Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Sempat beberapa waktu terpecah menjadi dua kubu, Kamis (16/1) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia resmi melantik Anindya Bakrie menjadi ketua umum. Anindya menggantikan Arsjad Rasjid yang kini menjabat ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.
Pelantikan dilakukan seusai sidang pleno dalam acara Musyawarah Nasional (munas) Konsolidasi Persatuan Kadin di Jakarta. Pleno dipim-pin Ketua Dewan Kehormatan Kadin Rosan Roeslani dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM Kadin Aziz Syamsudin.
Rosan menegaskan tidak ada perpecahan atau dualisme Kadin usai terselenggaranya munas konsolidasi persatuan. ”Insyaallah semua Kadin akan rujuk lagi jadi satu dan bisa menjalankan semua program-programnya,” ujarnya.
Arsjad Rasjid yang memaparkan sejumlah laporan pertanggungjawaban sejak menjabat pada 2021 berharap apa yang sudah dilakukan menjadi awal Kadin yang lebih baik. Dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kadin.
Sementara itu, Anindya menegaskan bahwa dirinya ingin mengutamakan kesolidan Kadin. ”Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini adalah sesuatu yang kita pegang teguh bersama Pak Arsjad bahwa Kadin memang harus kompak. Karena dengan Kadin yang kompak, kita bisa lari lebih jauh lagi,” katanya.
Presiden Prabowo Subianto mengimbau jajaran Kadin untuk menjaga soliditas. Mes-ki sempat ada ketegangan, baginya itu biasa dalam persaingan. ”Pemimpin harus kompak. Siapa yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nggak masalah. Nanti gantian saja,” cetusnya.
Di hadapan para pengusaha pada Munas Kadin, Prabowo menyatakan akan mengalihkan proyek pembangunan infrastruktur yang semula berasal dari APBN ke swasta. Ke depan, pemerintah akan membuka kesempatan lebar bagi swasta untuk berkontribusi dan inves-tasi di infrastruktur.
”Saya tidak menghentikan, saya mengubah,” ujarnya.
Proyek-proyek tersebut sebagian besar akan diserahkan kepada swasta untuk membangun. Jika dipegang swasta, dia meyakini hasilnya akan lebih baik. Pasalnya, swasta lebih terbiasa dengan kerja efisien, inovatif, dan pengala-man. ”Jadi, nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan swasta. Silakan bergerak semuanya,” imbuhnya.
Anggaran negara, lanjutnya, akan dialihkan ke program yang menjadi prioritas pemerintah. Khususnya yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat seperti swasembada pangan. Anggaran negara juga akan lebih dikelola secara efisien. Dia memastikan, perilaku boros dan program yang tidak efektif akan dihentikan. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG