Buka konten ini
Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Timur
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merayakan ulang tahun ke-27 pada 23 Juli 2025. Lahir di era reformasi, PKB telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah politik Indonesia. Pencapaian spektakuler PKB dimulai sejak Pemilu 1999. Saat partai itu meraih 51 kursi di DPR RI. Tak lama setelah itu, pada Pilpres 2000, PKB berhasil mengantarkan Gus Dur menjadi presiden ke-4 RI.
Terpilihnya Gus Dur sekaligus membuktikan bahwa tokoh yang lahir dari pesantren memiliki kapasitas untuk memimpin bangsa. Jejak historis itulah yang membentuk DNA perjuangan PKB: senantiasa berpihak pada pesantren, menempatkannya dalam posisi yang luhur sebagai pencetak sumber daya manusia unggul di Indonesia.
Memasuki era disrupsi yang ditandai dengan kemajuan teknologi digital, perubahan perilaku sosial, dan pergeseran struktur ekonomi global, pesantren kini menghadapi tantangan besar. Pesantren diharuskan beradaptasi dengan cepat, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun manajemen kelembagaan. Di sinilah peran PKB jadi semakin relevan, sebagai jembatan politik untuk memperjuangkan afirmasi negara terhadap pesantren.
Menurut data Kementerian Agama per Agustus 2024, Indonesia memiliki 41.220 pesantren dengan lebih dari 8 juta santri. Itu bukan sekadar angka, melainkan kekuatan sosial yang jika dikelola dengan bijak bisa menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dan pusat regenerasi kepemimpinan. Sayang, sebagian besar pesantren masih menghadapi persoalan klasik seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya akses, serta ketimpangan dalam pendanaan operasional.
PKB, melalui berbagai kebijakan publiknya, telah mencatatkan langkah konkret dalam mengurai persoalan tersebut. Salah satunya, dorongan melahirkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. PKB berada di garda terdepan dalam mengawal dan memperjuangkan UU Pesantren, bahkan termasuk mengawal terbitnya Perpres 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Dengan payung hukum itu, negara mengakui pesantren sebagai entitas pendidikan yang setara dengan sistem pendidikan nasional lainnya, memberikan legitimasi yang kuat bagi negara untuk memfasilitasi pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat.
Transformasi Digital
Perjalanan PKB tidak berhenti di legislasi. Pemberdayaan pesantren harus dilanjutkan dengan langkah-langkah konkret lain. Salah satunya melalui program transformasi digital berbasis pesantren. Baru-baru ini, Konferensi Internasional Transformasi Pesantren (ICTP), 24–26 Juni, menjadi platform penting dalam mempertemukan pimpinan pesantren, akademisi, serta praktisi industri dari berbagai belahan dunia. Di situlah terjadi pertukaran gagasan, praktik terbaik, dan terjalinnya kemitraan strategis. Forum itu telah menjadi ikhtiar PKB untuk mendorong transformasi pesantren dalam bidang teknologi dan kemandirian ekonomi.
PKB juga sangat serius dalam pemberdayaan ekonomi pesantren. Melalui berbagai program pelatihan UMKM dan pemberian modal usaha di berbagai daerah, PKB berupaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan santri. Program-program ini memberikan keterampilan praktis yang akan membantu santri tidak hanya unggul dalam ilmu agama, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada ekonomi lokal.
Dalam konteks ekonomi umat, pesantren memiliki potensi besar sebagai simpul pemberdayaan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, ekonomi syariah menyumbang 46 persen produk domestik bruto pada 2024. Bank Indonesia memproyeksikannya terus tumbuh hingga 5,6 persen pada 2025. Sayang, kontribusi pesantren dalam ekosistem ekonomi itu belum optimal. Banyak pesantren yang belum memiliki unit usaha yang solid, bahkan masih terisolasi dari akses modal dan pasar. Karena itu, PKB perlu terus mendorong sinergi antara pesantren dan berbagai institusi ekonomi syariah serta mendorong lahirnya pusat inovasi teknologi di pesantren.
Masa Depan
Momen harlah ke-27 ini adalah waktu reflektif bagi PKB: apakah masih setia pada garis perjuangan kultural atau mulai tergoda menjauh dari akar? Jawabannya jelas: pemberdayaan pesantren harus tetap menjadi jangkar politik dan agenda prioritas partai. Dari rahim pesantrenlah lahir Gus Dur, tokoh yang melampaui batas-batas politik dan menjadi simbol moral bangsa.
Di pesantren pula harapan akan generasi Indonesia yang religius, nasionalis, dan adaptif terhadap zaman terus tumbuh dan hidup.
PKB harus tetap menjadi rumah perjuangan kaum santri. Rumah yang tak hanya memberikan tempat bernaung, tetapi juga membuka jalan. Jalan menuju pesantren yang mandiri secara ekonomi, maju dalam inovasi, kuat dalam pendidikan, dan kukuh dalam menjaga nilai-nilai Islam di tengah dunia yang terus berubah.
PKB di bawah kendali Gus Muhaimin dari waktu ke waktu selalu mengalami tren yang menggembirakan. Di balik sosoknya yang banyak akal, kadang kala sulit ditebak, keberpihakannya pada pesantren tidak pernah berubah. Bagi beliau, pesantren adalah agenda prioritas, di samping tentunya agenda-agenda primer lain.
Dirgahayu PKB. Jaya selalu. (*)