Buka konten ini
BATAM (BP) – BP Batam resmi mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,88 triliun kepada pemerintah pusat dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/7). Pengajuan ini untuk melengkapi pagu indikatif tahun anggaran 2026 yang sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp2,447 triliun. Jika disetujui, total anggaran BP Batam tahun depan akan mencapai Rp5,328 triliun.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengungkapkan bahwa dalam dua tahun terakhir lembaganya beroperasi tanpa dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seluruh pembiayaan ditopang oleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Selama ini belum ada rupiah murni yang kami terima dari APBN. Semua kegiatan pembangunan kami jalankan hanya dengan mengandalkan PNBP,” ujarnya di hadapan anggota dewan.
Permintaan tambahan anggaran ini bukan tanpa alasan. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada BP Batam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Target nasional dalam RPJMN sebesar 8 persen. Namun khusus untuk Batam, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan minimal 10 persen per tahun, mengingat posisi strategis Batam sebagai hub investasi dan industri.
Untuk mencapai target itu, BP Batam mengusulkan dukungan anggaran guna mempercepat pembangunan infrastruktur utama dan pendukung di berbagai sektor. Tanpa suntikan belanja negara, pertumbuhan lebih tinggi disebut sulit dicapai.
“Kami butuh lompatan fiskal agar bisa menciptakan lompatan ekonomi. Ini bagian dari upaya menjadikan Batam sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Amsakar.
Ia merinci enam sektor prioritas pembangunan yang akan dibiayai dari tambahan anggaran tersebut. Pertama, konektivitas darat, seperti pembangunan jalan arteri dan flyover kawasan industri. Kedua, prasarana sumber daya air, termasuk jaringan distribusi air minum dan normalisasi waduk.
Ketiga, infrastruktur konektivitas laut, mencakup revitalisasi Dermaga Selatan dan peningkatan kapasitas container yard di Pelabuhan Batuampar. Keempat, pembangunan konektivitas udara seperti jalan perimeter bandara dan akses logistik kargo baru.
Kelima, sektor kesehatan, yakni revitalisasi gedung RSBP Batam dan pengadaan peralatan medis. Terakhir, pengembangan kawasan berupa revitalisasi taman kota dan fasilitas layanan publik, termasuk pembangunan area parkir dan peremajaan Mal Pelayanan Publik.
Permintaan ini disampaikan seiring tren pemulihan ekonomi Batam yang terus me-nguat. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi Batam tercatat sebesar 7,04 persen—tertinggi dalam lima tahun terakhir—setelah sebelumnya sempat turun hingga 4,75 persen pada 2021 akibat pandemi.
Tak hanya itu, realisasi investasi di Batam sepanjang 2024 mencapai Rp43,26 triliun, atau 108,15 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, surplus neraca perdagangan Batam tercatat sebesar 6,82 miliar dolar AS (USD), dan kunjungan wisatawan mancanegara menembus 1,32 juta orang.
Dengan capaian tersebut, Amsakar menilai bahwa ini adalah momentum tepat bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan fiskal tambahan. Ia menegaskan, keberlanjutan pembangunan strategis membutuhkan fondasi anggaran yang lebih kuat.
“Kami berharap Komisi VI DPR RI bisa menjembatani aspirasi ini ke kementerian terkait. Batam siap berlari lebih cepat jika negara hadir dan turut mendorong,” tegasnya. (*)
Reporter : Arjuna
Editor : RYAN AGUNG