Buka konten ini
KUPANG (BP) – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam keras dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur oleh Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), nonaktif, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmadja. Polri pun diminta menangani kasus tersebut sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UUPerlindungan Anak. “Kami mengecam keras. Aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi anak tapi justru telah melakukan kekerasan terhadap anak,” ungkap Komisioner KPAI Dian Sasmita kepada Jawa Pos (grup Batam Pos), Rabu (12/3).
Dian melanjutkan, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, pelaku kekerasan seksual terhadap anak diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Pelaku pun dikenakan denda maksimal Rp5 miliar. Ancaman hukuman pidana tersebut, tambah Dian, dapat diperberat hingga sepertiga kali ketika pelaku merupakan orang tua, wali, anggota keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.
Kasus tersebut berawal dari laporan Kepolisian Federal Australia kepada Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri, yang lalu berkirim surat ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTT. Isi laporan dari Australia itu, ada video kekerasan seksual kepada anak yang diunggah di situs pornografi yang berbasis di negeri jiran tersebut. Kasusnya kemudian ditarik Divpropam Mabes Polri. Tapi, sampai dengan kemarin, Fajar belum ditetapkan tersangka.
Kadivpropam Polri Irjen Abdul Karim tidak merespons upaya konfirmasi Jawa Pos. Pesan singkat dan telepon tidak dijawab. Begitu pula dengan Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Korbannya tiga upik atau bocah perempuan berusia 14, 12, dan 3 tahun.
Terpisah, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Nahar mengaku, pihaknya sudah berkoordinasi dan melakukan asistensi pendampingan terhadap tiga korban dan keluarganya. Pendampingan ini dilakukan bersama UPTD PPA Provinsi NTT dan UPTD PPA Kota Kupang.
Adanya kasus ini, ujar Dian, menunjukkan sistem perlindungan anak di Indonesia belum maksimal. Langkah preventif, seperti edukasi tentang hak anak, penguatan mekanisme pengawasan, serta akses mudah bagi korban untuk melaporkan kasus kekerasan harus terus ditingkatkan agar kejadian serupa tidak terulang. Tak kalah penting, lanjut dia,perlindungan dan pemulihan bagi anak korban, termasuk korban kejahatan digital harus diberikan maksimal.
Negara lewat pemerintah daerah dan kementerian terkait harus hadir untuk memastikan keamanan dan perlindungan penuh bagi korban selama proses hukum berlangsung. Termasuk, memastikan hak restitusi korban dapat dipenuhi. “Rehabilitasi psikologis dan sosial bagi korban juga harus diberikan secara komprehensif dengan melibatkan para tenaga profesional,” ujarnya.
Desakan Pencopotan Dari Kota Kupang
Ketua Kaukus Politik Perempuan Indonesia NTT Ana Wahi Kolin, Sekretaris Maria Margareta Bhubhu, dan anggota melakukan pertemuan dengan gabungan komisi DPRD NTT di ruang Komisi V membahas persoalan tersebut kemarin. Hadir dalam pertemuan itu Wakil Ketua Komisi V Winston Rondo. Yohanes Rumat dengan tegas mendesak Kapolri segera memecat Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmadja. Juga, mencopot Kapolda NTT Irjenpol Daniel Tahi Monang Silitonga karena dianggap tidak mampu mengawasi anggotanya sehingga melakukan kejahatan transnasional. “Kami juga mendesak DPRD NTT memanggil Kapolda NTT untuk memberikan penjelasan terkait penanganan kasus kekerasan seksual dan eksploitasi anak di bawah umur oleh Kapolres (nonaktif) Ngada serta dugaan penggunaan narkoba oleh sejumlah aparat kepolisian di tubuh lembaga Polda NTT, termasuk Polres Ngada,” katanya.
Dilakukan di Hotel
Dalam konferensi pers di Mapolda NTT, Kota Kupang, Selasa (11/3), Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT Kombes Patar Silalahi menyebut korban anak yang mengalami kekerasan seksual berusia 3 tahun. Dengan merujuk data-data dari Divhubinter Polri dalam surat, Patar menyebut, pihaknya melakukan penyelidikan ke salah satu hotel di Kupang. ”Beberapa rangkaian saksi-saksi kami yang periksa ada tujuh saksi yang kami klarifikasi di tataran penyelidikan,” ujar Patar.
Patar membenarkan kalau Divhubinter Polri mendapat laporan dari Kepolisian Federal Australia. “Kami menegaskan bahwa proses penyidikan terhadap kasus ini akan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan hukum yang berlaku,” katanya. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO