Buka konten ini
SEKUPANG (BP) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam berencana melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diharapkan dapat mempercepat perluasan cakupan penerima manfaat sekaligus memberdayakan UMKM lokal.
Kepala Disdik Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengatakan bahwa usulan ini telah disampaikan dalam rapat koordinasi dengan Gubernur Kepulauan Riau di Gedung Daerah, Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. ”Sudah kami sampaikan, dan memang perlu strategi dengan menggandeng mitra di Batam, seperti UMKM yang memiliki fasilitas dapur. Mereka (BGN) harus melakukan asesmen agar UMKM bisa berperan dalam pelaksanaan MBG,” ujar Tri, Kamis (6/2).
Menurutnya, pembangunan dapur umum baru membutuh-kan waktu lama, mulai dari penyediaan lahan, pembangunan fisik, hingga pengadaan peralatan. Oleh karena itu, percepatan dilakukan dengan memanfaatkan UMKM yang telah memiliki fasilitas dapur dan memenuhi standar yang ditetapkan. ”Terkait teknis pelak-sanaannya, termasuk apakah usulan ini diterima atau tidak, nanti tergantung hasil evaluasi dari BGN,” tambahnya.
Tri menyebutkan bahwa saat ini program MBG di Batam baru mencakup 3.294 siswa di empat sekolah. Pelaksanaannya didukung oleh satu dapur umum yang mampu melayani hingga 3.500 porsi makan per hari. Jika cakupan program diperluas, kapasitas dapur yang ada tidak akan mencukupi, sehingga diperlukan tambahan dapur umum. ”Jika penerima manfaat bertambah, kapasitas dapur yang ada akan melampaui batas. Maka, perlu ada tambahan dapur,” jelasnya.
Pada tahun ini, Disdik Batam menargetkan penyediaan 20 dapur umum untuk melayani sekitar 57.690 siswa penerima MBG.
Melihat kebutuhan tersebut, Disdik Batam menilai bahwa pelibatan UMKM merupakan solusi strategis. UMKM yang memiliki fasilitas dapur dapat berperan sebagai penyedia makanan bagi siswa penerima manfaat MBG. Namun, mereka harus melalui proses asesmen oleh BGN dan SPPG untuk memastikan standar kualitas dan keamanan makanan yang disediakan. ”Kami hanya menunggu asesmen dari BGN dan SPPG agar semakin banyak UMKM yang terlibat dan lebih banyak sekolah bisa menikmati manfaat program ini,” pungkas Tri. (*)
Reporter : Rengga Yuliandra
Editor : RATNA IRTATIK