Buka konten ini
TANJUNGPINANG (BP) – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Darwin, menyatakan konektivitas gas dari Natuna dan Anambas ke Kota Batam ditargetkan rampung pada 2025 ini. Pengerjaan penyambungan pipa gas tersebut sepenuhnya dilakukan oleh PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI), anak perusahaan dari PT PLN (Persero).
”Ini sepenuhnya dilakukan oleh PLN EPI. Gubernur berharap semuanya lancar tanpa kendala, sehingga gas dari Laut Natuna Utara segera dapat mengalir,” kata Darwin, Senin (7/7).
Ia menjelaskan bahwa pipa gas eksisting dari lapangan migas di Laut Natuna Utara—yakni dari Kabupaten Natuna dan Anambas—adalah pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS). Pipa sepanjang 470 kilometer itu selama ini mengalirkan gas ke Singapura.
Sementara untuk rencana distribusi gas ke Kota Batam, akan dilakukan penyambungan dari sub-sea tie-in atau cabang pipa bawah laut menuju Pulau Pemping sepanjang kurang lebih 4,5 kilometer. ”Dari Pulau Pemping ke Batam sudah dibangun pipa sepanjang 13 kilometer oleh PLN Batam dan UBE pada 2015. Jadi, tahun ini pipa ke Pemping akan dibangun oleh PLN EPI,” sebutnya.
Darwin menambahkan, Gubernur Kepri bersama sejumlah pihak dari kawasan industri pengguna gas telah mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa konektivitas gas ke Batam harus rampung pada tahun ini.
”Kita sudah RDP dengan komisi yang membidangi energi beberapa waktu lalu. Dalam RDP itu, telah disampaikan bahwa pipa gas harus selesai tahun ini,” ujarnya.
Harga Gas Naik Dua Kali Lipat, Industri Tertekan
Sebelumnya, dunia industri di Kota Batam menghadapi ancaman serius akibat lonjakan drastis harga gas bumi yang mulai berlaku sejak Mei 2025. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafky Rasid, menyuarakan kekhawatiran para pelaku industri atas dampak langsung kenaikan harga gas terhadap biaya produksi.
“Saat ini, gas industri—khususnya gas pipa yang digunakan perusahaan-perusahaan di Batam—mengalami kenaikan signifikan, dari sebelumnya 8 dolar AS per MMBTU (Million Metric British Thermal Unit) menjadi 16,8 dolar AS. Artinya naik lebih dari 100 persen,” ujar Rafky kepada Batam Pos, Jumat (31/5).
Menurut Rafky, lonjakan ini sangat memberatkan dunia usaha karena secara langsung mengerek beban produksi. Jika dibiarkan, ia khawatir sejumlah sektor industri bisa kolaps.
“Kita sudah rapat dengan pihak PGN (Perusahaan Gas Negara) Batam, bahkan lang-sung dengan manajemen PGN wilayah Sumatra. Mereka menyampaikan bahwa kenaikan ini terjadi karena pasokan gas dari sumur-sumur di Sumatra mulai habis,” jelasnya.
Akibat berkurangnya pasokan domestik, gas pipa kini diprioritaskan untuk sektor-sektor strategis seperti pembangkit listrik PLN dan industri prioritas lainnya. Sementara untuk industri umum, PGN menyiasati kekurangan pasokan dengan membeli gas dalam bentuk LNG (liquefied natural gas atau gas cair) dari Indonesia bagian tengah dan timur, lalu menyalurkannya kembali ke kawasan industri Batam melalui pipa.
“Namun harga LNG mengikuti pasar internasional. Modal belinya saja sudah 13 hingga 14 dolar AS per MMBTU. Jadi, saat dijual ke industri bisa tembus 16 dolar AS lebih,” tambahnya.
Kondisi ini, lanjut Rafky, tak hanya terjadi di Batam, tetapi juga di kawasan industri lain seperti Lampung, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Apindo Batam telah berkoordinasi dengan Apindo pusat untuk mencari solusi. Salah satu opsi yang diusulkan adalah pemanfaatan gas dari blok Natuna untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, termasuk Batam.
“Selama ini gas Natuna justru diekspor ke Singapura. Hanya lewat Batam, tapi tidak dimanfaatkan. Kita ingin agar gas itu dipakai untuk industri dalam negeri,” tegasnya.
Menurut Rafky, kesepakatan awal antara pemerintah dan sejumlah pihak terkait agar gas Natuna dialirkan ke Sumatra sudah ditandatangani, namun proses teknisnya belum berjalan optimal. “Kami mendesak agar proses ini dipercepat. Jangan ditunda lagi. Industri sudah dalam kondisi kritis, bukan hanya di Batam, tapi juga di pusat-pusat industri lainnya,” ujarnya.
Rafky juga menyoroti dampak kenaikan harga gas terhadap pembangkit listrik PLN. Harga gas untuk PLN naik dari 5,9 dolar AS menjadi 7 dolar AS per MMBTU, dan turut berdampak pada tarif fleksibel yang dibebankan kepada pelanggan industri. “Kalau ini terus dibiarkan, pelaku usaha akan semakin terbebani. Kami berharap pemerintah pusat segera bertindak. Harapannya, harga gas bisa kembali normal dengan menambah pasokan dari Natuna yang cadangannya masih melimpah,” katanya.
Pelaku Industri: Bisa-Bisa Kami Shut Down, Picu Gelombang PHK
Sementara itu, Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Batam–Karimun, Adhy Prasetyo Wibowo, mengungkapkan bahwa kawasan industri dengan pembangkit listrik mandiri atau KI-BUPTL saat ini terpaksa membeli gas dengan harga sangat tinggi. Dari sebelumnya flat 7,3 dolar AS per MMBTU, kini harus dibaur (blending) dengan LNG seharga 16,7 dolar AS per MMBTU—dan harga ini akan ditinjau ulang setiap enam bulan.
”Dampaknya luar biasa. Biaya pokok produksi listrik melonjak sekitar 40 hingga 50 persen. Dan sampai saat ini kami belum bisa menaikkan tarif listrik atau sewa kepada para tenant,” kata Adhy, Jumat (30/5).
Ia menekankan bahwa banyak perusahaan tenant di Batam memiliki fasilitas produksi di negara lain seperti Johor dan Vietnam. Jika biaya produksi di Batam melesat, maka relokasi menjadi opsi yang masuk akal.
”Mereka bisa saja menurunkan kapasitas produksi, bahkan menutup pabrik di Batam dan pindah ke lokasi dengan ongkos produksi yang lebih rendah,” ucapnya.
Adhy menyesalkan ironi dalam situasi ini. ”Indonesia itu produsen gas alam terbesar ke-11 di dunia. Tapi ironisnya, industri dalam negeri justru tidak kebagian pasokan dengan harga layak. Sementara ekspor gas ke luar negeri berjalan lancar,” ungkapnya.
Dalam konteks persaingan global, kawasan industri Batam semakin terjepit. Malaysia dan Singapura telah menyepakati pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Johor–Singapura sebagai magnet baru bagi investasi.
”Kalau infrastruktur dasar seperti listrik yang stabil saja tidak bisa kami pastikan, bagaimana bisa bersaing dengan mereka? Ini bukan hanya soal investor pindah, tapi ancaman perlambatan ekonomi dan gelombang PHK juga nyata di depan mata,” tegasnya. (*)
Reporter : Mohamad Ismail
Editor : RYAN AGUNG