Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto terus diupayakan Kementerian Pertanian (Kementan). Terbaru, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menginstruksi Perum Bulog untuk mulai menyerap gabah. Sebab, beberapa daerah tengah masuk musim panen.
Sudaryono menargetkan, Bulog mampu menyerap gabah setara dengan 3 juta ton beras. Target itu merupakan upaya percepatan tercapainya swasembada pangan. Serapan harus dilakukan de-ngan harga pembelian peme-rintah (HPP) Rp 6.500 yang ditetapkan presiden.
Dengan alokasi anggaran Rp3 triliun, kebijakan HPP yang telah ditetapkan Presiden Prabowo diharapkan memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan petani lokal. ’’Dengan anggaran ini, kita tidak hanya menjamin pendapatan petani, tetapi juga mengamankan anggaran pertanian senilai Rp149 triliun untuk subsidi pupuk, benih, irigasi, alat mesin pertanian, dan sebagainya,” ujarnya, Minggu (26/1).
Pria yang akrab disapa Mas Sar itu mengatakan, pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi pangan. Di antaranya, menambah luas lahan tanam melalui program penambahan areal tanam (PAT).
Pada 2024, lanjut dia, Kementan mengolah 1,7 juta hektare lahan yang memungkinkan panen dua kali dalam setahun. Kemudian, pada tahun ini, targetnya adalah menambah 2,5 juta hektare lahan tanam baru, dengan 500 ribu hektare di antaranya dikelola TNI.
Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia diproyeksikan akan mengalami surplus gabah sebanyak 7 juta ton pada Mei 2025 atau setara dengan 4 juta ton beras. Surplus itu diharapkan dapat mendorong petani untuk terus meningkatkan produksi pangan dalam rangka pencapaian swasembada pangan.
Selain beras, pemerintah memberi perhatian khusus pada jagung. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sendiri telah menginstruksi Kementerian Perdagangan untuk menyiapkan pasar ekspor guna meng-antisipasi surplus jagung dalam waktu dekat. ’’Dengan gotong royong, kita bisa mewujudkan swasembada pangan yang lebih kuat,” tegas Sudaryono.
Dia menambahkan, pengawasan terhadap distribusi dan penyerapan gabah harus di-tingkatkan. Tujuannya, mencegah potensi penyelewengan yang dapat merugikan petani dan masyarakat. ’’Kerja kita saat ini ibarat gas pol rem blong, tetapi pengawasan harus terus ditingkatkan,” tegasnya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO