Buka konten ini
NEW YORK (BP) – Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) memperingatkan bahwa krisis air parah telah mencapai titik kritis di Jalur Gaza, di mana 90 persen penduduknya tidak bisa mendapatkan air minum yang aman.
Pejabat UNICEF di Gaza, Rosalia Poulin, melaporkan bahwa 600.000 penduduk Gaza sempat mendapatkan kembali air minum pada November 2024, tetapi kemudian tidak bisa lagi.
Badan-badan PBB memperkirakan bahwa 1,8 juta warga di wilayah kantong Palestina itu, yang lebih dari separuhnya adalah anak-anak, saat ini membutuhkan air, sanitasi, dan bantuan kesehatan.
UNICEF menekankan situasi saat ini terus memburuk setelah Israel memutus aliran listrik ke Gaza sehingga mengganggu desalinasi air yang sangat dibutuhkan di wilayah itu.
Pemerintah Mesir mengecam tindakan Israel yang memutus aliran listrik ke Jalur Gaza, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum humaniter in-ternasional.
“Mesir mengecam pemutusan aliran listrik ke Jalur Gaza. Ini sebuah pelanggaran baru terhadap hukum kemanusiaan internasional dan Konvensi Jenewa Keempat (tentang perlindungan warga sipil),” kata Kementerian Luar Negeri Mesir dalam pernyataannya pada Selasa (11/3) dilansir Antara.
Pada Minggu, menteri energi rezim Zionis Eli Cohen mengumumkan bahwa dia telah memerintahkan untuk menghentikan segera pasokan listrik ke Jalur Gaza sebagai upaya untuk menekan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, agar membebaskan lebih banyak sandera. Selain mengecam pemutusan listrik, Mesir juga menilai kebijakan hukuman kolektif yang diambil oleh Israel, termasuk menangguhkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, tidak dapat diterima, tulis pernyataan itu.
Pada 2 Maret, Israel mengumumkan larangan distribusi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Rezim Zionis juga mengancam akan lebih menekan Hamas lantaran menolak usulan AS untuk memperpanjang gencatan senjata di wilayah kantong Palestina itu dan membebaskan sandera yang tersisa.
Gencatan senjata di Jalur Gaza, yang merupakan bagian dari kesepakatan antara Israel dan Hamas tentang pertukaran tawanan, berlangsung sejak 19 Januari sampai 1 Maret.
Selama enam pekan, Hamas telah membebaskan 30 sandera dan menyerahkan delapan jenazah.
Di lain pihak, Israel juga telah membebaskan sekitar 1.700 tahanan Palestina, beberapa di antaranya divonis penjara seumur hidup. Israel juga menarik pasukannya dari beberapa daerah di Jalur Gaza.
Hamas dikabarkan masih menahan 59 sandera Israel di Jalur Gaza, separuh di antaranya dinyatakan telah tewas.
Gencatan Senjata 60 Hari
Utusan Khusus Presiden AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, memulai pembicaraan di Qatar pada Selasa (11/3) guna mendorong kemajuan dalam upaya pembebasan sandera Israel.
Pembicaraan tersebut dilakukan di tengah usulan Tel Aviv untuk memperpanjang kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza selama 60 hari, menurut laporan penyiaran milik pemerintah Israel.
Fase pertama dari kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan, yang terdiri dari tiga fase dengan durasi masing-masing 42 hari, dimulai pada 19 Januari dan berakhir pada 1 Maret. Kesepakatan ini dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS.
Namun, pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu menghindari implementasi fase kedua perjanjian tersebut. Ia berupaya membebaskan lebih banyak sandera Israel tanpa memenuhi komitmen untuk menghentikan genosida dan sepenuhnya menarik pasukan Israel dari Gaza.
Lembaga penyiaran publik Israel KAN melaporkan bahwa pembicaraan Witkoff bertujuan untuk “mendorong pihak-pihak terkait mencapai kesepakatan mengenai pembebasan sandera”.
Israel memperkirakan terdapat 59 sandera pihaknya masih berada di Gaza, dengan 24 di antaranya diyakini masih hidup. Sementara itu, lebih dari 9.500 warga Palestina tetap ditahan di penjara-penjara Israel.
Para sandera Palestina mengalami penyiksaan, deprivasi, dan pengabaian medis, dan telah menyebabkan banyak kematian, menurut laporan kelompok hak asasi manusia Palestina dan Israel. (*)
Reporter : JP Group
Editor : andriani susilawati