Buka konten ini
BATAM (BP) – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus berupaya memeratakan akses pendidikan bagi calon peserta didik jenjang SD dan SMP. Namun, keterbatasan daya tampung sekolah negeri membuat sebagian calon siswa tak bisa tertampung.
Untuk mengatasi hal ini, Pemko Batam mendorong peran sekolah swasta sebagai solusi alternatif, sekaligus menyiapkan bantuan pendidikan bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, menyampaikan bahwa pihaknya tengah merancang skema bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang akan bersekolah di swasta.
“Kami sedang menggodok bantuannya. Prinsipnya, tidak boleh ada anak yang terhambat sekolah hanya karena tidak tertampung di negeri,” ujar Tri, Minggu (6/7).
Menurut Tri, pemberian bantuan akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua siswa. Saat ini, Disdik bersama pihak sekolah swasta sedang memetakan kategori siswa dari keluarga mampu dan tidak mampu, agar bantuan tepat sasaran.
“Kita lihat nanti, apakah bantuannya penuh atau sebagian. Semua tergantung hasil verifikasi kondisi ekonomi keluarga,” jelasnya.
Tri juga mengimbau para orang tua untuk tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah negeri. Ia menegaskan, setiap sekolah negeri memiliki batas maksimal daya tampung yang tak bisa dilampaui, sesuai ketentuan dari Kementerian Pendidikan.
“Sekolah negeri itu ada batasnya. Jadi tidak semua bisa masuk. Pemerataan adalah kunci agar semua anak tetap sekolah, baik di negeri maupun swasta,” tegasnya.
Sepekan terakhir, Disdik Batam telah menjalankan skema pemerataan ini secara bertahap. Calon siswa yang belum tertampung diarahkan ke sekolah lain dalam satuan wilayah yang sama, agar tidak terjadi penumpukan di sekolah favorit.
Contohnya, di wilayah Sei Beduk, calon murid SD diarahkan ke SDN 16 dan SDN 58 secara merata. Penempatan ini dilakukan melalui koordinasi langsung dengan sekolah-sekolah yang masih memiliki kuota.
Setelah posko penyaluran tambahan di Gedung Gurindam ditutup pada Jumat (4/7), Disdik kini fokus pada tahap akhir proses penempatan dan validasi data siswa yang telah mendaftar dan mengajukan pengaduan.
Sebelumnya, tercatat lebih dari 22 ribu calon siswa mendaftar ke jenjang SD dan SMP negeri di Batam. Namun, sekitar seribuan di antaranya mengalami kendala administratif atau tidak tertampung, sehingga harus diarahkan ke jalur penempatan tambahan atau ke sekolah swasta.
“Intinya, tidak boleh ada anak Batam yang tidak bersekolah. Pemerintah hadir untuk memastikan semua anak bisa mengenyam pendidikan,” kata Tri.
Ia menambahkan, kebijakan bantuan pendidikan untuk siswa swasta akan dituangkan dalam ketetapan resmi setelah proses verifikasi dan pendataan rampung. Bantuan tersebut diharapkan bisa direalisasikan sebelum tahun ajaran baru dimulai.
Dengan langkah ini, Pemko Batam berharap seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan, baik dari sisi lokasi maupun kondisi ekonomi keluarga. (*)
Reporter : Eusebius Sara
Editor : RATNA IRTATIK