Buka konten ini
BATAM (BP) – Teka-teki mengenai jabatan Kepala BP Batam yang dirangkap oleh Wali Kota Batam akhirnya terjawab. Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Wali Kota Batam terpilih, Amsakar Achmad, sebagai ex-officio Kepala BP Batam. Selain itu, Wakil Wali Kota Batam terpilih, Li Claudia, juga dipastikan menjabat sebagai ex-officio Wakil Kepala BP Batam.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 46 Tahun 2007 mengenai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam. Dalam salinan PP yang diperoleh Batam Pos, ketentuan ex-officio tertuang di Pasal 2A ayat (4) PP Nomor 4/2025:
”Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat ex-officio oleh Wali Kota Batam, dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dijabat ex-officio oleh Wakil Wali Kota Batam.”
PP ini ditandatangani Presiden Prabowo pada 22 Januari 2025, bersama Menteri Sekretaris Negara RI, Prasetya Hadi.
Amsakar merespons kebijakan yang menetapkan dirinya dan wakilnya, Li Claudia, untuk merangkap jabatan sebagai Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BP Batam. Keputusan ini sepenuhnya merupakan kebijakan presiden.
”Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 itu ranah kewenangannya murni kebijakan Bapak Presiden. Semua itu terpulang kepada kebijakan Pak Presiden karena kita yakin beliau pasti mempertimbangkan dari berbagai aspek dalam persoalan keberlanjutan ex-officio atau berhentinya ex-officio itu,” ujar Amsakar, Senin (17/2).
Menurutnya, tidak ada alasan untuk tidak siap dalam menjalankan amanah tersebut. Ia dan Li Claudia berkomitmen mengemban tanggung jawab ini dengan baik.
”Tidak ada kata tidak siap bagi kami penyelenggara ini. Ketika amanah diberikan, kami mesti melaksanakan itu dengan baik. Kami mesti all out untuk menyukseskan kebijakan itu,” katanya.
Ia baru mengetahui informasi mengenai perubahan ketiga atas PP 62/2019 dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh presiden kepada dirinya serta wakilnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa proses pelaksanaan aturan ini masih dalam tahap awal. Pelantikan serta struktur kelembagaan BP Batam masih menunggu tindak lanjut lebih lanjut.
”Follow-up, tindak lanjut atas PP ini tentu saja masih berproses. Karena ini baru salinan yang terdistribusi. Belum ada proses pelantikan, belum ada proses bagaimana struktur kelembagaannya, jadi itu nanti akan kita coba dalami,” kata Amsakar.
Ketika ditanya mengenai komunikasi dengan kementerian terkait, ia mengaku belum ada pembicaraan resmi. Selama ini, ia lebih fokus pada urusan studi doktoralnya serta persiapan pelantikan.
”Belum ada (komunikasi dengan kementerian). Karena memang, terus terang, dalam beberapa waktu terakhir saya konsen ke urusan studi sambil juga mempersiapkan untuk pelantikan,” katanya.
Mengenai strategi menjalankan tugas sebagai Kepala BP Batam, ia ingin menata ulang tata ruang kota serta memastikan rencana pembangunan tetap terintegrasi dengan kebijakan daerah dan pusat.
”Kita mesti mematangkan soal tata ruang yang ada. Masterplan di BP, mana yang bisa kita selamatkan dari era Pak Habibie yang memang harus kita kawal untuk keberlangsungan generasi ke depan,” katanya.
Amsakar juga menyoroti upaya peningkatan investasi di Batam. Meskipun tren investasi meningkat dalam tiga tahun terakhir, masih perlu strategi untuk menarik lebih banyak investor asing.
Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi Batam bisa menembus angka delapan persen atau bahkan mencapai dua digit. Untuk itu, diperlukan sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
”Yang paling penting adalah menyelaraskan desain pemerintah pusat dengan desain pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia ingin peran wali kota ex-officio bisa mengharmoniskan kepentingan pusat dan daerah serta menghindari kebijakan yang kontraproduktif.
Ketika ditanya kemungkinan ada perombakan pejabat di BP Batam, Amsakar menyatakan bahwa hal itu bukan prioritasnya saat ini. ”Saya sampai dengan saat ini tidak berpikir ke arah itu. Karena tata kelola pemerintahan ini setiap tahunnya sudah dipe-riksa,” katanya.
Segala bentuk pelanggaran aturan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. ”Siapa pun yang membuat sebuah kebijakan yang ternyata tidak sinkron dengan konsep good governance dan clean governance, pasti akan berhadapan dengan persoalan hukum,” lanjutnya.
Mengenai perubahan di lingkungan pejabat, Amsakar memastikan akan melakukan evaluasi agar organisasi Pemko Batam lebih efektif. Sementara itu, untuk BP Batam, perubahan struktur harus dikomunikasikan dengan Kementerian PAN-RB.
”Kalau di internal Pemko Batam otomatis saya akan melakukan perubahan. Siapa yang bisa bekerja sama, siapa yang memiliki kapasitas, siapa yang loyal. Begitu juga dengan yang di BP Batam, tapi BP Batam ini ranahnya harus kita komunikasikan juga dengan Menpan RB,” ujar Amsakar.
”Tentu sebagai orang yang ditugaskan, kita ingin membentuk tim yang solid, kuat, dan yang alur pikirnya sejalan serta seirama dengan pemikiran kita,” tambahnya.
BP Batam Sambut Baik Keberlanjutan Ex-Officio
Badan Pengusahaan (BP) Batam menyambut baik terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2025 terkait keberlanjutan kebijakan ex-officio. Hal ini disampaikan Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini membawa banyak manfaat, terutama dalam percepatan pembangunan dan kemudahan investasi.
“Keputusan ini sebagaimana tertuang dalam perubahan ketiga PP Nomor 4 Tahun 2025. Kami berharap langkah-langkah strategis ke depan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Batam,” kata Ariastuty.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa aturan tersebut akan semakin meningkatkan daya saing Batam. Melalui sinkronisasi antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam, percepatan pembangunan dapat terus berjalan.
“Harapan kami, seluruh elemen di daerah ini dapat mendukung penuh keputusan tersebut dan berkolaborasi demi kemajuan Batam,” ujarnya.
Tuty berharap pimpinan baru dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Batam. “Selamat datang pimpinan baru, dan terima kasih atas pengabdian serta dedikasi pimpinan sebelumnya,” imbuhnya.
Di lain pihak, Ketua Bidang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia, Tjaw Hioeng, menilai bahwa pimpinan baru BP Batam dan Pemko Batam harus menyikapi persaingan lintas negara dengan serius. “Johor-Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ) sedang gencar menarik investasi. Kehadiran JS-SEZ bisa menjadi tolok ukur bagi perkembangan Batam ke depan,” kata pria yang akrab disapa Ayung tersebut.
Ia menyoroti berbagai pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan di Batam, seperti infrastruktur dasar yang belum memadai, masalah pasokan air, keandalan listrik, serta harga energi yang kompetitif bagi industri. “Selain itu, perlu ada sinkronisasi antara birokrasi dan regulasi lintas kementerian dan lembaga,” ujarnya.
Menurut Ayung, pimpinan baru BP Batam juga harus mewaspadai kondisi geopolitik global, terutama setelah Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat.
“Fluktuasi harga komoditas serta persaingan ketat antarnegara dalam menarik Foreign Direct Investment (FDI), khususnya yang berbasis di Tiongkok, perlu diantisipasi,” katanya.
Negara-negara pesaing Batam saat ini tengah gencar menarik investasi asing di sektor-sektor industri yang juga berkembang di KPBPB Batam, seperti elektronik, perangkat medis, farmasi, ekonomi digital, dan industri dirgantara.
“Artinya, harus ada perubahan mendasar, baik dari sisi perizinan maupun infrastruktur dasar,” ucap Ayung.
Sedang Ketua Apindo Kepri, Stanly Rocky, menilai model kepemimpinan ex-officio tetap relevan saat ini. “Dari perspektif Apindo, kami melihat penggabungan BP Batam dan Pemerintah Kota sudah sangat bagus,” ujarnya, Januari lalu.
Menurut Stanly, kepemimpinan ex-officio memungkinkan percepatan pembangunan dan kontinuitas proyek yang sedang berjalan. “Daripada fokus pada perubahan struktur, lebih baik kita fokus pada percepatan pembangunan. Apalagi sekarang Batam sudah menjadi magnet bagi investor,” katanya.
Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, berharap BP Batam dan Pemko Batam semakin berpihak kepada kebijakan yang mendukung investasi. Ia menekankan bahwa hambatan dan kendala investasi yang selama ini ada harus segera dibereskan.
“Kami berharap infrastruktur investasi di Batam terus ditingkatkan agar semakin menarik bagi investor. Tidak hanya investor asing, tetapi juga investor dalam negeri dan lokal harus diberi akses untuk berkembang,” kata Rafki.
Ia optimistis duet kepemimpinan Amsakar Achmad dan Li Claudia di BP Batam dapat memacu pertumbuhan ekonomi Batam ke arah yang lebih baik. “Apindo siap memberikan masukan serta membantu BP Batam dalam menarik lebih banyak investor di masa depan,” ujarnya.
Apindo Batam juga berkomitmen mengajak para anggotanya untuk bersama-sama membangun Batam dengan tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Selain itu, mereka juga siap membantu pengembangan UMKM dan membentuk rantai pasok lokal agar Batam semakin mandiri.
Rafki menyampaikan ucapan selamat kepada Amsakar Achmad dan Li Claudia. “Dengan tambahan Wakil Wali Kota Batam sebagai bagian dari BP Batam, kami berharap tata kelola BP Batam semakin baik. Keahlian kepemimpinan Pak Amsakar yang dikombinasikan dengan pengalaman bisnis Bu Li Claudia diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat dan membawa BP Batam ke arah yang lebih baik,” ucapnya. (*)
Reporter : Arjuna, Fiska Juanda
Editor : RYAN AGUNG