Buka konten ini
KARIMUN (BP) – Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap dua. Dari 697 peserta yang mengikuti seleksi, hanya 247 orang yang dinyatakan lulus. Rinciannya, 210 peserta lolos murni, sedangkan 37 lainnya lulus melalui mekanisme optimalisasi.
Selain itu, dalam pengumuman tersebut juga tercantum pelamar PPPK tahap satu dengan status R3 yang dinyatakan lulus optimalisasi. Jumlahnya mencapai 65 orang. Dengan begitu, total peserta yang dinyatakan lulus dalam pengumuman ini adalah 312 orang.
Meski begitu, persoalan belum usai. Saat ini, sebanyak 940 tenaga honorer insentif masih bertugas di lingkungan Pemkab Karimun. Mereka merupakan peserta PPPK tahap satu dan dua dengan status R3 dan R4. Namun, hingga kini mereka belum memiliki tempat penempatan karena keterbatasan formasi dari BKN. Dengan kata lain, nasib ratusan honorer tersebut masih belum jelas.
Situasi semakin pelik lantaran anggaran untuk pembayaran gaji honorer hanya tersedia hingga Juni 2025. Setelah itu, belum ada kejelasan mengenai sumber pembiayaan lanjutan.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun, Djunaidy, mengakui bahwa persoalan ini menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah. “Pak Bupati sudah mengetahui persoalan ini. Sejak pagi hingga sore tadi (Kamis, 3 Juli), kami sudah membahasnya.
Namun, keputusan final tetap menunggu arahan beliau,” ujar Djunaidy kepada Batam Pos.
Menurutnya, Pemkab Karimun tidak bisa mengambil langkah sendiri. Semua keputusan menyangkut kelanjutan status honorer harus
dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, dalam hal ini BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
“Kalau kami memutuskan sendiri tanpa koordinasi pusat, tentu tidak bisa. Ini bukan masalah Karimun saja, tapi nasional. Selain itu, dari sisi anggaran, pembiayaan untuk gaji honorer memang telah berakhir bulan lalu. Menganggarkan kembali dalam kondisi APBD saat ini tentu menjadi beban yang tidak ringan,” kata Djunaidy. (*)
Reporter : Sandi Pramosinto
Editor : GALIH ADI SAPUTRO