Banteng Terluka

Instruksi Megawati Soekarnoputri kepada para ka­dernya agar menunda kedatangan ke retret dinilai sebagai ekspresi kemarahan PDIP. Kemendagri menyebut 47 kepala daerah absen dari kegiatan di Akademi Militer tersebut meski mereka masih ditunggu.

SAAT sebagian besar koleganya sesama kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 meriung di Akademi Militer di Magelang, Agustina Wilujeng memilih ke Pasar Johar. Wali kota Semarang itu memimpin kegiatan bersih-bersih dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional.

’’Saya menunda keberangkatan. Jadi sambil menunggu perintah lanjutan, saya ke sini (Johar, red),” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang (Grup Batam Pos), Jumat (21/2).

Perintah lanjutan yang dimaksud adalah instruksi Megawati Soekarnoputri, ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai tempatnya bernaung. Diedarkan pada Kamis (20/2) malam sekitar pukul 22.00 WIB, Megawati meminta kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang.

”Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum,” kata Megawati dikutip dari surat instruksi tersebut.

Surat itu ditujukan untuk 160 lebih kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP yang dijadwalkan ikut retret. Instruksi tersebut dirilis hanya beberapa jam setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK.

Karena itu, kuat dugaan ini adalah reaksi kemarahan partai berlambang kepala banteng bermoncong putih tersebut. Mereka merasa ketaton (terluka) karena menganggap penahanan Hasto sarat muatan politis.

Luka itu bisa jadi bukan hanya karena kasus Hasto. Tapi, menjulur panjang ke belakang sampai periode sebelum dan selama pemilihan presiden.

PDIP juga berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meskipun tidak secara terbuka menyatakan beroposisi. Sampai dengan kemarin, Prabowo dan Megawati belum bisa bertemu.

Instruksi Megawati tersebut juga membuat Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Wayan Koster serta I Nyoman Giri Prasta dikabarkan ikut menunda keberangkatan ke Magelang.

Bersama bupati serta wakil bupati dari provinsi sama yang berasal dari PDIP, hingga tadi malam mereka menunggu instruksi lanjutan.

”Semua masih stand by di Jogjakarta,” ujar sebuah sumber kepada Jawa Pos Radar Bali (grup Batam Pos).

Info yang diterima dari sejumlah sumber, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sampai dengan kemarin malam juga masih menunda keberangkatan ke Magelang. Namun, kemungkinan Eri yang juga ketua Apeksi (Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia) tetap mengikuti retret.

Upaya konfirmasi Jawa Pos (grup Batam Pos) kepada Eri tak berbalas. Tapi, dia disebut transit di sekitar Magelang sambil menunggu arahan lanjutan.

”Kemungkinan ikut, tapi untuk masuk ke lokasi retretnya kapan belum tahu,’’ kata salah satu sumber.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyampaikan, hingga kemarin pagi, Eri masih di Jakarta. Sementara dia sudah bertolak ke Surabaya.

”Konfirmasi dewe ae (konfirmasi sendiri saja), saya sudah di Surabaya,’’ ucap kader senior PDIP Surabaya itu saat ditanya Jawa Pos.

Dari Gresik, Ketua DPC PDIP Gresik Mujid Riduan menyebut pihaknya sudah meneruskan instruksi itu kepada Bupati Fandi Akhmad Yani.

”Karena bupati Gresik adalah kader parpol, tentu instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri perlu dan wajib dilaksanakan,’’ ujarnya.

Meski demikian, Mujid mengakui Yani sudah berada di Magelang. ”Pasca dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, beliau langsung berangkat menuju Magelang. Namun, dipastikan tidak ikut retret sesuai instruksi DPP,’’ ungkapnya.

Ekspresi Kemarahan
Direktur Eksekutif Parameteri Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai instruksi Megawati itu merupakan ekspresi kemarahan PDIP atas penahanan Hasto. Ekspresi tersebut sejalan dengan pernyataan PDIP bahwa penahanan Hasto merupakan bentuk kriminalisasi.

”Bagi PDIP, kasus Hasto dinilai politis yang dikaitkan dengan adanya kekuatan besar yang menarget Hasto. Sementara bagi KPK, apa yang terjadi pada Hasto murni penegakan hukum,” kata Adi kepada Jawa Pos kemarin.

Apakah boikot retret bisa dimaknai bahwa PDIP ingin menjadi oposisi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran? ”Menurut saya, kalau mau oposisi, tak usah tunda retret,” kata Adi.

Di sisi lain, analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menambahkan, PDIP perlu memberikan penjelasan lebih terperinci terkait maksud dan tujuan dari surat instruksi tersebut.

Dia menyoroti status kepala daerah yang telah menjadi pejabat publik, yang dipilih langsung oleh rakyat, bukan semata-mata sebagai kader partai.

”PDIP apakah sudah menghitung kemungkinan kalau kepala daerah yang diusung oleh mereka berpotensi keluar demi memperjuangkan rakyat yang memilih mereka? Itu yang patut jadi sorotan,” ujarnya.

Masih Ditunggu
Dari Magelang, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut, dari 503 kepala daerah yang dijadwalkan mengikuti retret, 450 orang telah melakukan registrasi. Artinya, hingga kemarin sore pukul 17.30, sebanyak 53 orang absen.

Dari 53 kepala daerah yang absen itu, enam orang memberikan keterangan sakit. Sedangkan 47 lainnya tidak memberikan keterangan.

Bima menambahkan, dari 450 orang yang hadir, delapan di antaranya datang terlambat setelah upacara penyambutan. Dari jumlah yang sama, sebanyak 19 kepala daerah mendapatkan pita merah. Artinya, kondisi fisik mereka memerlukan atensi, seperti pascaoperasi, penyakit serius, dan penyebab lain.

”Tapi, mereka tetap semangat untuk hadir dan tentu kita izinkan dengan atensi yang serius. Sehingga mereka mendapatkan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu,” jelasnya, seperti dilansir Jawa Pos Radar Magelang (grup Batam Pos).

Untuk 47 orang yang hingga saat ini tidak hadir tanpa kabar sama sekali, pihaknya akan tetap menunggu sampai sebelum pemberian materi dimulai hari ini. Sedangkan untuk enam orang yang sudah izin tidak hadir mengikuti retret, pihaknya meminta mengirimkan pengganti, yakni wakil kepala daerah.

’’Ini mengingat retret kali ini sangat penting untuk menyinkronkan program-program pusat dengan daerah,” katanya.

Bima tak menyebut apakah 47 orang itu para kader PDIP. Tapi, jika benar tidak datang hari ini, mereka bakal tetap diwajibkan ikut retret gelombang selanjutnya yang masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pilkada.

”Jika kepala daerah dan wakilnya juga tidak bisa hadir, diminta untuk mengirimkan sekretaris daerahnya,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, kegiatan retret kepala daerah sangat penting. Pemerintah mengagendakan kegiatan tersebut agar seluruh kepala daerah bisa menyelaraskan program dengan pemerintah pusat.

Selain itu, mereka ingin para kepala daerah tingkat satu dan tingkat dua bisa bersinergi dengan baik. Karena itu, mereka dikumpulkan di satu tempat.

Tito memastikan bahwa pihaknya sudah menyampaikan urgensi pelaksanaan retret kepala daerah kepada setiap partai. Tidak terkecuali PDIP. Partai berlambang banteng dengan moncong putih itu mengeluarkan instruksi agar seluruh kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatan mereka ke Magelang untuk bergabung dalam retret yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Mantan kapolri tersebut memastikan, semua partai sudah mendapat informasi tersebut. Dia pun menekankan, undangan dari pemerintah kepada kepala daerah, bukan kepada perwakilan partai.

”Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat dan dia bertanggung jawab kepada rakyat,” kata dia. Partai, lanjut Tito, hanya kendaraan untuk berkontestasi dalam pilkada.
”Ketika dia terpilih, dia tanggung jawab nomor satu bukan kepada partainya, nomor satunya tanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya,” tegas Tito. (***)

Reporter : JP GROUP
Editor : MUHAMMAD NUR