Buka konten ini
Empat kepala daerah dari empat provinsi di Indonesia menandatangani nota kesepahaman kerja sama antarwilayah atau MoU di Hotel Marriott Harbour Bay, Batuampar, Batam, Sabtu (14/6). Penandatanganan ini melibatkan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad; Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani; Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi; serta Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan retreat kepala daerah yang sebelumnya digelar di Magelang, Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, para gubernur dan wakil kepala daerah membahas pentingnya sinergi antardaerah untuk mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Gagasan kerja sama ini pertama kali diinisiasi oleh Gubernur Jawa Tengah.
“Malam ini kita bertemu di Kota Batam. Sebelumnya masing-masing gubernur sudah menyampaikan keunggulan daerahnya dan itu memicu terbentuknya kerja sama ini,” ujar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dalam sambutannya.
Menurut Ansar, kerja sama antarwilayah merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mendorong sinergi lintas provinsi dalam memanfaatkan potensi masing-masing. Ia menambahkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari masing-masing provinsi juga sudah mulai menjalin komunikasi dan kolaborasi lebih teknis.
“Kami sepakat untuk melanjutkan pertemuan lebih mendalam agar kerja sama ini tidak sekadar simbolik. Kami juga ingin memanfaatkan potensi pasar luar negeri seperti Singapura yang memiliki pasar besar,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menyambut antusias kerja sama ini. Ia menyoroti kesamaan geografis antara Maluku Utara dan Kepri yang sama-sama kepulauan, serta menjelaskan potensi daerahnya dalam bidang hilirisasi nikel dan perikanan.
“Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sangat ditopang dari hilirisasi nikel dan ekspor hasil perikanan, terutama ikan tuna yang sudah menembus pasar Amerika Serikat,” terang Sherly.
Ia juga menyatakan keinginan belajar dari Provinsi Lampung dalam mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Sherly mengaku terinspirasi dengan sektor pariwisata di Bintan, setelah diajak Gubernur Kepri untuk meninjau potensi wisata daerah tersebut.
“Kami ingin belajar mengembangkan pariwisata seperti Kepri. Kami juga berharap dapat dikenalkan dengan event organizer internasional, agar potensi wisata kami bisa dikenal lebih luas. Maluku Utara siap menjadi tuan rumah event-event olahraga dan pariwisata internasional,” ujarnya.
Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam membentuk kolaborasi strategis lintas provinsi di Indonesia, khususnya di sektor perdagangan, pariwisata, pangan, hingga ekspor. Keempat gubernur berharap inisiatif ini menjadi embrio bagi kerja sama yang lebih luas dan berkelanjutan demi kemajuan bersama.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Investasi dan Property mendorong dan mendukung sinergi lintas provinsi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui kerja sama strategis di bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi. Inisiatif ini dibahas dalam pertemuan yang digelar di Gedung Graha Kepri, Sabtu (14/6), bersama perwakilan Pemerintah Provinsi Kepri, Jawa Tengah, Maluku Utara, dan Lampung.
Wakil Ketua Umum Bidang Investasi dan Properti Kadin Kepri, Roma Nasir Hutabarat, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menyebut bahwa kerja sama itu merupakan langkah konkret yang diprakarsai pemerintah antarprovinsi melalui pendekatan Government to Government (G to G), yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dalam skema Business to Business (B to B).
“Penandatanganan ini akan melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta Kadin antarprovinsi,” ujar Nasir.
Ia menegaskan bahwa kerja sama ini juga sangat penting untuk menjawab kebutuhan ekonomi antarwilayah, khususnya di Kota Batam dan Provinsi Kepri, baik dari sisi distribusi barang, promosi pariwisata, hingga arus investasi nasional.
”Kami ingin ini menjadi motor penggerak ekonomi lintas daerah. Batam dan Kepri membutuhkan konektivitas ekonomi yang lebih luas, dan kerja sama ini menjadi bagian dari solusinya,” tam bahnya.
Nasir Hutabarat juga menyampaikan bahwa Kadin Kepri telah mengusulkan agar pemerintah tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga turut terlibat secara aktif dalam implementasi kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
”Pengusaha tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan dan keterlibatan pemerintah menjadi kunci keberhasilan kerja sama ini,” kata dia. (***)
Reporter : Azis Maulana
Editor : Alfian Lumban Gaol