Kita akan salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran,” beber Prabowo.
Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mendukung bibit-bibit unggul, alat mesin pertanian modern hingga pembiayaan murah.
Lalu, pemerintah juga akan menjamin harga pembelian pemerintah untuk gabah. Secara rinci, Prabowo menyebut, untuk alokasi anggaran lumbung pangan dan cadangan pangan disiapkan senilai Rp53,3 triliun.
Selanjutnya, untuk anggaran subsidi pupuk tahun 2026 dialokasikan senilai Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk. Terakhir, pemerintah akan memperkuat Bulog dengan mengucurkan dana senilai Rp22,7 triliun.
”Bulog-bulog kita perkuat sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli masyarakat. RAPBN 2026 akan alokasi Rp22,7 triliun untuk Bulog melakukan tugasnya,” jelas Prabowo.
Ia juga mengatakan, kehadiran pemerintah dalam penguatan ketahanan pangan sudah nyata dirasakan sejak awal tahun 2025.
Hal ini terbukti dengan pemerintah yang telah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit. Adapun hasilnya, produksi beras meningkat dan stok beras di gudang pemerintah mencapai lebih dari 4 juta ton.
”145 peraturan kita pangkas. Hasilnya produksi beras meningkat. Stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton. Harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini,” pungkasnya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : GUSTIA BENNY