Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Presiden Prabowo Subianto terus menjalankan program efisiensi anggaran. Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Upaya efisiensi itu diharapkan dapat menghemat kas negara hingga Rp306,6 triliun.
Meski begitu, langkah efisiensi menyulut pro kontra. Terutama di kalangan legislator. Bahkan, Senin (10/2), beredar surat instruksi yang dikeluarkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dia meminta pembahasan efisiensi anggaran antara komisi dan mitra kerja masing-masing ditunda. Sebab, pemerintah disebut masih melakukan rekonstruksi anggaran.
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menyebut, tidak hanya Indonesia yang menerapkan efisiensi anggaran. Vietnam hingga Amerika Serikat (AS) juga menerapkan kebijakan tersebut. Mari menilai kebijakan itu wajar mengingat ketidakpastian global yang kian membatasi gerak ruang fiskal.
’’Negara lain juga melakukan efisiensi karena intinya kita melihat banyak ketidakpastian di dunia, sehingga bagaimana ruang fiskal itu bisa dijaga,’’ ujar Mari pada Mandiri Investment Forum, Selasa (11/2).
Menurut dia, efisiensi anggaran saat ini memang diperlukan agar belanja negara lebih efektif untuk program-program yang secara langsung berdampak terhadap masyarakat. Namun, di saat bersamaan, pemerintah juga harus tetap menjaga aspek-aspek yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara, kementerian yang mengalami pemangkasan terbesar adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pagu anggaran Kementerian PU untuk 2025 sebelumnya ditetapkan Rp110,95 triliun. Namun, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, anggaran untuk tahun ini dikurangi Rp81,38 triliun sehingga hanya tersisa Rp29,57 triliun.
Salah satu program yang paling terdampak adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ada di bawah Kementerian PU. Pembangunan IKN kini mandek karena keterbatasan anggaran.
Menteri PU Dody Hanggodo menuturkan, pihaknya menargetkan fokus pada empat bidang. Yakni, sumber daya air sebesar Rp10,70 triliun, jalan dan jembatan sebesar Rp12,48 triliun, cipta karya sebesar Rp3,78 triliun, dan prasarana strategi sebesar Rp1,16 triliun.
”Yang dibatalkan itu pembangunan 13 bendungan, irigasi dan sebagainya,” paparnya.
Kementerian yang mengalami pemangkasan anggaran terbesar kedua adalah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi (Kemendikti Saintek). Pemangkasan anggaran ini turut membuat resah para peneliti. Pasalnya, dana riset dan pengembangan akan terimbas jika anggaran Kemendikti Saintek dipangkas.
Dirjen Riset dan Pengembangan Kemendikti Saintek Fauzan Adziman mengaku, diskusi mengenai efisiensi di Kemendikti Saintek masih terus bergulir. Meski belum ketok palu besarannya, dapat dipastikan dana riset perguruan tinggi termasuk dalam pos anggaran yang akan dipotong.
Meski begitu, dia masih menaruh harapan besar agar dana riset dan pengembangan di perguruan tinggi tidak benar-benar dipangkas. Sebab, ada beberapa aturan dari undang-undang nomor 12 tahun 2012 yang mengamanatkan agar dana riset itu harus 30 persen dari Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi (BOPTN). “Jadi kami masih berupaya untuk tidak lebih kecil lagi,” ungkapnya.
Pihaknya juga tengah menjajaki penggunaan dana LPDP dan pelibatan swasta dalam rangka riset untuk hilirisasi dan pemajuan industri dalam negeri. Dia mencontohkan riset di bidang transportasi. Telah ada kesepakatan dengan pihak Boeing untuk bisa membuat supply chain bagi perusahaan pesawat tersebut di Indonesia.
“Indonesia ini menduduki nomor 4 pasar Boeing di dunia, setelah Amerika, China, dan India. Namun, supply chain kita itu baru 21 komponen, sementara India ribuan. Nah, kami membahas ketimpangan tersebut,” paparnya.
Efisiensi di sektor kesehatan berimbas pada anggaran Kementerian Kesehatan. Total ada Rp19,6 triliun anggaran Kemenkes yang dikepras. Namun, Kemenkes mengajukan kembali penambahan anggaran Rp9,4 triliun dan telah disetujui DPR.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, efisiensi itu berimbas pada pengadaan obat dan vaksin.
Rencananya, anggaran obat tahun ini untuk sepuluh bulan saja. Sebab, Januari dan Februari sudah ada anggaran dari tahun lalu. Budi menyatakan, akan ada evaluasi anggaran dengan DPR pada Mei atau Juni. Pada bulan itu akan dilihat penyerapan anggaran seperti apa.
Efisiensi ini tidak mempengaruhi subsidi untuk peserta BPJS Kesehatan dari segmen penerima bantuan iuran (PBI). Sekitar Rp46 triliun anggaran untuk PBI masih akan digelontorkan negara. “Masih dibayarkan untuk 96,8 juta orang. Per orang Rp42.000, jadi kurang lebih Rp48 triliun,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti kemarin di Komisi IX DPR.
Namun, efisiensi berdampak pada subsidi untuk peserta bukan penerima upah (PBPU) atau mandiri kelas 3. Selama ini mereka mendapatkan subsidi Rp7.000 dari negara, sehingga hanya membayar Rp35.000 setiap orang. Karena ada efisiensi anggaran di Kemenkes, ada wacana untuk tidak lagi memberikan subsidi tersebut. Jika subsidi dicabut, segmen PBPU akan membayar Rp42.000 per orang.
Pemangkasan anggaran tidak hanya dirasakan di instansi pusat. Efisiensi anggaran juga dipastikan berdampak ke level daerah. Sebab, dana transfer ke daerah (TKD) mengalami pemotongan Rp50,59 triliun. Hal itu sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang diterbitkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, efisiensi sudah menjadi keputusan nasional. Meski dana transfer dipangkas, Bima menilai manfaat yang diterima masyarakat di daerah tidak akan berkurang.
“Kalau ada perdebatan tentang transfer ke daerah tadi yang angkanya besar, nah ini telah disesuaikan keberpihakannya,” ujarnya.
Efisiensi anggaran juga terjadi di Kemenpora. Meski demikian, Menpora Dito Ariotedjo menegaskan bakal tetap produktif kendati anggaran kementeriannya berkurang sebesar Rp1,4 triliun. Hal ini tentu menjadi pekerjaan yang tak mudah. Sebab, berbagai event sudah menanti. Misalnya, akhir tahun ini ada SEA Games di Thailand yang mempertandingkan 50 cabang olahraga (cabor) dengan 105 disiplin dan 569 nomor.
Selain itu, ada persiapan menuju Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Olimpiade Los Angeles 2028, hingga kualifikasi Piala Dunia di cabang sepak bola. Karena itu, diskusi terkait efisiensi bakal terus dilakukan sebelum finalisasi anggaran. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG