Buka konten ini
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Doktor Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang, Wakabinamuda Gerakan Pramuka Kwarcab Sidoarjo
Judul artikel ini dikutip dari tema peringatan Hari Pramuka Ke-64 pada 2025 ini. Tema itu, menurut Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Komjen Pol (Purn) Budi Waseso, bukan hanya slogan, melainkan tekad dan komitmen bersama untuk terus memperkuat jati diri Pramuka sebagai insan Pancasila yang siap menjadi garda terdepan untuk menjaga dan mengawal keutuhan NKRI.
Setiap Pramuka diharapkan senantiasa memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai rumah kebangsaan yang bukan sekadar taken for granted, melainkan harga mati.
Tantangan bangsa ini makin kompleks. Arus digitalisasi global, disrupsi teknologi informasi, hingga berbagai ancaman sosial –seperti maraknya judi online, bullying, narkoba, tawuran pelajar, pornografi, hingga masuknya budaya asing– telah mengikis semangat gotong royong dan nasionalisme generasi muda.
Dalam menghadapi tantangan itu, Gerakan Pramuka harus hadir sebagai salah satu solusi strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang tangguh, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan. Gerakan Pramuka perlu memperkuat pendidikan life skill, soft skill, dan hard skill serta penguatan kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik (sesosif) untuk membentuk kader pemimpin masa depan bangsa yang andal.
Ketahanan Bangsa
Membangun ketahanan nasional atau ketahanan bangsa perlu melibatkan tidak hanya peran serta tripusat pendidikan, sebagaimana yang diinisiasi tokoh pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Kini perlu diperluas menjadi catur pusat pendidikan dengan menambahkan peran serta media.
Peran pendidikan keluarga, sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama, yang selama ini sempat tereduksi harus dikembalikan. Pendidikan formal (sekolah) yang selama ini menjadi tumpuan utama harus berbagi peran dengan pendidikan masyarakat (nonformal) seperti Gerakan Pramuka.
Esensi pendidikan adalah pengembangan potensi sumber daya manusia. Dalam kerangka makro, menurut sang proklamator Dr (HC) Ir Soekarno, membangun ketahanan bangsa ditopang oleh aspek-aspek alam dan sosial yang acap disebut astagatra.
Konsepsi Astagatra yang merupakan penyempurnaan konsepsi Alfred Thayer Mahan (1890), perwira Angkatan Laut AS dalam bukunya The Influence of Sea Power upon History, terdiri atas aspek alam, trigatra (geografi, demografi, dan sumber daya alam), serta aspek sosial, pancagatra (meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan) yang lebih kontekstual dalam menopang terbentuknya ketahanan bangsa.
Untuk terwujudnya ketahanan bangsa, pilar-pilar Astagatra yang perlu mendapat atensi lebih adalah pilar demografi, politik, dan sosial-budaya. Dari aspek demografi, kebijakan wajib belajar 13 tahun perlu menjadi komitmen pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam aspek politik dan sosial budaya, faktor kolaborasi dan keteladanan elite politik sangat penting. Sebab, budaya patron-klien (paternalistik) masih begitu kuat dipedomani masyarakat luas.
Keteladanan Pemimpin
Dalam kerangka budaya paternalistik, keteladanan pemimpin (leader) menjadi penting bagi masyarakat yang dipimpin (follower). Karena itu, pengembangan self leadership (kepemimpinan bagi diri sendiri) bagi semua pemimpin dalam ranah apa pun amatlah penting sebelum memimpin orang lain.
Dua hal utama yang menjadi pilar penting self leadership adalah integrity (integritas) dan responsibility (tanggung jawab). Integritas merujuk pada kejujuran, keteladanan, serta bersatunya antara pikiran, ucapan, dan tindakan seorang pemimpin. Tanggung jawab tidak hanya mengarah pada tanggung jawab terhadap kelompok dan masyarakat, tetapi juga tanggung jawab personal di samping tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai cerminan makhluk beriman.
Persoalannya, ketika amanah sebagai pemimpin itu menyemat pada diri seseorang, acap kali integritas dan tanggung jawab tidak lagi menjadi kompas dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Betapa rakyat (baca: masyarakat) disuguhi begitu banyak pemimpin yang antara ucapan dan tindakannya sangat ironis atau kontradiktif.
Indonesia membutuhkan tipikal pemimpin yang memiliki spirit dan anima sebagai negarawan, yakni pemimpin yang benar-benar mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Munculnya dualisme kepemimpinan, tidak harmonisnya hubungan pimpinan daerah (gubernur atau bupati/wali kota dengan wakilnya), kurang sinkronnya hubungan kepengurusan organisasi di pusat dan daerah (termasuk organisasi Gerakan Pramuka) adalah fakta yang tidak terbantahkan dan terbaca oleh masyarakat luas.
Karena itu, Hari Pramuka Ke-64 ini, agaknya, merupakan momentum penting agar kita, terutama para pemimpin, mengingat dan mengimplementasikan darma kesepuluh dalam Dasadarma Pramuka, yakni ’’Suci dalam Pikiran, Perkataan, dan Perbuatan’’. (*)