Buka konten ini
BATAM (BP) – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau menggelar sosialisasi Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Kegiatan berlangsung di Hotel Aston Nagoya Thamrin, Batam, Rabu (25/6), dengan melibatkan DPRD Kepri dan sejumlah pemangku kepentingan sektor ketenagalistrikan.
Kepala Dinas ESDM Kepri, Muhammad Darwin, menjelaskan, bahwa sosialisasi ini bertujuan memperluas pemahaman para pelaku usaha dan pemangku kebijakan terhadap regulasi baru yang mendorong pemanfaatan PLTS Atap. “Kita ingin regulasi ini dipahami dengan baik oleh para pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk umum, khususnya PLN Batam dan pelaku industri lainnya,” ujarnya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, serta perwakilan PLN Batam. Ketiganya berperan langsung dalam implementasi regulasi dan pengembangan PLTS di tingkat nasional dan daerah.
Darwin menyebut Kepri telah memulai penggunaan PLTS untuk menerangi pulau-pulau kecil yang dihuni kurang dari 30 kepala keluarga. Saat ini, sekitar 15 pulau telah mendapat pasokan listrik dari PLTS yang dibangun Pemprov Kepri. Selain itu, ada 10 pulau lainnya yang menerima bantuan PLTS komunal dari pemerintah pusat. Sistem ini menjadi solusi berkelanjutan di wilayah yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.
Sepanjang 2024, PLN berkomitmen membangun PLTS komunal di enam lokasi di Kepri. ”Tiga di Batam, dua di Lingga, dan satu di Karimun,” kata Darwin. Ia berharap program ini meningkatkan keandalan pasokan listrik, terutama di wilayah yang selama ini hanya mendapat listrik 14 jam per hari.
Hingga 2027, puluhan pulau di Kepri ditargetkan menerima fasilitas PLTS komunal. Ini menjadi bagian dari strategi besar Pemprov Kepri bersama PLN untuk mendorong elektrifikasi yang merata dan berkelanjutan.
Menurut data Dinas ESDM Kepri, masih terdapat sekitar 30 pulau yang belum tersambung layanan listrik dari PLN atau pemerintah. Beberapa masih bergantung pada pembangkit swadaya, lainnya hanya memiliki pasokan terbatas.
Selain PLTS, upaya elektrifikasi juga dilakukan melalui pembangunan infrastruktur seperti tower crossing dan kabel laut. “Kalau jarak antarpulau di bawah 500 meter, bisa kita sambungkan dengan tower crossing. Ini sudah kita terapkan di Bintan, Galang, dan Lingga,” ungkap Darwin.
Untuk pulau-pulau dengan kebutuhan listrik tinggi dan jarak lebih jauh, kabel laut menjadi solusi. Pulau-pulau seperti Dabo, Singkep, Selayar, Sambu, dan Pulau Buluh kini sudah mulai terhubung ke jaringan utama.
Darwin optimistis pemerataan akses listrik di wilayah kepulauan Kepri dapat terwujud lebih cepat. Upaya ini juga sejalan dengan target nasional transisi energi dan pengurangan emisi karbon melalui pemanfaatan energi terbarukan seperti PLTS.
DPRD Dukung Transisi Energi Surya
Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, mendukung percepatan transisi energi hijau melalui pemanfaatan PLTS Atap. Dalam sambutannya di kegiatan sosialisasi, Iman menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini.
Ia menyebut, sosialisasi Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024 sangat penting untuk mempercepat penggunaan energi bersih, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
“Energi terbarukan seperti tenaga surya adalah solusi strategis. Ia tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tapi juga membuka peluang ekonomi baru,” katanya.
Menurutnya, krisis iklim dan ketergantungan pada energi fosil adalah tantangan nyata yang harus dijawab bersama. Ia menekankan pentingnya keandalan energi sebagai pemantik pembangunan antarpulau di Kepri.
“Tanpa energi, pembangunan sulit bergerak. Dengan energi, kita bisa mengakselerasi pembangunan,” ujarnya.
Iman berharap kegiatan sosialisasi ini mampu menumbuhkan kesadaran dan komitmen kolektif, baik dari individu, komunitas, maupun lembaga, untuk mendukung pengembangan energi surya. “Teruslah produksi energi hijau demi kelestarian Provinsi Kepri,” terangnya.
Yangsolar Fokus ke Pulau Sugi
Sementara itu, proyek PLTS Duriangkang yang sempat disebut sebagai proyek energi strategis di Batam masih mandek sejak diumumkan pada 2018. Hal itu diungkapkan Mike Stuart, pimpinan Yangsolar, perusahaan yang aktif mengembangkan PLTS di Batam dan sekitarnya.
“Sejak 2018 sudah diumumkan bahwa proyek PLTS Duriangkang ditugaskan kepada Sunseap dan BP Batam. Tapi sampai sekarang belum ada perkembangan,” ujarnya.
Karena itu, Yangsolar kini memfokuskan sumber daya pada proyek PLTS di Pulau Sugi. Mike menyebut perusahaannya menggunakan tenaga kerja lokal yang telah mendapatkan pelatihan teknis. “Kami ingin orang lokal juga maju,” katanya.
Mike juga menyebutkan bahwa PLTS berkapasitas sekitar 10 megawatt telah terpasang di kawasan Bintan Resort Cakrawala (BRC) Lagoi. Namun, hingga kini sistem tersebut belum dioperasikan. “Masih standby, belum bisa di-turn on,” ungkapnya.
Di kawasan industri Batamindo, Yangsolar juga terlibat dalam pemasangan PLTS atap. Sekitar seperempat industri di kawasan itu disebut telah memanfaatkan tenaga surya. “Kami juga yang mengerjakannya,” kata Mike.
Kapasitas PLTS di Batamindo saat ini berada di kisaran 10–15 megawatt. Mike menilai sektor industri adalah pasar potensial bagi energi terbarukan, seiring meningkatnya kesadaran terhadap efisiensi dan keberlanjutan.
Namun, ia menekankan pentingnya kejelasan regulasi dan dukungan pemerintah agar proyek-proyek PLTS berjalan optimal. “Kalau PLTS berjalan lancar, yang diuntungkan bukan hanya kami, tapi juga masyarakat dan lingkungan,” katanya. (*)
Reporter : ARJUNA
Editor : RYAN AGUNG