Arah Baru Kompas Strategis Indonesia

Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam Forum Ekonomi Internasional di St. Petersburg, Rusia, 20 Juni 2025, bukanlah sekadar diplomasi protokoler. Di balik jabat tangan dan foto resmi itu, ada pesan geopolitik yang jauh lebih besar: Indonesia sedang mencoba menata ulang orientasi globalnya dalam dunia yang makin terfragmentasi.

Dengan menandatangani Deklarasi Kemitraan Strategis, kedua negara sepakat mempererat kerja sama dalam sektor-sektor kunci. Mulai energi dan teknologi antariksa hingga investasi dan pertahanan. Bagi sebagian kalangan, hal itu dianggap sebagai langkah berani untuk memperluas jejaring internasional. Namun, pertanyaannya, beranikah kita mengakui bahwa di balik retorika kemandirian, ada risiko lama yang kembali menghantui, yakni ketergantungan dalam bentuk baru?

Menyeimbangkan Pengaruh
Dalam sistem internasional saat ini, di mana kekuatan besar bersaing makin terbuka dan lembaga-lembaga multilateral kehilangan efektivitasnya, negara-negara seperti Indonesia tidak bisa hanya menunggu. Mereka harus bergerak. Prabowo, tampaknya, sadar betul bahwa dunia tidak lagi menunggu negara yang ragu-ragu menentukan posisi.

Dalam logika ini, mendekat ke Rusia dapat dibaca sebagai bagian dari strategi menyeimbangkan pengaruh, baik terhadap Amerika Serikat (AS), Tiongkok, maupun negara-negara Barat lain yang selama ini menjadi mitra utama.
Namun, dalam dunia yang tidak pernah betul-betul setara, setiap langkah mendekat memiliki konsekuensinya sendiri.

Indonesia memang sering memproyeksikan diri sebagai negara yang ’’bebas dan aktif’’. Namun, realitas politik global hari ini menuntut lebih dari sekadar slogan. Dalam situasi di mana kekuatan tidak tersebar merata dan akses terhadap teknologi serta investasi strategis masih dikendalikan oleh segelintir negara, kebebasan memilih mitra tidak otomatis berarti kebebasan menentukan arah.

Yang tampak sebagai otonomi bisa jadi adalah bentuk baru dari keterikatan. Terutama jika kerja sama itu hanya menghadirkan transfer simbolis tanpa disertai pembangunan kapasitas nyata di dalam negeri. Ambil contoh rencana pembangunan pelabuhan antariksa di Biak atau kerja sama dengan Rosatom dalam teknologi nuklir sipil. Kedengarannya sangat ambisius, bahkan futuristis. Namun, apabila Indonesia hanya menjadi konsumen teknologi, bukan produsen atau pengembangnya, hubungan itu akan berjalan dalam satu arah: kita menerima, mereka menentukan.

Di sinilah struktur ketimpangan global bekerja secara halus tetapi efektif. Negara-negara yang berada di pinggiran sistem produksi teknologi tetap bergantung pada pusat meski kali ini pusatnya bukan hanya Washington atau Brussel, melainkan juga Moskow.

Hal yang sama berlaku dalam bidang pertahanan. Indonesia menyatakan tetap netral dan tidak berpihak. Namun, ketika kerja sama militer dilakukan dengan negara yang tengah dikenai sanksi internasional dan terlibat dalam konflik bersenjata, netralitas itu mulai kehilangan makna praktisnya.

Harga Diri Politik
Pada saat ASEAN tidak mampu bertindak tegas terhadap krisis di Myanmar atau dinamika Laut China Selatan, Indonesia makin terdorong untuk bertindak sendiri, membangun jalur bilateral yang cepat, meski penuh risiko. Tentu, kita tidak bisa menafikan adanya perhitungan domestik.

Bagi Prabowo, menjalin hubungan erat dengan Rusia bukan hanya kebijakan luar negeri, melainkan juga sinyal politik dalam negeri. Dia menunjukkan kepada publik bahwa Indonesia tidak tunduk kepada siapa pun. Bahwa kita punya pilihan, punya harga diri di panggung dunia. Namun, jika tidak dibarengi dengan kemampuan mengubah posisi struktural kita dalam ekonomi dunia, harga diri politik itu akan tetap menjadi simbol belaka.

Indonesia tidak sedang bermusuhan dengan Barat. Tidak pula bersekutu penuh dengan Timur. Yang kita hadapi adalah pilihan-pilihan sempit dalam struktur yang tidak netral. Di dunia semacam ini, kemitraan bisa menjadi jembatan, tetapi juga bisa menjadi jerat. Apalagi jika kita melangkah tanpa peta jalan pembangunan nasional yang jelas.

Kemitraan strategis hanya akan bernilai jika menjadi alat untuk membangun kemandirian, tidak sekadar memperluas daftar mitra dagang atau menambah proyek prestisius yang dikendalikan dari luar. Apa yang paling menentukan bukan siapa yang kita ajak kerja sama, melainkan untuk siapa dan untuk apa kerja sama itu dilakukan.

Diplomasi bukan hanya soal bergerak ke mana, melainkan juga bagaimana mengubah posisi kita dalam tatanan yang tidak adil. (*)