Buka konten ini
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Rifa’i, menyampaikan kritik terhadap Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M. Romahurmuziy atau Rommy, terkait manuver politik menjelang Muktamar X partai tersebut. Ia mengingatkan agar Rommy tidak sembarangan ”menawarkan” jabatan Ketua Umum kepada tokoh dari luar partai, seperti Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang dikabarkan tengah didorong menjadi kandidat ketua umum.
“Memalukan jika PPP dijadikan objek transaksi oleh Rommy. Seakan-akan partai ini hanyalah barang dagangan yang bisa diperjualbelikan,” ujar Rifa’i, yang juga menjabat Ketua DPC PPP Jakarta Timur, kepada media pada Kamis (29/5).
Ia kemudian menyinggung kembali tragedi politik yang menimpa PPP saat Pemilu 2019. Di tengah upaya keras para kader menggalang dukungan, publik dikejutkan oleh penangkapan Rommy—yang kala itu menjabat Ketua Umum PPP—oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlibat kasus jual beli jabatan.
“Bagaikan disambar petir di siang hari. Semua perjuangan kami dalam mempertahankan empat kursi DPRD dan satu kursi DPR RI langsung hancur lebur,” kenangnya.
Lebih jauh, Rifa’i menjelaskan bah wa Rommy berasal dari wilayah Jakarta Timur, sehingga insiden itu berdampak langsung pada suara PPP di wilayah tersebut. Akibatnya, PPP kehilangan tiga kursi DPRD, sementara kursi DPR RI pun lenyap seluruhnya.
Rifa’i menilai momen itu sebagai titik awal kemerosotan PPP. Jika pada tahun 2014 partai berhasil meraih sepuluh kursi DPRD, maka pada Pemilu 2019 jumlah itu menyusut drastis hanya menjadi satu kursi. Di tingkat DPR RI, dari tiga kursi menjadi nihil.
Rifa’i menegaskan bahwa setelah menjalani proses hukum, Rommy seharusnya tidak lagi menjadi beban bagi partai. Ia menyarankan Rommy untuk melakukan introspeksi dan membiarkan para kader membangun kembali kejayaan PPP.
“Sebaiknya Rommy melakukan tobat yang sebenar-benarnya. Jangan lagi membawa petaka bagi partai ini. Biarkan kader bekerja mengembalikan kehormatan yang telah diwariskan para ulama,” tegas Rifa’i.
Di sisi lain, Romahurmuziy menilai kepemimpinan PPP di bawah Mardiono telah gagal, khususnya dalam mempertahankan eksistensi partai di parlemen. Ia berpendapat bahwa PPP perlu membuka kemungkinan memilih ketua umum dari luar internal partai dalam Muktamar 2025.
“Pimpinan saat ini terbukti tidak mampu mempertahankan posisi PPP di Senayan. Oleh karena itu, tidak layak untuk kembali dicalonkan,” ujar Rommy, Rabu (14/5).
Menurutnya, mayoritas pengurus wilayah dan cabang menyetujui pandangan ini. Maka, PPP perlu bersikap terbuka terhadap kandidat dari luar partai, meskipun itu bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang mensyaratkan calon ketua umum harus pernah menjadi pengurus harian atau ketua majelis partai selama satu periode.
“PPP tak boleh kaku. Selain dari internal, partai juga perlu mempertimbangkan tokoh eksternal sebagai kandidat ketua umum,” pungkasnya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : Putut AriyO Tejo