Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen pada akhir masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mencapainya, kinerja pendapatan asli daerah (PAD) dinilai menjadi faktor kunci. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menekankan perlunya satu aplikasi nasional berbasis satu data sebagai alat pemetaan potensi dan kebutuhan daerah.
“Kalau kita punya satu aplikasi yang dipakai seluruh Indonesia, pusat bisa tahu daerah mana butuh apa, termasuk anggaran stunting,” beber Ketua Apeksi, Eri Cahyadi, dalam acara Roundtable Decision bertema Mendorong Peningkatan PAD Kota di Jakarta, Kamis (11/12).
Menurut dia, keluhan daerah terkait pemotongan transfer ke daerah (TKD) tidak bisa disamaratakan. Setiap daerah memiliki kondisi fiskal berbeda. “Surabaya PAD-nya 75 persen, tapi ada kota yang 80 persen bergantung pusat,” kata Eri, yang juga menjabat Wali Kota Surabaya.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menambahkan, percepatan PAD sangat menentukan akselerasi ekonomi nasional. “Dalam beberapa tahun ke depan, target tetap 8 persen. Dan PAD berperan besar untuk mengejar itu,” ujarnya.
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kemendagri, Lydia Kurniawati Christyana, menyebut persoalan klasik berupa ketidaksinkronan data antardaerah masih menjadi hambatan besar. Bahkan pada data dasar seperti jumlah kendaraan bermotor.
“Semua daerah mengklaim punya satu data. Tapi apakah sama? Ini yang sedang kami benahi agar bisa jadi dasar perhitungan potensi pajak kendaraan bermotor secara nasional,” tutur Lydia.
Dia juga menilai digitalisasi perpajakan daerah masih terbatas pada kanal pembayaran. “Belum menyentuh proses tracking kepatuhan, dasar pemeriksaan, dan pengawasan,” tambahnya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO