Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Menjelang satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2025, publik dikejutkan dengan langkah pemerintah yang menayangkan video capaian kinerja presiden melalui layar bioskop.
Biasanya, sebelum film utama diputar, layar hanya diisi dengan trailer film yang akan segera tayang. Karena itu, cara baru pemerintah ini langsung menuai reaksi dari masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menjelaskan pemutaran video capaian kinerja merupakan strategi pemerintah untuk menyampaikan pesan positif kepada publik. Menurutnya, bila ruang bioskop dapat digunakan untuk iklan komersial, maka pemerintah pun berhak memanfaatkannya.
“Layar bioskop, seperti televisi dan media luar ruang, adalah ruang publik yang bisa diisi berbagai pesan, termasuk pesan pemerintah. Kalau iklan komersial diperbolehkan, kenapa pesan presiden tidak boleh?” kata Hasan kepada wartawan, Minggu (14/9).
Hasan menambahkan, tujuan utama pemerintah adalah memperluas jangkauan informasi terkait program dan hasil kerja Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
“Pemerintah ingin masyarakat mengetahui apa saja yang sudah dilakukan, agar publik memahami bahwa banyak hal telah dicapai,” ujarnya.
Senada dengan Hasan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai langkah tersebut wajar. Ia menegaskan tidak ada aturan yang dilanggar dari penayangan video capaian presiden.
“Sepanjang tidak menyalahi aturan, serta tidak mengganggu kenyamanan dan estetika, hal itu sah-sah saja,” ujar Prasetyo.
Ia menekankan, pemerintah terbuka dengan berbagai bentuk sosialisasi selama dilakukan secara proporsional dan sesuai ketentuan.
“Penggunaan media publik untuk menyampaikan pesan sudah menjadi hal yang lumrah,” pungkasnya. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO