Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 berada di kisaran 5,2 persen hingga 5,8 persen.
Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 di Jakarta pada Selasa (20/5).
”Kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 pada kisaran 5,2 persen hingga 5,8 persen dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, mendorong transformasi dan reformasi ekonomi termasuk hilirisasi sumber daya alam dan perbaikan iklim investasi dan sumber daya manusia,” kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa laju pertumbuhan ini menjadi fondasi kuat untuk pertumbuhan hingga mencapai 8 persen dalam beberapa tahun ke depan dengan terus konsisten mencapai visi Indonesia Maju 2045.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditargetkan di atas 5 persen, meskipun dari perspektif forward looking, seluruh dunia mengalami revisi ke bawah untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dan 2026.
”IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2025 hanya pada level 2,8 persen atau artinya 0,5 persen lebih lemah dari proyeksi sebelumnya, sebelum perang tarif dimulai,” jelas Menkeu.
Untuk tahun 2026, ekonomi global diproyeksikan tumbuh hanya sebesar 3 persen atau 0,3 persen lebih rendah dari proyeksi sebelum perang tarif dimulai. Negara-negara yang ketergantungan ekspor ke Amerika Serikat tinggi mengalami pukulan yang cukup dalam.
Pertumbuhan ekonomi Meksiko dipangkas 1,7 persen, Thailand 1,1 persen, Vietnam 0,9 persen, dan Filipina 0,6 persen lebih rendah dari proyeksi sebelum perang tarif.
”Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami revisi ke bawah sebesar 0,4 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan tahun 2026 diproyeksikan oleh IMF sebesar 4,7 persen, turun 0,4 persen dari proyeksi di bulan Januari 2025,” ungkapnya.
Namun, pemerintah dengan berbagai instrumen berusaha memitigasi resiko dengan melakukan reformasi penyederhanaan regulasi, serta mendorong investasi agar perekonomian Indonesia tetap dapat tumbuh mendekati 5 persen.
Perbaikan fundamental di sisi iklim investasi dan produksi serta perdagangan dan upaya negosiasi dan diregulasi terus diupayakan. Demikian pula penggunaan instrumen fiskal atau APBN untuk insentif maupun untuk meredam gejolak, melindungi dunia usaha dan masyarakat terus dilakukan.
”Semua ikhtiar ini tentu dijalankan dengan tetap menjaga APBN terjaga sehat, kredibel, dan efektif,” pungkasnya.(*)
Reporter : JP Group
Editor : gustia benny