Buka konten ini
BP Batam mulai menggodok skema baru penyederhanaan perizinan usaha di kawasan perdagangan bebas Batam. Salah satu langkah radikal yang tengah disiapkan adalah menghapus dua tahapan birokrasi yang selama ini dianggap memperlambat, yakni fatwa planologi dan izin pematangan lahan.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi mengejar target pertumbuhan ekonomi Batam hingga 10 persen pada 2029—melampaui proyeksi nasional sebesar 8 persen.
Diskusi penyederhanaan itu digelar Selasa (3/6) di Ruang Balairungsari BP Batam, dipimpin tiga deputi utama: Deputi Investasi dan Pengusahaan Djemy Fary Francis, Deputi Infrastruktur Mouris Limanto, dan Deputi Kebijakan Strategis dan Perizinan Sudirman Saad.
“Kami blusukan ke kawasan industri untuk petakan masalah dan cari solusinya. Tujuannya satu: menjaga kepercayaan investor dan mencapai target pertumbuhan,” kata Djemy Fary.
Potong Waktu Perizinan
Mouris menjelaskan, dengan menghapus dua tahap izin tersebut, proses perizinan yang sebelumnya bisa makan waktu hingga 70 hari diharapkan bisa dipangkas signifikan.
Ia menambahkan, banyak kasus pematangan lahan yang justru berujung pada kerusakan lingkungan. “Pematangan yang tidak ditindaklanjuti membuat tanah gundul dan rawan banjir,” ujarnya.
BP Batam juga sedang merancang dashboard pengaduan real-time dan sistem pelaya-nan terpadu satu pintu bersama Pemko Batam untuk mendukung percepatan izin.
Respons Dunia Usaha
Ketua DPD REI Khusus Batam, Robinson Tan, menyambut baik upaya ini. Ia menilai BP Batam cukup berani me-ngambil langkah perampingan birokrasi, termasuk menarik kembali sejumlah kewenangan yang selama ini masih dipegang kementerian/lembaga pusat.
“Yang paling penting itu kepastian waktu. Itu yang kami butuhkan,” tegas Robinson.
Ia menambahkan, industri properti dan sektor usaha lain adalah tulang punggung pertumbuhan ekonomi Batam, sehingga proses perizinan harus simpel dan cepat. BP Batam menegaskan bahwa skema penyederhanaan ini bukan sekadar kebijakan top-down, melainkan lahir dari aspirasi pelaku usaha di lapangan.
”Belanja Masalah” di Kawasan Industri
BP Batam juga meluncurkan program ”Belanja Masalah”, sebuah agenda blusukan langsung ke kawasan industri untuk memetakan kendala yang dihadapi pelaku usaha. Deputi Investasi dan Pengusahaan Djemy Fary Francis memimpin langsung kunjungan ke sejumlah kawasan industri seperti Taiwan International Park dan Wasco Engineering pada Rabu (4/6).
“Kami ingin mendengar langsung dari pelaku usaha. Tantangan terbesar yang muncul hampir sama: perizinan masih ribet dan tarif energi khususnya gas dan listrikterus naik,” ujarnya.
Djemy menegaskan, berbagai hambatan internal akan diselesaikan bersama tim BP Batam. Sementara masalah yang berada di luar kewenangan akan segera disuarakan ke instansi terkait.
”Kami ingin BP Batam bukan sekadar regulator, tapi juga fasilitator sekaligus sahabat bagi pelaku usaha. Kami akan hadir mendampingi mereka agar bisa berkembang,” katanya.
Direktur Pengelola Taiwan International Park, Fiorence Angel, menyebut program “Belanja Masalah” sebagai langkah positif yang memperkuat komunikasi dua arah antara pengusaha dan pemerintah. “Program ini semoga bisa jadi jembatan kolaborasi demi kemajuan Batam,” katanya.
Dukungan juga datang dari Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA). Ketua Eksekutif BSOA, Novi Hasni, berharap BP Batam bisa turut memfasilitasi penyelesaian persoalan-persoalan yang dihadapi industri galangan kapal di Batam. “Pertemuan ini penting bagi kami. Semoga bisa mendorong solusi konkret atas berbagai hambatan operasional yang ada,” ucapnya. (***)
Reporter : ARJUNA
Editor : RYAN AGUNG