Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, mengungkapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar untuk kontraktor UMKM.
”Untuk ekosistem perumahan tadi juga diluncurkan, plafonnya dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar dan itu diberikan untuk UMKM yang berupa kontraktor usaha menengah dan kecil dengan kriteria sesuai dengan UMKM yaitu modal sampai Rp5 miliar dan turnover ataupun penjualan Rp50 miliar,” ujar Airlangga di Jakarta, Kamis (3/7) dikutip dari Antara.
Plafon hingga Rp5 miliar tersebut dapat membantu pengembang untuk bisa membangun 38 hingga 40 unit rumah dengan tipe 36 selama empat sampai dengan lima tahun.
Kemudian pemerintah juga memberikan bagi sisi permintaannya (demand side) untuk perorangan di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah.
”Dengan demikian, kita akan mempersiapkan plafonnya (untuk renovasi) kira-kira Rp13 triliun,” ujar Airlangga.
Selain itu, pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 5 persen untuk kontraktor UMKM terkait perumahan. ”Subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi yang usaha kecil dan menengah (small and medium enterprise), pemerintah memberikan subsidi bunga fix sebesar 5 persen,” ujar Airlangga.
Contohnya kalau perbankan memberikan bunga sebesar 11 persen, maka kontraktor UMKM bisa membayar 6 persen, tapi kalau perbankan memberikan bunga 12 persen, maka kontraktor hanya perlu membayar bunganya sebesar 7 persen sesuai dengan perbankan masing-masing baik Himbara maupun swasta.
Subsidi bunga merupakan selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur KUR.
Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan rapat koordinasi terkait evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
”Hari ini saya menghadiri rapat evaluasi kredit usaha rakyat (KUR) semester 1 tahun 2025 dan Usulan Pengembangan Skema KUR tahun 2025. Tindak lanjut dukungan yang begitu besar dari Bapak Presiden Prabowo terhadap sektor perumahan,” kata Ara.
Dia mengatakan, berkat arahan dan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto, Program 3 Juta Rumah untuk rakyat mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak dan ekosistem perumahan.
Pemerintah terus mendorong pelaksanaan Program 3 Juta Rumah membangun dan merenovasi hunian untuk masyarakat dengan baik. Koordinasi antar instansi pemerintah pun terus dilaksanakan agar mampu berkolaborasi dan bersinergi menghasilkan program dan kebijakan pro rakyat.
Sebelumnya Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan bahwa UMKM yang terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah sudah terkurasi secara kualitas manajemen dan kompetensi teknis.
Dia memastikan UMKM-UMKM yang terlibat dalam program pembangunan 3 juta rumah tersebut memiliki kualifikasi, kualitas manajemen keuangan, operasi, dan teknisnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Maman menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) untuk memastikan UMKM yang terlibat tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam proses pembangunan rumah.
Dalam proses kurasi, lanjut Maman, Kementerian UMKM dan Kementerian PKP bekerja sama dalam menentukan pelaku UMKM yang bisa terlibat dalam proses pembangunan tersebut.
Menurut dia, pelaku UMKM sudah lama terlibat dalam pembangunan. Namun kali ini, pelaku tersebut akan lebih diawasi dan dipantau, khususnya UMKM yang perlu mendapat dukungan finansial. (***)
Reporter : JP Group
Editor : gustia benny