Buka konten ini
PEMERINTAH memastikan rencana penghentian operasi lebih awal (pensiun dini) PLTU Cirebon 1 dibatalkan. Sebagai gantinya, pemerintah akan mengalihkan target ke pembangkit lain yang usianya lebih tua untuk diprioritaskan ditutup.
Kepastian ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Just Energy Transition Partnership (JETP) di kantornya, Jumat (5/12).
Airlangga menjelaskan, pembatalan tersebut didasari pertimbangan bahwa PLTU Cirebon 1 masih menggunakan teknologi yang relatif mutakhir. Selain itu, pembangkit tersebut dinilai masih berumur panjang dan memiliki peran penting dalam sistem kelistrikan nasional.
“Salah satu alasan teknisnya, Cirebon termasuk pembangkit yang umurnya masih lama dan teknologinya sudah critical dan super critical, sehingga secara keseluruhan masih lebih baik,” ujar Airlangga.
Dengan demikian, pemerintah akan menyiapkan opsi pembangkit lain yang masuk kriteria untuk dipensiunkan lebih cepat, bukan PLTU Cirebon 1.
“Jadi nanti dicari alternatif lain yang usianya lebih tua dan dari sisi dampak lingkungan memang sudah layak untuk di-retire. Alternatifnya tetap PLTU,” tegasnya.
Sebelumnya beredar kabar bahwa PLN membatalkan rencana pensiun dini PLTU Cirebon 1 karena nilai penalti yang harus dibayar selama lima tahun dinilai terlalu berat, yaitu sekitar Rp60 triliun.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai langkah PLN dipicu oleh ketidakpastian akibat belum adanya persetujuan final dari pemerintah.
Rencana penghentian dini PLTU Cirebon 1 sendiri mulai dibahas sejak 2021 ketika Indonesia terlibat dalam skema Energy Transition Mechanism (ETM) yang digagas ADB bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di ajang COP26 Glasgow.
Pembahasan itu berlanjut saat Indonesia memegang Presidensi G20 di tahun yang sama dan meneken kerja sama JETP. Kajian teknis serta ekonominya juga telah dilakukan, termasuk kesepakatan antara PLN dan PT Cirebon Electric Power.
Asian Development Bank (ADB) sebelumnya telah menyiapkan dukungan pendanaan untuk program tersebut, namun pemerintah menilai fasilitas pembiayaan yang ditawarkan masih belum mencukupi. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO