Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Ketua DPR RI Puan Maharani membuka peluang untuk membentuk panitia khusus (Pansus) guna mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Hal ini menyusul adanya lima catatan kritik dari Pemerintah Arab Saudi terhadap penyelenggaraan haji Indonesia.
”Nota diplomatik yang berisi lima poin itu sebenarnya sudah lama dan telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Jadi, saat pelaksanaan haji tahun ini, semua persoalan itu sudah terselesaikan,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (24/6).
Meskipun poin-poin tersebut diklaim telah diselesaikan, Puan menegaskan masih banyak aspek lain dalam pelaksanaan haji yang perlu diperbaiki. Evaluasi menyeluruh dianggap penting agar kesalahan serupa tidak terulang pada tahun-tahun mendatang.
“Dalam pelaksanaan haji kali ini memang banyak hal yang harus kita evaluasi dan benahi agar ke depan pelaksanaannya berjalan lebih baik,” kata Puan.
Puan menambahkan bahwa Komisi VIII DPR akan segera melakukan rapat evaluasi bersama pemerintah dan pimpinan DPR RI yang tergabung dalam Tim Pengawas Haji DPR di Arab Saudi.
“Sidang baru saja dibuka hari ini, dan kami akan menerima laporan dari pimpinan DPR serta Komisi VIII yang ikut menunaikan haji tahun ini,” jelasnya.
Jika nantinya ditemukan banyak permasalahan dalam pelaksanaan haji 2025, DPR tidak menutup kemungkinan akan membentuk pansus untuk menyelidiki dan memperbaiki tata kelola haji ke depannya.
“Kalau memang diperlukan, DPR akan menjalankan mekanisme pembentukan pansus haji demi perbaikan penyelenggaraan di masa mendatang,” tutup Puan. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO TEJO