Buka konten ini
BATAM (BP) – Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, meminta PT Perkasa Jaga Karunia (PJK) selaku pengelola penangkaran buaya di Pulau Bulan untuk bertanggung jawab atas buaya-buaya yang lepas. Kamaluddin mengungkapkan hal ini saat podcast bersama Batam Pos, Selasa (21/1).
Kamaluddin mengatakan, DPRD Batam telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke penangkaran buaya di Pulau Bulan. ”Setelah sidak yang dipimpin oleh Pak Aweng, kami menemukan bahwa penangkaran tersebut tidak cukup kuat. Tembok penangkaran sangat rawan roboh dan tidak memenuhi standar keamanan,” ujar Kamaluddin.
Ia menekankan pentingnya penataan dan evaluasi ulang terhadap penangkaran buaya tersebut agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. ”Penangkaran buaya haruslah kuat dan tidak rawan roboh atau tumbang,” imbuhnya.
”Kurang safety-lah (penangkaran saat ini),” ujar Kamaluddin.
Berdasarkan hasil sidak dan laporan masyarakat, jumlah buaya yang lepas jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan pihak perusahaan. ”Perusahaan awalnya mengklaim hanya ada 6 atau 7 buaya yang lepas, tetapi kenyataannya masyarakat telah menemukan lebih dari 20 ekor buaya yang berkeliaran,” ujarnya.
Untuk memastikan keamanan masyarakat, DPRD Batam telah melaporkan temuan ini kepada Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. ”Wali Kota Batam langsung mengadakan rapat koordinasi dengan Forkopimda dan meminta pihak perusahaan untuk bertanggung jawab dan melakukan evaluasi,” kata Kamaluddin.
Sebagai langkah responsif, Pemerintah Kota Batam telah membentuk Tim Satgas di Pelabuhan Pulau Buluh untuk menyisir wilayah tersebut dan mencari buaya yang lepas.
”Satgas ini juga bertugas menjaga masyarakat. Jika ada warga yang merasa takut atau terancam, petugas siap memberikan bantuan dan pendampingan,” ujar Kamaluddin.
Masyarakat yang berhasil menangkap buaya juga diberikan insentif oleh perusahaan pengelola penangkaran. ”Ada sayembara yang ditawarkan perusahaan. Setiap buaya yang berhasil ditangkap akan diberi uang jajan sebesar Rp1 juta, ditambah uang bensin Rp500 ribu,” ujarnya.
Kamaluddin menegaskan, DPRD Batam akan terus mengawasi dan memastikan perusahaan bertanggung jawab penuh atas kejadian ini. Menurutnya, buaya yang lepas tidak hanya membahayakan keselamatan warga, tetapi juga mengganggu aktivitas nelayan yang mencari ikan di laut.
”Buaya-buaya tersebut saat ini kelaparan dan sedang memasuki masa birahi, sehingga sangat berbahaya bagi masyarakat. Kami meminta perusahaan untuk segera mengatasi masalah ini dengan serius demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama para nelayan,” tegas Kamaluddin.
Kamaluddin berharap, dengan berbagai upaya yang dilakukan semua pihak, masalah buaya ini bisa segera selesai. ”Informasinya, pihak perusahaan akan menguras lokasi kolam penangkaran. Mereka akan menghitung, berapa yang lepas. Semoga dalam dua pekan ini ada informasi yang pasti,” katanya.
Solusi Banjir dan Infrastruktur Batam
Tak hanya masalah buaya, Kamaluddin juga mengungkapkan perhatian DPRD Batam terhadap masalah banjir yang kerap melanda kota ini. Menurutnya, salah satu penyebab utama banjir di Batam adalah sistem drainase yang belum terintegrasi dengan baik.
”Banjir memang sering terjadi, namun biasanya tidak berlangsung lama. Kami dari DPRD Batam telah merencanakan anggaran untuk memperbaiki sistem drainase dengan memasukkan prioritas pembangunan di wilayah-wilayah yang sering terkena banjir, seperti Batam Kota, Batuaji, Sagulung, dan Jodoh,” ujarnya.
DPRD Kota Batam menganggarkan pembelian pompa untuk mempercepat proses surutnya air banjir. ”Saat ini, kami baru memiliki satu pompa yang akan ditempatkan di Nagoya, sebagai pusat ekonomi Batam. Tahun depan, kami berencana menambah mesin pompa untuk wilayah-wilayah lainnya, seperti Batuaji, Sagulung, dan Bengkong,” kata Kamaluddin.
Selain itu, Kamaluddin juga menyinggung perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi salah satu prioritas DPRD Batam. ”Infrastruktur jalan adalah hal yang sangat penting karena ini adalah jalur kehidupan masyarakat. Kami membagi tugas perbaikan jalan menjadi dua, yaitu jalan yang dikelola oleh camat dan lurah, serta jalan protokol yang dikelola oleh BP Batam,” jelasnya.
Ia menambahkan, tahun ini akan ada proyek pelebaran dan perbaikan jalan, salah satunya dari Simpang Kepri Mall hingga Barelang. Selain itu, juga akan ada pelebaran jalan dari bundaran hingga Simpang Basecamp, serta perbaikan jalan dari Panbil ke Piayu Laut.
”Saya berharap masyarakat dapat berpartisipasi dalam menentukan prioritas pembangunan jalan yang paling dibutuhkan,” ujar Kamaluddin.
Kamaluddin menegaskan bahwa pemerintah Batam berfokus pada pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. ”Kami mendengar aspirasi masyarakat, dan kami berusaha memberikan solusi terbaik untuk Batam yang lebih baik,” katanya. (*)
Reporter : Fiska Juanda
Editor : RYAN AGUNG