Buka konten ini
Di depan parlemen Turki di pekan pertama bulan Syawal 1446 H atau April 2025, Presiden Prabowo Subianto dengan heroik mengutuk habis-habisan praktik pelanggaran berat hak asasi manusia (baca: genosida politik) di Palestina. Lebih sangar lagi, Presiden Prabowo memaklumatkan bersetia membela yang tertindas.
KIRA-KIRA, Presiden Prabowo yang juga tokoh perwira tinggi militer Indonesia yang sangat penting di masanya itu ingin bilang: tak ada maaf buat penindasan dan pelanggaran HAM berat di bulan Syawal.
Bagi pegiat HAM di Indonesia, mendengar amanat presiden seperti ini bisa remuk hatinya karena tahu Indonesia adalah negeri yang sebagian besar tak pernah bisa menyelesaikan persoalan HAM dan penindasan di negerinya sendiri. Menyentuhnya pun tidak. Sebuah negara yang angkatan perangnya dengan enteng bisa ”menyelesaikan” soal genosida politik lewat halalbihalal, lewat pemampangan baliho dan iklan layanan masyarakat ”Selamat Idul Fitri”.
Saya perlihatkan contoh anakronisme ekstrem soal itu dalam bentang sejarah Indonesia, terutama Syawal 1385 H.
Pada 23 Januari 1966, di halaman 1 koran Angkatan Bersendjata, boks iklan syawalan ditampilkan lengkap dengan 9 paragraf artikel pengantarnya yang berjudul: ”Ibukota mendjelang Lebaran & Imlek: Malam Takbir Jang Gairah”.
Dua hari sebelumnya, 21 Januari, editorial koran resmi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini menulis kalimat seperti ini: ”Hari raja Idulfitri tahun ini djatuh bertepatan dengan selesainja pengganjangan phisik terhadap GESTAPU-PKI”.
Membaca kronik syawalan 1385 Hijriah ini, kita disuguhkan oleh ”suasana batin” bahwa genosida politik itu tak ada. Apa yang disebut aktivis Soe Hok Gie sebagai ”penyembelihan (manusia) besar-besaran” (baca genosida) tak lebih sekadar ”pengganjangan phisik”.
Atas nama Tuhan, tentara mengondisikan Syawal 1385 H betul-betul sebagai hari kemenangan setelah mengalahkan setan kontra revolusioner (kontrev) bernama Gestok.
”Suasana Natal, Tahun Baru, dan suasana Lebaran ini telah memberikan kepada kita dorongan untuk mengutjapkan tasbih kepada Tuhan Jang Maha Esa atas bantuanNja dalam menumpas ’Gestok’,” demikian amanat Menteri/Panglima Angkatan Darat Mayjen Soeharto. Oleh Angkatan Bersenjata, amanat itu dinamakan ”Amanat Lebaran”.
Diksi ”tumpas” dan ”pengganjangan phisik” bukanlah diksi biasa jika diucapkan serdadu. Konotasinya jelas: kekerasan yang tak berhingga. Saat diksi itu ditempelkan dengan diksi agama (Natal, Idul Fitri, Imlek), diksi genosida yang mengerikan itu tampak mengalami perubahan valuasi: lebih patriotis dan suci. Subjek yang melakukan amalan itu tak merasa sedang mengerjakan dosa yang hebat. Justru sebaliknya, mengangkat martabatnya sebagai perisai penghalau kejahatan peradaban.
Tapi, memori publik Indonesia sangat buruk dengan praktik genosida menuju Syawal 1385 Hijriah ini. Bukan karena otak manusia Indonesia sudah busuk sejak lahir, tetapi Angkatan Bersendjata, salah satunya, mengondisikannya agar mengonsumsi informasi tunggal. Yang bertentangan dengan informasi ini pasti juga mengalami apa yang disebut ”tumpas” dan ”pengganjangan phisik”; bahkan, saat Gestok sudah berlalu dalam hitungan tahun.
Itulah yang dialami dokumen ”Cornell Paper”. Harian Sinar Harapan edisi 4 Juni 1967 butuh satu halaman penuh di halaman satu melakukan asasinasi atas ”tafsir berbeda” dari apa yang disebut ”Gestok” itu dengan judul besar: ”Ben Anderson & Ruth Mc. Fey: Otak ’Cornell Paper’ Jang Misterieus, Pandangan The New Left Jang Kaburkan Opini Publik Luar Negeri”.
Baca paragraf awal laporan besar yang terbit pada hari Minggu ini: ”Cornell Paper atau laporan dari Universitas Cornell, AS, telah menghebohkan pendapat umum baik didalam maupun diluar negeri, dan sedikit-banjaknja telah membawa tafsiran jang keliru pada opini publik dunia luar mengenai sebab-musabab penyjetusan G30S/PKI atau terkenal dgn peristiwa Gestapu itu.”
Selanjutnya, portofolio dua akademisi yang menulis laporan itu ditulis Sinar Harapan seperti ini: ”Dua sardjana AS, Dr. Ben Anderson dan Dr. Ruth Mc. Vey merupakan pelaku2 mysterieus … (”Cornell Paper”) dianggap sebagai sesuatu karya asing jg dianggap mengandung nada2 membela kudeta jg gagal itu”.
Samarnya Genosida
Dari paparan yang (di)ringkas(kan) itu mustahil publik meyakini bahwa Indonesia adalah bangsa yang sakit. Bahwa angkatan bersenjata dan milisi binaannya melakukan genosida politik dengan melakukan praktik menyembelih manusia dengan jumlah fantastis: setara dengan korban perang Vietnam, sebagaimana dikatakan Pramoedya Ananta Toer dalam Nyanyi Sunyi Seorang Bisu.
Situasi psikologis ”percaya-tidak-percaya” juga menggelung dalam sanubari pembaca saat mengikuti baris (b)per baris buku John Roosa berjudul Riwayat Terkubur: Kekerasan Antikomunis 1965-1966 di Indonesia. Bukan hanya berbisik, tapi juga hati jadi gamang; memang ada pembantaian massal yang dilakukan dengan sangat terbuka seperti itu. Bahkan, membantai warga negara yang tiap hari martabatnya dipropagandakan sebagai iblis saat kalender melintasi bulan suci dan peringatan Natal di tahun 1965 dengan jumlah korban tak masuk akal bagi seorang manusia paling idiot sekalipun.
Melihat bagaimana koran Angkatan Bersendjata menyambut Lebaran dengan sukacita pada 23 Januari 1996, terutama syawalan ”jang penuh gairah”, diksi genosida yang sangat buas dan menakutkan yang dielaborasi dengan dingin oleh Roosa itu seperti sesuatu yang sangat jauh dan sangat samar. Indonesia tampak seperti negeri Saba dalam gambaran Tuhan: baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
MUHIDIN M. DAHLANTahun 1998, 1 Syawal jatuh pada 29 Januari. Sepekan sebelum itu, markas komando pasukan elite Angkatan Darat Kopassus di Cijantung dengan bangga melepas undangan buka puasa kepada lebih kurang 7.000 orang.
Suasana buka puasa di Cijantung itu dijadikan oleh majalah bulanan Media Dakwah edisi No 284, Syawal 1418 H – Februari 1998, sebagai cover story. Tampak di sampul itu, Prabowo dengan senyum bersalaman dengan barisan ”tokoh” yang mengenakan uniform serban membebati kepala.
Media Dakwah menulis begini yang saya kutipkan secara verbatim: ”Suasana malam Ramadhan ke-24 di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur saat itu (23/1) tampaknya baru kali itu terjadi. Di markas besar pasukan elit tersebut, sekitar 7000 umat Islam dan prajurit Kopassus mengadakan buka puasa bersama, dilanjutkan dengan sholat maghrib, sholat Isya dan Tarawih berjamaah”.
Selaku tuan rumah, Prabowo Subianto sebagai Danjen Kopassus dengan pangkat mayor jenderal berpidato dengan menekankan pentingnya kemanunggalan rakyat dan ABRI sembari membuka diri menerima pengaduan dari para ulama. Prabowo bilang, ”Saya instruksikan kepada pasukan saya untuk membuka pintu, 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, 31 hari sebulan menerima kedatangan bapak-bapak semua.”
Sampai di sini, suasana yang sangat intim persatuan umat dan ABRI dalam semangat Ramadan-Syawal itu begitu hikmat. Hingga kemudian, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dipimpin Jenderal TNI Subagyo HS bersama anggota-anggota perwira tinggi lainnya meninjau Cijantung pada 5 Agustus 1998. Sebab, 500 meter dari Mako Kopassus yang dijadikan buka puasa bersama dengan jumlah hadirin yang fantastis di pekan pemungkas Ramadan 1418 H, terdapat bunker penyiksaan dari warga negara yang diculik. Bunker itu bernama ”kapal selam”. Beberapa korban penculikan yang sampai hari ini belum kembali ke keluarganya juga ditempatkan di kapal selam itu.
Namun, seperti 1965, memori kekerasan negara di tahun 1998 ini juga perlahan samar dan jauh. Sangat tidak masuk akal seorang pimpinan pasukan elite militer yang dicintai ”umat Islam” melakukan perbuatan bertentangan dengan saptamarga. Kalaupun iya, pastilah itu dilakukan demi melindungi kepentingan luas dari umat Islam itu sendiri. Opini publik tetap gamang, hatta internal Angkatan Darat sendiri berhasil membuktikan operasi penculikan tersebut benar adanya dan Prabowo dipecat.
Pimpinan pasukan elite Kostrad pertama, Mayjen Soeharto, pada 1965; pimpinan pasukan elite Kopassus, Mayjen Prabowo Subianto. Keduanya bernasib sama dengan beberapa pengecualian dalam detail, sama-sama menjadi pemuncak kekuasaan eksekutif dengan status ”bersih” dari pelanggaran HAM berat masa lalu. Cukup dengan syawalan, semua buku amal politik bisa direvisi sesukanya.(***)
MUHIDIN M. DAHLAN, Dokumentator partikelir Warung Arsip dan penulis buku Kronik Penculikan Aktivis
KARYA : MUHIDIN M. DAHLAN
Editor : Alfian Lumban Gaol