Buka konten ini
MAKKAH (BP) – Menjelang puncak ibadah haji yang akan dilaksanakan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), seluruh jemaah calon haji (JCH) dari Embarkasi Batam dipastikan dalam kondisi siap dan telah diberikan pembekalan menyeluruh. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Batam, Zoztafia, menyampaikan bahwa seluruh kloter yang tergabung di Embarkasi Batam (BTH) telah menjalani rapat koordinasi akhir.
”Kemarin saya memimpin rapat dengan 27 kloter. Semua menyatakan siap menghadapi Armuzna. Kami juga sudah wanti-wanti kepada jemaah agar menjaga kondisi fisik, tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel karena cuaca saat ini sangat panas, berkisar antara 43 sampai 45 derajat Celsius,” kata Zoztafia yang juga tengah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, Minggu (1/6).
Selain itu, tim PPIH juga telah melaksanakan rapat pengecekan akhir persiapan Armuzna yang digelar di Sektor 1 Makkah, dipimpin oleh Kakanwil Kemenag Kepri dan Riau. Zoztafia memastikan kondisi jemaah secara umum dalam keadaan sehat.
”Ada sebagian yang mengalami pilek, batuk, dan gangguan kesehatan ringan, namun dokter kloter selalu siap siaga. Mulai hari ini juga sudah banyak jemaah yang memilih beristirahat di hotel,” jelasnya. Dijadwalkan, Rabu ini para jemaah akan mulai bergerak menuju Arafah, dengan pelaksanaan wukuf pada Kamis.
Sementara itu, Ketua Kloter 2 Embarkasi Batam, Erman Zaruddin Usman, juga melaporkan kondisi jemaah kloter 2 yang saat ini berada di dua hotel, yakni Hotel 130 Mihzab Al Abil dan Hotel 105 Masafi.
”Di Hotel 130 ada 387 jemaah dan 2 petugas, sementara di Hotel 105 terdapat 50 jemaah dengan 2 petugas. Alhamdulillah, kondisi jemaah secara umum sehat walafiat,” ujar Erman.
Ia menyampaikan bahwa saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri dengan memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Namun, seiring mendekatnya waktu keberangkatan ke Armuzna, pihaknya mengimbau agar aktivitas luar dibatasi demi menjaga stamina.
”Karena 90 persen ibadah di Armuzna nanti sangat bergantung pada kondisi kesehatan,” ungkapnya.
Untuk memastikan kesiapan lokasi, tim kloter 2 juga akan melakukan pengecekan langsung ke Arafah dan Mina pada Selasa sore pukul 17.00 waktu Arab Saudi.
”Kami ingin pastikan tenda-tenda untuk jemaah sudah siap. Kemudian pada pukul 15.00 waktu Arab Saudi, akan ada simulasi penyambutan ke Arafah oleh Kementerian Haji Arab Saudi,” tambah Erman. Ditambahnya, tahun ini, pergerakan jemaah menuju Armuzna dilakukan dalam bentuk kafilah, bukan lagi kloter. Skema ini dinilai lebih efektif dalam pengaturan jemaah di lapangan.
Selain itu, sebanyak 82 jemaah kloter 2 juga telah didaftarkan untuk mengikuti skema murur, yakni mekanisme pergerakan jemaah dari Arafah langsung ke Mina tanpa turun di Muzdalifah. Murur merupakan inovasi dalam manajemen pergerakan jemaah yang diperkenalkan Kementerian Agama RI untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan.
”Para jemaah murur akan tetap berada di dalam bus, langsung menuju Mina setelah wukuf dan salat Magrib di Arafah,” jelas Erman.
Ia juga menambahkan, sebelumnya para jemaah telah mendapatkan lima kali pelatihan manasik haji untuk memastikan pemahaman syariat dan kesiapan spiritual.
”Mohon doa dari masyarakat Indonesia, semoga seluruh jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan lancar dan menjadi haji yang mabrur,” tutupnya.
Sementara itu, sejumlah calon haji dari jalur furoda atau pendaftar melalui trevel Umroh dan Haji di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) gagal berangkat. Hal ini, disebabkan Pemerintah Arab Saudi tidak menerbitkan kuota jemaah haji furoda di tahun 2025 ini.
Ketua Forum Komunikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (FKPPIU) Kepri, Heri mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) setempat untuk memastikan jumlah calon haji furoda yang tidak bisa berangkat ke tanah suci. Sejauh ini, kata dia terdapat dua calon haji furoda yang tidak bisa berangkat. Dua calon haji ini berasal dari Kota Batam, sementara daerah lainnya di Kepri seperti Tanjungpinang, Bintan, dan beberapa daerah lainnya lantaran tidak memiliki kuota furoda.
”Di Kepri ada dua (calon haji furoda) semua dari Batam. Karena kuota furoda memang tidak diterbitkan oleh Pemerintah Arab Saudi,” kata Heri, Minggu (1/6).
Ia menerangkan, biaya haji furoda itu nantinya akan dikembalikan keseluruhannya kepada calon haji tersebut. Sebab, batalnya keberangkatan mereka karena kuota visa furoda yang tidak diterbitkan oleh Arab Saudi.
Kuota haji furoda merupakan undangan khsus antara Pemerintah Arab Saudi dengan Trevel Umroh dan Haji yang ada di Provinsi Kepri. Sehingga, kuota furoda memang tidak ada sangkut paut dengan Pemerintah Indonesia.
”Jadi tidak ada sangkut paut dengan Pemerintah. Karena travel mendapatkan kuota sendiri, di luar pemerintah. Kalau saat ini biayanya Rp400-an juta,” sebutnya.
Menurutnya, kemungkinan jumlah calon haji furoda asal Kepri yang gagal berangkat bakal bertambah. Sebab, saat ini pihaknya masih melalukan pendataan agar semua travel di Kepri melaporkan ke Kementerian Agama.
”Jadi Kemenag selalu mengimbau bagi travel yang mendapatkan visa furoda, agar lapor. Tapi banyak tidak lapor, karena memang kuotanya diluar dari Pemerintah,” jelasnya.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam, Budi Dermawan, mengatakan bahwa dua jemaah asal Batam yang terdaftar melalui jalur Furoda tahun ini menggunakan jasa travel Zulindo.
“Untuk Kota Batam, ada dua jemaah haji Furoda. Keduanya melalui travel Zulindo,” ujar Budi saat dikonfirmasi Batam Pos, Minggu (1/6).
Namun ia menegaskan bahwa kewenangan penuh atas penerbitan visa Furoda sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Arab Saudi, bukan Pemerintah Indonesia. Hingga kini, Kemenag masih terus menjalin komunikasi dengan otoritas Arab Saudi agar visa para jemaah yang mendaftar lewat jalur ini bisa tetap diterbitkan.
“Kita tunggu saja informasinya. Yang kita ketahui, Kemenag masih terus membangun komunikasi dengan otoritas Arab Saudi agar visa haji furoda bisa terbit,” jelasnya. Direktur Zulindo, Ustaz Aguscik, juga membenarkan bahwa pihaknya menangani dua jemaah Furoda asal Batam yang rencananya berangkat tahun ini. Namun, pihaknya belum bisa memastikan apakah mereka bisa tetap diberangkatkan.
“Kami masih berusaha untuk bisa memberangkatkan. Finalnya besok keputusan apakah bisa tetap berangkat atau seperti apa. Kita tunggu besok ya,” kata Ustaz Agus.
Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Haji, Mustolih Siradj, menegaskan bahwa visa Furoda berada di luar tanggung jawab pemerintah dan merupakan murni urusan antara jemaah dan biro perjalanan.
“Visa Furoda adalah visa undangan khusus yang tidak masuk dalam kuota nasional. Ini diurus langsung oleh travel penyelenggara,” ungkap Mustolih.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU), yang menyatakan bahwa pemerintah hanya bertanggung jawab terhadap kuota resmi, yakni 98 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Sebagai informasi, haji Furoda menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat yang ingin berangkat haji tanpa menunggu antrean panjang. Namun, biaya jalur ini jauh lebih mahal karena menawarkan fasilitas lebih eksklusif dan dikelola secara mandiri oleh pihak travel.
YLKI Buka Posko Pengaduan Furoda
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) membuka posko pengaduan penyelenggaraan haji furoda yang batal tahun ini. Posko itu dibuka offline di kantor YLKI di Jalan Pancoran Barat, Jakarta Selatan. Pengaduan juga dapat dilakukan melalui email di alamat [email protected].
Sebagaimana diketahui, selain jalur reguler dan khusus, ada juga haji dengan jalur visa furoda. Pemegang visa ini bisa langsung berangkat tanpa antre bertahun-tahun. Visa ini sejatinya merupakan undangan berhaji dari kerajaan Saudi. Penerimanya adalah keluarga kerajaan dan para tokoh yang selama ini memiliki hubungan baik dengan petinggi Saudi.
Tapi, ada juga jatah visa furoda yang diperjualbelikan. Di Indonesia, tarif berhaji dengan visa furoda jauh di atas haji khusus. Sejumlah travel haji bahkan memasang tarif di atas Rp900 juta per orang. Nah, polemik terjadi karena tahun ini Saudi tidak menerbitkan visa furoda untuk Indonesia. Padahal, pengusaha travel sudah banyak yang terlanjur menjual paket haji furoda. YLKI menilai, banyak konsumen yang dirugikan karena sudah membayar ke pengusaha travel haji. Karena itu, YLKI mendesak pemerintah memastikan bahwa jamaah haji furoda bisa mendapatkan refund dari pihak travel haji.
YLKI juga akan bersurat ke pemerintah untuk melakukan pendataan jumlah dan nama jamaah haji furoda yang gagal berangkat. “Jamaah haji furoda harus mendapatkan refund dengan prinsip fair, wajar, dan transparan,” tegas Ketua YLKI Niti Emiliana. Untuk memastikan refund berjalan, YLKI memintah pemerintah melakukan pengawasan secara ketat. Termasuk waktu pengembalian uang tersebut.
Selain itu, pemerintah didesak untuk mewaspadai agen yang masih menawarkan kuota jamaah haji furoda kepada konsumen. Apabila masih ditemukan agen nakal tersebut, kemenag wajib menyetop aktivitas penjualan agen tersebut.
“Secara makro, KPPU harus turun tangan mengawasi agar prosesnya berjalan dengan fair dan terbebas dari persaingan usaha tidak sehat,” tegasnya.
Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Hilman Latief menegaskan, pihaknya belum mendapatkan informasi terkait kemungkinan dibukanya kembali penerbitan proses visa furoda. (*)
Reporter : RENGGA YULIANDRA – MOHAMAD ISMAIL – JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG