Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyampaikan rasa syukur atas keunggulan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Matius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen (Mari-Yo), dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua. Pasangan ini unggul atas pasangan Benhur Tomi Mano dan Constant Karma (BTM–CK).
Menurut hasil hitung cepat, Mari-Yo memperoleh dukungan suara sebesar 50,71%, sementara BTM–CK meraih 49,29%. PSU ini digelar pada Rabu, 6 Agustus 2025, di wilayah Provinsi Papua.
”Kami mengucapkan syukur atas hasil ini. Masyarakat Papua telah menyuarakan keinginannya untuk perubahan melalui pasangan Mari-Yo,” ujar Herman kepada awak media, Jumat (8/8).
Ia menambahkan, kemenangan ini bukan hanya capaian politik semata, tetapi juga representasi dari harapan baru bagi kemajuan Papua. Herman berharap kepemimpinan Mari-Yo mampu menghadirkan pembangunan yang inklusif, damai, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Papua.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua masih menjalankan proses rekapitulasi manual berjenjang. Hasil resmi dari PSU Pilgub Papua dijadwalkan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.
Di sisi lain, DPP PDI Perjuangan meminta seluruh pihak menghormati hasil PSU yang telah dilaksanakan. Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, menekankan pentingnya menjunjung tinggi proses demokrasi yang jujur dan adil, serta menghindari segala bentuk upaya manipulasi hasil pemilihan.
“Kami mencermati adanya indikasi kecurangan yang terorganisir untuk mempengaruhi hasil di pleno rekapitulasi. Bahkan, terdapat intimidasi terhadap Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan jajaran Bawaslu serta KPU di tingkat kabupaten/kota,” jelas Ronny, Jumat (8/8).
Berdasarkan data hitung cepat yang dipegang PDIP, pasangan BTM–CK justru unggul tipis dengan 50,85%, sementara Mari-Yo memperoleh 49,15%.
Ronny juga mengkritik dugaan adanya intervensi dari penyelenggara negara dan aparat keamanan. Ia menyinggung latar belakang Matius D. Fakhiri sebagai mantan Kapolda Papua, yang menurutnya menimbulkan kekhawatiran atas netralitas proses.
Ia mengungkap, pada malam Kamis (7/8), terjadi dugaan intimidasi dari aparat kepolisian terhadap ketua dan anggota Panitia Distrik di Sentani Timur, serta insiden serupa di Kabupaten Kepulauan Yapen.
”Kami peringatkan, pusat kekuasaan di Jakarta jangan mengintervensi suara rakyat Papua. Jika masyarakat menghendaki BTM–CK sebagai pemenang, maka hasil itu harus dihormati,” tegas Ronny.
Ia juga mendesak agar Bawaslu memperketat pengawasan terhadap proses perhitungan suara, untuk memastikan integritas demokrasi tetap terjaga di tanah Papua.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, turut hadir di Papua untuk memantau langsung jalannya PSU. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO TEJO