Buka konten ini
BATAM (BP) – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Batam melaporkan bahwa hingga Rabu (12/3), sekitar 60 persen tiket kapal untuk seluruh tanggal keberangkatan mudik Lebaran 2025 telah terjual. Meski demikian, hingga saat ini belum ada keberangkatan yang sepenuhnya penuh karena penjualan tiket dilakukan secara bertahap.
Kepala Kantor Pelni Cabang Batam, Edwin Kurniansyah, menjelaskan bahwa strategi pemasaran tiket secara bertahap ini bertujuan mencegah pembelian dalam jumlah besar oleh pihak tertentu. Langkah ini dilakukan agar masyarakat umum tetap memiliki kesempatan mendapatkan tiket.
”Kami sengaja menerapkan sistem penjualan bertahap agar tidak ada pihak yang memborong tiket dalam jumlah besar. Ini untuk memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tiket bisa mendapatkannya secara adil,” ujar Edwin, Rabu (12/3).
Mengantisipasi tingginya permintaan kapal selama mudik Lebaran, Pelni telah menyiapkan dua kapal sekaligus untuk melayani rute mudik ke Belawan, yaitu KM Kelud dan KM Ngapulu. Kedua kapal ini akan beroperasi pada 26 dan 28 Maret 2025 dengan rute perjalanan Batam–Kijang–Jakarta–Belawan serta Batam–Belawan.
”Dengan adanya dua kapal ini, kami berharap kapasitas angkut bisa mencukupi kebutuhan masyarakat yang ingin mudik ke Sumatra Utara, khususnya ke Belawan,” tambahnya.
Meski tiket telah terjual hingga 60 persen, Pelni memastikan bahwa tiket masih tersedia.
Namun, masyarakat diminta segera melakukan pemesanan untuk menghindari kehabisan tiket menjelang puncak arus mudik.
”Kami mengimbau masya-rakat untuk segera membeli tiket melalui kanal resmi Pelni, baik secara daring maupun melalui agen resmi, guna memastikan mereka mendapatkan tiket yang sah dan menghindari penipuan,” jelasnya.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai ketersediaan tiket dan jadwal keberangkatan, masyarakat dapat menghubungi Contact Center Pelni 162 atau melalui WhatsApp di nomor 0811-162-1-162.
Pelni berharap dengan adanya sistem penjualan bertahap ini, mudik Lebaran tahun ini dapat berjalan lebih lancar dan tertib serta memastikan semua masyarakat yang ingin pulang kampung mendapatkan tiket sesuai kebutuhan mereka.
Tak hanya itu, PT Pelni kembali menghadirkan program Tiket Gratis Lebaran 2025 bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik menggunakan kapal laut. Program ini diselenggarakan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan RI guna mendukung kelancaran arus mudik Lebaran tahun ini.
Berdasarkan informasi resmi yang dirilis Pelni, pendaftaran tiket gratis dapat dilakukan secara daring melalui tautan https://linktr.ee/DaftarTiketGratisLebaran2025.
Untuk mengikuti program ini, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi calon penumpang, di antaranya wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Satu keluarga hanya dapat mendaftarkan maksimal empat orang.
”Pendaftaran dapat dilakukan paling lambat H-3 sebelum keberangkatan, sedangkan pencetakan tiket harus dilakukan paling lambat H-2 sebelum keberangkatan,” ujar Edwin.
Program ini hanya berlaku untuk kelas ekonomi dengan kuota terbatas pada setiap keberangkatan. Tiket yang telah dipesan tidak dapat diperjualbelikan, dipindahtangankan, maupun dibatalkan. Identitas penumpang yang berangkat harus sesuai dengan data yang terdaftar saat pendaftaran.
Di lain pihak, Garuda Indonesia Group, melalui layanan full service Garuda Indonesia dan low-cost carrier Citilink, semakin memperkuat komitmennya dalam mendukung mobilisasi penumpang. “Demi memastikan kelancaran perjalanan udara selama peak season Lebaran, Garuda Indonesia Group telah menyiapkan kapasitas hingga 1,9 juta kursi penerbangan, mencakup rute domestik maupun internasional,” kata Direktur Niaga Garuda Indonesia, Ade R. Susardi, Rabu (12/3).
Jumlah tersebut terdiri atas 1.027.255 kursi dengan 5.710 penerbangan Garuda Indonesia serta 902.830 kursi dengan 5.196 penerbangan Citilink. “Kesiapan armada ini menjadi yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir, menunjukkan peningkatan signifikan dalam kapasitas produksi perusahaan,” ujarnya.
Untuk mengakomodasi lonjakan permintaan, Garuda Indonesia Group juga menyiapkan 341 penerbangan tambahan (extra flight) selama periode puncak mudik dan arus balik Lebaran. Rinciannya, sebanyak 315 penerbangan tambahan untuk Garuda Indonesia dan 26 penerbangan tambahan untuk Citilink, dengan fokus pada rute-rute yang memiliki tingkat keterisian tinggi.
Ia menyatakan bahwa kesiapan operasional ini mencerminkan pertumbuhan positif perusahaan dalam memenuhi kebutuhan transportasi udara masyarakat. ”Kami memahami bahwa Idulfitri adalah momen penting bagi masyarakat untuk berkumpul dengan keluarga dan kerabat. Oleh karena itu, kami berkomitmen memastikan kesiapan operasional agar aksesibilitas transportasi udara tetap optimal di Lebaran 2025,” ujar Ade.
Garuda Indonesia Group memproyeksikan adanya kenaikan jumlah penumpang sebesar 5–8 persen dibandingkan periode Lebaran tahun sebelumnya. Untuk mendukung peningkatan tersebut, perusahaan telah menyiapkan 95 armada, yang terdiri atas 61 pesawat Garuda Indonesia, termasuk 7 Boeing B777-300ER, 11 Airbus A330 Series, dan 43 Boeing B737-800NG. Sementara itu, Citilink menyiapkan 34 pesawat, dengan 31 Airbus A320 CEO/NEO dan 3 ATR 72-600.
Berdasarkan analisis perusahaan, puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 28 Maret 2025, sedangkan puncak arus balik diperkirakan pada 6 April 2025. “Dengan tingginya lonjakan mobilisasi pada periode tersebut, Garuda Indonesia Group memastikan kesiapan penuh, baik dari segi operasional maupun layanan pelanggan,” ujarnya.
Pengusaha Truk Berharap Pembatasan Operasional Direvisi
Pembatasan angkutan barang di masa mudik Lebaran membuat para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) kecewa. Mereka berharap durasi pembatasan dikurangi dari 16 hari menjadi 8 hari saja.
Sesuai surat kesepakatan bersama (SKB) tiga lembaga, pembatasan angkutan barang atau truk dimulai Senin (24/3) pukul 00.00 sampai Selasa (8/4) pukul 24.00. Larangan selama 16 hari itu berlaku di jalan tol maupun non-tol.
Ketua Umum Aptrindo, Gemilang Tarigan, menuturkan pembatasan itu tidak mempertimbangkan masukan para pelaku usaha angkutan barang. Terutama mengenai dampak pada pemilik kendaraan.
”Bahkan, karyawan dan ekosistem yang terlibat juga diabaikan. Ini misalnya pengemudi truk, buruh bongkar muat, pabrik, pergudangan perkapalan, dan para pihak yang terlibat dalam bisnis logistik,” ujarnya.
Dia menyebutkan, pembatasan selama 16 hari akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sebab, pengiriman bahan baku industri menjadi tersendat. ”Sekaligus mengganggu ekspor-impor. Bahkan bisa jadi ada pembatalan kontrak dengan pihak luar negeri yang mengakibatkan devisa batal masuk ke dalam negeri,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Berdasarkan analisis Aptrindo, larangan tersebut dapat mengakibatkan sejumlah hal negatif. Antara lain, penumpukan barang di pelabuhan karena kapal dari luar negeri terus datang membawa barang.
”Para importir akan terbebani biaya penumpukan di pelabuhan dan terkena denda demurrage container (biaya tambahan) yang di-charge oleh pelayaran asing akan membengkak, dwelling time,” paparnya.
Selain itu, para eksportir akan kesulitan melaksanakan ekspor dan terancam wanprestasi karena tidak memenuhi kontrak dagang. ”Dari sisi pengemudi, mereka jadi tidak mempunyai penghasilan,” urainya.
Menurut dia, kapal-kapal yang datang dari luar negeri akan pulang dalam kondisi tanpa muatan. Hal itu dinilai akan memperburuk citra Indonesia di mata dunia. ”Terutama di perdagangan internasional sehingga investor akan beralih ke negara yang lebih mudah proses ekspor-impornya,” tegasnya.
Karena itu, lanjut dia, Aptrindo meminta Presiden Prabowo Subianto merevisi kebijakan tersebut. ”Kami meminta durasi pelarangan operasional kendaraan angkutan barang diperpendek menjadi 8 hari, sejak 27 Maret hingga 3 April saja,” jelasnya.
Keluhan juga disampaikan Ketua Aptrindo Surabaya I Wayan Sumadita, Rabu (12/3). Dia mengatakan, 16 hari pembatasan sama saja mengurangi potensi pendapatan ekonomi di sektor angkutan barang.
Menurut dia, kendaraan yang mengangkut barang dan bahan baku ekspor-impor seharusnya tetap diizinkan beroperasi. ’’Padahal, kami sudah menyampaikan berulang kali,’’ keluhnya.
Dia khawatir pembatasan itu membuat penumpukan barang di pelabuhan. Selain itu, aktivitas pembatasan angkutan ekspor-impor juga berdampak pada 2000-an armada dan driver anggota Aptrindo di Jawa Timur.
Ia mengatakan, pembatasan itu kontradiktif dengan aktivitas logistik dan bongkar muat yang diprediksi naik 20 persen saat Ramadan. ”Ini sebenarnya peluang untuk meningkatkan sirkulasi ekonomi masyarakat,” jelasnya. (*)
Reporter : Rengga Yuliandra – Azis Maulana
Editor : Ryan Agung