Bagong Suyanto
Dekan dan Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga
Eskalasi perang di kawasan Timur Tengah tidak lagi terhindarkan. Serangan Amerika Serikat (AS) terhadap tiga situs nuklir Iran niscaya akan memicu dan memperluas konflik pada tingkat yang makin meresahkan. Alih-alih menuruti imbauan AS agar menghentikan perang melawan Israel, Iran dilaporkan dengan cepat membalas serangan AS dengan menembakkan sedikitnya 30 rudal ke berbagai kota di Israel. Tidak tertutup kemungkinan, akibat intervensi AS itu, negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, dan negara-negara anggota NATO yang lain akan ikut terseret. Bukan tidak mungkin, kondisi perekonomian global terancam kolaps.
Perang Israel vs Iran kini tidak lagi bisa direduksi sekadar sebagai konflik regional yang skalanya terbatas. Ketika AS memutuskan untuk terlibat langsung dalam konfrontasi, yang terjadi sekarang adalah perang terbuka yang bakal mengguncang ekonomi global dan berpotensi menyeret Indonesia dalam situasi ketidakpastian ekonomi yang makin tinggi.
Tekanan Ekonomi
Saat ini, dampak meluasnya konflik di kawasan Timur tengah pasca-intervensi AS kian terasa. Dunia dengan cepat dihadapkan pada berbagai tekanan ekonomi akibat melonjaknya harga energi, disrupsi perdagangan atau gangguan rantai pasok global, gejolak pasar keuangan, serta kian meningkatnya instabilitas dan tensi geopolitik global.
Secara garis besar, bagi Indonesia, ada beberapa dampak meluasnya perang Israel vs Iran.
Pertama, terjadinya kenaikan harga minyak dunia yang akan meningkatkan beban subsidi energi pemerintah. Menurut kalkulasi, setiap kenaikan harga ICP (Indonesian Crude Price) sebesar USD 1 per barel akan menambah beban subsidi energi sekitar Rp 10 triliun. Sementara itu, tambahan penerimaan negara dari sektor migas hanya sekitar Rp 3 triliun. Jadi, dalam hitungan bersih, setiap kenaikan harga minyak USD 1 akan memperlebar defisit APBN hingga Rp 7 triliun.
Bisa dibayangkan, apa yang terjadi ketika Iran benar-benar menghentikan total pasokan minyak mentahnya dan memblokade Selat Hormuz yang merupakan jalur transportasi hampir 30 persen pasokan minyak global? Bukan tidak mungkin, harga minyak mentah akan melambung hingga USD 130 per barel.
Pada titik ini, APBN 2025 yang mengasumsikan harga minyak mentah hanya USD 82 per barel tentu akan jebol ketika harus menanggung selisih kenaikan harga yang muncul. Anggaran subsidi BBM dalam APBN yang ditetapkan Rp 26,7 triliun berpotensi tidak mencukupi hingga akhir tahun karena bukan tidak mungkin defisit fiskal bisa tembus sampai Rp 330 triliun. Dalam situasi itu, defisit APBN berisiko mendekati batas maksimal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Kedua, kemungkinan terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kita tahu, beban utang luar negeri dalam bentuk dolar AS tentu dengan serta-merta bakal ikut terkerek naik. Akibatnya, untuk membayar kewajiban cicilan dan utang pokok, pemerintah niscaya kembali harus mengandalkan pada utang baru yang bisa membuat defisit fiskal makin lebar.
Di sini, pemerintah akan dipaksa kembali menambah utang guna menambal defisit fiskal yang melebar. Bukan tak mungkin, pemerintah juga dipaksa memangkas lebih jauh anggaran belanja kementerian/lembaga sehingga kian mengancam prospek pertumbuhan ekonomi.
Sebagaimana yang diprediksi para pengamat, dampak perang dan tekanan inflasi global sangat mungkin membuat The Fed (bank sentral AS) mempertahankan suku bunga. Efeknya pun akan memicu arus modal keluar dari Indonesia dan mengakibatkan nilai tukar rupiah makin terpuruk. Di sisi lain, cadangan devisa niscaya juga akan mengalami tekanan akibat pelemahan rupiah serta meningkatnya permintaan valas dari ekonomi domestik.
Ketiga, terjadinya gangguan pada rantai pasok global yang akan berdampak pada daya saing produk-produk Indonesia. Pengalaman telah mengajarkan, ketika harga minyak dunia naik, hal itu akan memicu lonjakan biaya produksi, transportasi, dan energi. Bagi perusahaan nasional yang bahan bakunya banyak tergantung pada impor, tentu kenaikan harga minyak akan melambungkan biaya produksi. Ujung-ujungnya, nilai jual produk yang dihasilkan tidak lagi kompetitif di pasar global.
Langkah Strategis
Menyikapi dampak eskalasi perang yang tak kunjung berakhir, pemerintah tentu harus mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi risiko dan memastikan agar kondisi perekonomian nasional tidak sampai kolaps. Bagi Indonesia, meluasnya dan meningkatnya eskalasi konflik tentu memunculkan tekanan dan beban baru di tengah kondisi perekonomian nasional yang mengalami perlambatan pertumbuhan dan memburuknya sejumlah indikator ekonomi makro.
Selain terus berusaha meningkatkan cadangan devisa dan mencegah defisit anggaran tidak makin lebar, yang tak kalah penting adalah mendorong diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang rentan terhadap guncangan eksternal. Tanpa didukung fondasi perekonomian yang tangguh, jangan harap Indonesia bisa keluar dari dampak eskalasi perang Iran vs Israel. (*)
Oleh:
Bagong Suyanto
Dekan dan Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga