Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Polri mencatat telah menyelesaikan 3.326 perkara selama pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan secara serentak sejak 1 Mei 2025. Operasi ini menyasar praktik premanisme yang dianggap meresahkan masyarakat serta mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.
Operasi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025 yang memerintahkan seluruh jajaran polda dan polres untuk melakukan penegakan hukum yang didukung oleh langkah intelijen, preemtif, dan preventif.
Kadivhumas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan operasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga ketertiban dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. “Operasi ini adalah upaya konkret Polri untuk memberantas premanisme yang mengganggu rasa aman masyarakat dan menghambat iklim investasi,” ujarnya di Jakarta, Jumat (9/5).
Ia menegaskan, Polri tidak akan menoleransi aksi-aksi intimidatif, pemerasan, maupun kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok berkedok organisasi masyarakat. Penindakan difokuskan pada berbagai bentuk kejahatan seperti pemerasan, pungutan liar, pengancaman, perusakan fasilitas umum, pengeroyokan, penganiayaan, penghasutan, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian, hingga penculikan.
Sandi menambahkan, premanisme dalam bentuk apa pun tidak bisa dibiarkan. ”Kami ingin memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha agar ruang publik dan iklim bisnis di Indonesia tetap kondusif,” kata dia.
Sejumlah kasus menonjol berhasil diungkap selama operasi ini. Di antaranya, Polres Subang, Jawa Barat, yang mengamankan sembilan pelaku premanisme di kawasan industri, Polresta Tangerang, Banten, yang menangkap 85 preman, serta Polda Banten yang berhasil mengamankan 146 orang pelaku. Kemudian Polda Kalteng yang melakukan pemanggilan terhadap Ketua GRIB Kalteng terkait penutupan PT BAP, dan Polres Metro Jaksel yang mengamankan 10 orang yang membawa sajam dan senjata api.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pihaknya berwenang menjatuhkan sanksi secara administratif. Tito menjelaskan, ormas di Indonesia memiliki beragam jenis. Ada yang terdaftar berbadan hukum, namun banyak juga yang tidak.
”Kalau berbadan hukum dan terdaftar, yang melakukan penindakan hukum adalah Kementerian Hukum,” ujarnya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG