Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menekankan pentingnya pembenahan sistem distribusi bantuan sosial (bansos). Ia mengingatkan, bansos harus benar-benar menjadi instrumen perlindungan masyarakat yang tepat sasaran, bukan justru menimbulkan persoalan baru.
Menurutnya, akurasi data dan proses verifikasi yang ketat menjadi kunci utama agar bantuan negara tidak salah sasaran maupun tertahan di perbankan. Selly menilai, persoalan klasik terkait validitas data penerima masih menjadi hambatan di lapangan.
Berdasarkan pengalaman teknis, ia mendorong Kementerian Sosial untuk mengintegrasikan proses penyaluran bantuan dengan validasi data secara bersamaan. Langkah ini dinilai penting guna meningkatkan efisiensi sekaligus transparansi distribusi bansos.
“Di tengah tekanan inflasi, penyaluran bansos dan verifikasi data penerima tidak boleh berjalan terpisah. Pusdatin bersama pendamping harus memastikan data telah valid sebelum diserahkan ke bank Himbara,” ujar Selly, Jumat (27/3).
Ia juga menyoroti kenaikan desil kesejahteraan yang dinilai belum memiliki dasar otoritatif yang kuat. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat bantuan hanya berputar pada kelompok tertentu, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terlewat.
Selly menegaskan, bansos di tengah inflasi bertujuan menjaga daya beli masyarakat. Karena itu, proses verifikasi harus dilakukan secara cermat tanpa berbelit, agar tidak terjadi penumpukan dana di bank maupun penerima yang itu-itu saja.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar bansos tidak menjadi celah penyimpangan. Ia mendorong aparat penegak hukum dilibatkan sejak tahap awal pendataan guna memastikan distribusi berjalan bersih, tanpa potongan atau pungutan liar.
Selain itu, Selly mengusulkan agar pemerintah membuka ruang partisipasi publik lebih luas dalam pemutakhiran data penerima bansos. Masyarakat diharapkan aktif mengusulkan calon penerima baru sekaligus melaporkan data yang tidak akurat di lingkungan masing-masing.
Legislator Fraksi PDIP tersebut menegaskan, bansos harus diposisikan sebagai instrumen mitigasi ekonomi yang adaptif terhadap dinamika sosial. Bantuan tidak sekadar dibagikan, tetapi harus berbasis pada kebutuhan riil masyarakat yang terdampak. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO