Buka konten ini
Ancaman resesi global kembali mencuat. Kali ini dipicu kebijakan proteksionisme terbaru dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Pemerintah AS resmi akan menerapkan tarif resiprokal terhadap produk-produk asal Indonesia, dengan besaran tarif mencapai 32 persen.
Kebijakan ini diambil menyusul terus membengkaknya defisit perdagangan AS terhadap Indonesia yang mencapai surplus US$ 14,34 miliar pada 2024.
Langkah sepihak Trump itu sontak mengguncang dunia usaha nasional, terutama di kawasan industri strategis seperti Batam yang menjadi tulang punggung ekspor Indonesia ke pasar global.
Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, menyebut dunia usaha saat ini tengah dihantui ketidakpastian.
”Banyak eksportir sekarang yang ketar-ketir. Mereka bingung barang mana saja yang kena tarif dan mana yang tidak.
Hampir semua barang ekspor dari Batam berpotensi terdampak,” ungkap Rafki.
Tarif tinggi terhadap produk padat karya seperti tekstil, sepatu, dan furnitur dinilai akan menjadi pukulan telak. Sektor-sektor ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, sekaligus paling sensitif terhadap kenaikan biaya.
“Kalau tidak ada pergeseran strategi, ancaman PHK dan penurunan daya beli akan jadi kenyataan,” tegasnya.
Rafki mendorong pemerintah segera melakukan negosiasi tarif terhadap produk AS yang selama ini juga dikenai bea masuk, dengan imbal balik pembebasan terhadap barang ekspor Indonesia.
Ia juga mendorong agar pelaku usaha diberikan relaksasi khusus terhadap top 10 produk ekspor Indonesia ke AS dan top 10 produk impor AS ke Indonesia, sebagai langkah taktis menghadapi situasi.
BP Batam Didesak Lebih Progresif
Menyikapi situasi ini dan dampaknya di Batam yang merupakan kawasan investasi dengan industri mayoritas orientasi ekspor, Deputi Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, menyatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk merespons kebijakan tarif AS.
“Batam sudah terbiasa menghadapi gejolak global seperti ini. Kami siapkan penyesuaian insentif, penguatan industri bernilai tambah, serta optimalisasi status FTZ,” ujar Fary.
Namun, Ketua Koordinator Wilayah Batam dan Karimun HKI, Tjaw Hioeng alias Ayung, justru pesimistis. Menurutnya, langkah BP Batam belum memberi harapan nyata di tengah gempuran kebijakan proteksionisme AS.
“Langkah BP belum memberi angin segar. Kita harus sadar, FTZ saja tak dianggap oleh Trump. Apalagi fasilitas internal. FTA dan GSP saja sudah tak digubris,” katanya.
Ayung menekankan, tarif 32 persen dari AS merupakan bentuk Pajak Resiprokal. Oleh karena itu, Indonesia harus berani merevisi bahkan membebaskan hambatan non-tarif terhadap produk AS yang masuk ke Indonesia, yang selama ini menjadi perhatian utama Pemerintah AS.
“Harus ada pendekatan tingkat tinggi dengan Pemerintah AS agar Indonesia mendapat keringanan tarif. Sementara di dalam negeri, dunia usaha perlu diberi relaksasi penuh—terutama untuk 10 produk ekspor utama kita ke AS dan 10 produk AS yang kita impor,” jelasnya.
Namun, ia menggarisbawahi, semua itu tidak cukup tanpa pembenahan serius di dalam negeri.
“Kuncinya ada di regulasi yang konsisten, efisiensi perizinan, infrastruktur kawasan industri yang mendukung—mulai dari tarif listrik, harga gas, jaminan air bersih, logistik yang kompetitif, energi terbarukan yang cukup, sampai SDM yang siap,” tegas Ayung.
Ancaman Diverting dan Relokasi Pabrik dari China
Selain pasar, Ayung menilai risiko terbesar ada pada relokasi industri dari China yang selama ini dikenai tarif sekitar 54 persen oleh AS.
“Diverting produksi dari China bisa saja mengarah ke Malaysia (24%), Filipina (17%), dan India (26%). Padahal tipikal manufaktur kita di Batam itu mirip-mirip dengan kawasan tersebut. Kalau tidak cepat, peluang itu bisa hilang,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya relaksasi khusus di kawasan KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun untuk bersaing dengan negara-negara tersebut. Perbedaan tarif 8 persen dengan Johor–Singapore SEZ (JS SEZ) dinilai sebagai hambatan nyata yang harus dijawab.
“Relokasi pabrik dari China bisa saja mengincar Johor karena lebih kompetitif. Kalau BP tak bisa kasih solusi, Batam bisa kehilangan ekspor sampai USD 300 juta per bulan,” ucapnya.
Menurut Ayung, BP Batam perlu berpikir strategis—misalnya menurunkan PPJU 3 persen, mengurangi biaya logistik sampai 5 persen, atau insentif lain yang bisa menurunkan biaya pokok produksi perusahaan.
“Kita harus sadar, kita ini sedang masuk masa resesi dunia. Ini akan jadi masa yang sulit buat kita semua,” katanya.
Ekonomi Global Masuk Zona Bahaya
Ekonom nasional, Wijayanto Samirin, seperti dilansir Tempo.co melihat, kebijakan tarif Trump sebagai upaya dramatis menyelamatkan fiskal AS, meskipun berpotensi merugikan banyak negara lain.
Wijayanto adalah ekonom senior yang memiliki berbagai jabatan, antara lain mantan Penasihat Wakil Presiden Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan Indonesia 2014-2019.
Selain itu, Wijayanto mengatakan, pemberlakuan kebijakan tarif impor ini akan memperlambat ekonomi global. Lembaga keuangan dunia, seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD diperkirakan akan merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global.
Investor juga cenderung mengamankan aset mereka ke instrumen yang lebih stabil, seperti emas dan obligasi pemerintah.
Pasar saham global, menurut dia, berpotensi mengalami volatilitas tinggi dengan kecenderungan melemah. Nilai tukar mata uang berbagai negara juga diprediksi ikut terdampak.
Bagi Indonesia, kata Wijayanto, kebijakan ini memperberat tantangan ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen tahun ini semakin sulit dicapai.
”Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan mengalami tekanan, terutama di sektor-sektor berorientasi ekspor seperti tekstil, produk karet, dan elektronik. Rupiah juga berisiko melemah seiring meningkatnya tekanan eksternal,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (3/4).
Dari sisi tenaga kerja, peningkatan tarif impor AS terhadap produk Indonesia —yang didominasi oleh industri padat karya seperti sepatu dan tekstil— Wijayanto menilai bisa memicu peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK).
Di sisi lain, upaya refinancing utang pemerintah sebesar Rp 800 triliun dan pembiayaan utang baru Rp 700 triliun tahun ini menjadi semakin menantang. Wijayanto mengusulkan tujuh langkah prioritas untuk menghadapi dampak kebijakan Trump.
Pertama, memperkuat cadangan devisa dengan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) guna menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Kedua, rekalibrasi APBN, dengan memangkas belanja yang tidak esensial dan mengalokasikan dana ke program peningkatan daya beli dan penciptaan lapangan kerja.
Ketiga, pengetatan impor, baik legal maupun ilegal, untuk melindungi produsen dalam negeri dan mengamankan pendapatan negara.
Keempat, penguatan industri jasa keuangan, terutama perbankan dan pasar modal, agar mampu menjadi penyangga ketidakpastian ekonomi.
Kelima, pemerintah perlu menyusun kebijakan ekonomi yang jelas dan realistis, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada publik.
Keenam, meningkatkan kerja sama ekonomi dengan negara lain, termasuk Uni Eropa, ASEAN, India, Timur Tengah, serta Amerika Latin, untuk mengurangi ketergantungan terhadap AS.
Ketujuh, menyiapkan tim negosiasi yang dapat berunding dengan AS ketika kondisi lebih memungkinkan.
Ia berharap, pemerintah serius menyikapi persoalan ini, setidaknya dengan langkah-langkah tersebut, agar Indonesia tak terjerembab ke jurang krisis. (*)
Reporter : ARJUNA & FISKA JUANDA
Editor : MUHAMMAD NUR