Buka konten ini
Polemik tahunan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) kembali mencuat di Kota Batam. Ribuan orang tua berlomba-lomba mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri favorit, memicu kepadatan dan kisruh. Namun di sisi lain, pemandangan kontras justru terlihat di banyak sekolah swasta, terutama yang tidak berlabel favorit. Sekolah-sekolah ini mengalami krisis murid, dan sebagian di antaranya terancam tutup.
KONDISI yang terjadi saat ini bukan sekadar dinamika pilihan masyarakat, melainkan krisis sistemik yang berpotensi melumpuhkan ekosistem pendidikan di Batam dan Indonesia pada umumnya. Meski Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No. 3/PUU-XXII/2024 telah menegaskan bahwa pendidikan dasar harus gratis baik di sekolah negeri maupun swasta, namun realisasinya masih jauh dari harapan. Belum ada skema pendanaan jelas dari pemerintah untuk menjamin operasional sekolah swasta yang terdampak.
Setiap tahun, sekolah negeri di Batam menjadi rebutan. Banyak orang tua yang bahkan rela menitipkan anak ke alamat keluarga, memanipulasi domisili, hingga melakukan intervensi agar anaknya bisa diterima di sekolah negeri. Akibatnya, siswa yang gagal masuk negeri bingung mencari alternatif. Namun, sebagian besar dari mereka justru masih menyasar sekolah swasta favorit, dan meninggalkan puluhan sekolah swasta kecil tanpa murid.
”Kalau terus seperti ini, sekolah swasta bisa benar-benar mati. Ada sekolah swasta di kawasan pinggiran yang bahkan hanya menerima lima sampai tujuh murid baru tahun ini,” ungkap seorang pe-ngelola yayasan pendidikan swasta di Batuaji yang enggan disebut namanya.
Padahal, menurutnya sekolah swasta ini memiliki peran penting dalam menopang pendidikan nasional. Mereka bukan hanya pelengkap dari sekolah negeri, melainkan bagian dari sistem yang saling menyokong.
Pengamat Ekonomi sekaligus akademisi, Suyono Saputro, mengatakan sekolah swasta selama ini memainkan peran sangat strategis dalam sistem pendidikan nasional. Setidak-nya ada tujuh kontribusi nyata yang selama ini disumbangkan sekolah swasta. Di antaranya, menambah daya tampung pendidikan nasional, terutama di kota-kota besar dan daerah berkembang. Mendorong inovasi pendidikan, dengan pendekatan tematik, penggunaan teknologi, hingga kurikulum internasional serta menyediakan alternatif pendidikan, seperti sekolah berbasis agama, karakter, hingga lingkungan.
Selain itu, sekolah swasta juga menjadi pelopor pendidikan di daerah baru, sebelum negara membangun sekolah negeri. Mendukung pemerataan akses pendidikan, terutama lewat yayasan dan beasiswa. Ikut menjamin mutu melalui akreditasi dan asesmen nasional serta menjadi mitra pemerintah, melalui program BOS, kerja sama daerah, dan pelatihan guru.
”Namun, semua peran ini bisa runtuh jika negara terus berpihak sepenuhnya kepada sekolah negeri dan mengabaikan eksistensi swasta,” tuturnya.
Suyono menjelaskan, kebijakan pendidikan gratis tidak harus eksklusif untuk sekolah negeri. UUD 1945 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan jelas mengatur bahwa pendidikan adalah tanggung jawab negara, dan penyelenggaraannya bisa dilakukan oleh masyarakat, termasuk swasta. Artinya, pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk membiayai pendidikan siswa di sekolah swasta, terutama yang terjangkau dan berbasis misi sosial.
Beberapa bentuk dukungan yang sudah berjalan seperti BOS reguler dan program beasiswa perlu diperluas dan diperkuat. “Sistem voucher pendidikan bisa menjadi solusi. Negara membiayai siswa, dan mereka bebas memilih sekolah sesuai kebutuhan. Uangnya mengikuti siswa, bukan sekolahnya,” kata Suyono.
Kondisi di Batam sangat nyata. Beberapa yayasan swasta mengeluhkan minimnya pendaftar. Sekolah yang tahun lalu menerima 100 siswa, kini hanya mendapatkan belasan. Sementara itu, biaya operasional seperti gaji guru, listrik, dan pemeliharaan tetap harus ditanggung.
Suyono menegaskan, krisis ini harus dijawab dengan solusi menyeluruh, bukan tambal sulam. Ia mengusulkan beberapa langkah reformasi jangka menengah hingga panjang, seperti pendanaan BOS dengan tambahan untuk sekolah yang melayani siswa miskin atau berada di daerah padat/kekurangan sekolah negeri, voucher pendidikan, dimana negara membiayai siswa, bukan sekolah. Siswa bisa memilih sekolah swasta, dengan dana dari negara.
Selanjutnya, kemitraan publik-swasta, disini pemerintah bisa “mengontrak” sekolah swasta untuk menampung siswa dari masyarakat tidak mampu. Diversifikasi pendanaan, sekolah swasta perlu membangun unit usaha, menggandeng CSR, zakat, dan membentuk dana abadi dari alumni. Tak ketinggalan aliansi sekolah swasta, sekolah swasta perlu bersatu, berbagi guru, fasilitas, dan melobi kebijakan bersama.
Suyono mengingatkan, jika pemerintah terus bersikap dikotomis, maka krisis pendidikan akan semakin dalam. Sekolah negeri memang harus diperkuat, tetapi bukan berarti sekolah swasta dibiarkan mati perlahan.
“Sekolah swasta bukan pelengkap, melainkan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Harus ada keberpihakan dan kolaborasi nyata,” tegasnya.
Jika tidak, maka tak lama lagi, satu per satu bel sekolah swasta akan berhenti berdenting. Dan ketika itu terjadi, negara akan kehilangan salah satu penopang utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
”Sekolah negeri jelas lebih terjangkau. Apalagi sekarang ekonomi juga belum sepenuhnya pulih, jadi kami prioritaskan negeri dulu,” ujar Yuni, salah satu orang tua siswa di Kecamatan Sekupang, Minggu (13/7).
Selain pertimbangan biaya, banyak orang tua yang menganggap sekolah negeri lebih stabil dari sisi tenaga pengajar dan kurikulum. ”Guru-gurunya pegawai negeri, jadi menurut kami lebih terjamin,” sambung Yuni.
Namun tak semua anak bisa tertampung di sekolah negeri karena keterbatasan daya tampung, terutama di jenjang SMP dan SMA. Jika tidak diterima di sekolah negeri, pilihan beralih ke sekolah swasta pun menjadi keniscayaan. Dalam kondisi ini, biaya menjadi faktor utama pertimbangan orang tua.
”Kalau akhirnya ke swasta, kami lihat dulu biayanya. Ada sekolah swasta yang SPP-nya Rp300 ribu, ada yang sampai jutaan. Yang penting anak tetap sekolah, tapi jangan sampai memberatkan ekonomi keluarga,” kata Fadli, warga Tiban.
Beberapa orang tua juga mulai mencari informasi terkait bantuan subsidi dari pemerintah. Bantuan tersebut berupa subsidi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa kurang mampu yang bersekolah di swasta.
”Saya dengar ada bantuan subsidi untuk siswa swasta, tapi tidak semua sekolah kasih tahu. Harus kita sendiri yang aktif tanya ke sekolah atau ke Dinas Pendidikan,” ujar Leni, orang tua siswa lainnya.
Terpisah Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan masih memproses tahapan penyaringan calon penerima bantuan pendidikan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dan memilih melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Hingga kini, jumlah penerima bantuan belum bisa dipastikan karena proses penjaringan masih berlangsung.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, menjelaskan bahwa mekanisme penjaringan dilakukan setelah siswa benar-benar masuk ke sekolah dan pihak sekolah swasta menyampaikan laporan resmi kepada Disdik.
“Sedang dalam proses. Kita jaring setelah anak-anak masuk sekolah dan sekolah swasta melapor,” kata Tri, Kamis (10/7).
Ia menegaskan, bantuan pendidikan ini hanya diberikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu yang sebelumnya telah mengikuti Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) namun tidak tertampung di sekolah negeri, lalu mendaftar ke sekolah swasta.
“Tidak semua siswa swasta otomatis dapat bantuan. Masuk sekolah swasta, dan berasal dari keluarga tidak mampu,” jelasnya.
Untuk tahun ini, Pemko Batam menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) sebagai acuan dalam menentukan status keluarga tidak mampu. DT-SEN mengganti sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan membagi kondisi sosial ekonomi masyarakat ke dalam lima desil.
Namun, berdasarkan kebijakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, selama keluarga tersebut terdaftar dalam sistem DT-SEN, maka dianggap layak menerima bantuan, tanpa mempertimbangkan desilnya. “Selama dia masuk di dalam sistem DT-SEN atau DTKS, maka dia bisa diajukan sebagai penerima bantuan,” ujar Tri.
Adapun persyaratan tambahan lain yang harus dipenuhi adalah memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan di Kota Batam. Selanjutnya, pihak sekolah akan mengajukan nama-nama siswa yang dinilai layak menerima bantuan, lengkap dengan dokumen bukti status sosial ekonomi keluarga.
Besaran bantuan yang diberikan oleh Pemko Batam melalui skema ini yaitu sebesar Rp300 ribu per bulan untuk siswa SD dan Rp400 ribu per bulan untuk siswa SMP. Bantuan ini disalurkan langsung ke rekening sekolah masing-masing sebagai subsidi pembayaran SPP, bukan diberikan dalam bentuk uang tunai kepada siswa atau orang tua.
“Selama status sosial ekonominya belum berubah, bantuannya terus jalan. Tapi kalau nanti datanya menunjukkan keluarga itu sudah tidak masuk kategori miskin, bantuannya otomatis dihentikan. Jadi ini bantuan bersyarat,” kata Tri.
Sekolah Swasta yang Terlupakan
Sekolah negeri kini menjadi incaran utama orang tua karena tak dipungut biaya. Tidak ada uang gedung. Tidak ada SPP. Bagi banyak keluarga menengah ke bawah, ini adalah jalan satu-satunya agar anak tetap bersekolah. Tapi kondisi ini menimbulkan konsekuensi; sekolah negeri dipaksa menampung melebihi kapasitas.
“Kalau sekolah negeri menerima siswa di luar batas ideal, proses belajar mengajar pasti terganggu. Kualitas pendidikan menurun,” kata Anggota DPRD Kepri, Aman.
Ia mengingatkan, kapasitas ideal dalam satu rombongan belajar (rombel) harus tetap dijaga: 28 siswa untuk SD, 32 siswa untuk SMP, dan 36 siswa untuk SMA/SMK. Melebihi angka itu, artinya mempertaruhkan kualitas.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada sekolah negeri. Sekolah swasta juga bagian dari sistem pendidikan nasional. Pemerintah wajib memberi perhatian,” ujarnya.
Salah satu yang terdampak adalah Prima School yang berada di kawasan Batuaji. Kepala Sekolah Prima School, Priston Silalahi, mengatakan bahwa hingga pertengahan Juli ini, jumlah murid baru yang mendaftar masih sangat minim.
”Di tingkat SD baru 16 murid, dan di SMP hanya 13 murid. Padahal kami siapkan dua lokal untuk masing-masing tingkat,” ujarnya.
Menurut Priston, kondisi ini bukan semata-mata karena kualitas sekolah, melainkan karena masyarakat sudah terlanjur memiliki pandangan kuat bahwa sekolah negeri lebih diutamakan, terutama karena bebas biaya.
”Padahal sekolah swasta juga siap memberikan pendidikan yang baik, dengan pendekatan berbeda dan fasilitas yang tidak kalah,” tambahnya.
Minimnya murid tentu berdampak pada keberlangsungan sekolah. Operasional harian, gaji guru, hingga perawatan fasilitas menjadi beban tersendiri bagi manajemen sekolah swasta.
Solusi Distribusi dan Dukungan Dana
Aman mengusulkan agar pemerintah tidak lagi bersikap pasif. Salah satu solusi konkret adalah dengan mendistribusikan siswa ke sekolah swasta yang terdekat dari domisili, disertai subsidi dari negara.
“Pemerintah bisa menanggung SPP siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, meskipun mereka belajar di sekolah swasta,” katanya. “Kalau kualitasnya bagus, tentu orang tua tidak akan ragu menyekolahkan anaknya di swasta. Ini soal kepercayaan,” ujar dia.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution, menilai Pemerintah Kota (Pemko) Batam sudah menjalankan program strategis guna mendukung eksistensi sekolah swasta, khususnya dalam hal pembiayaan siswa dari keluarga tidak mampu.
”Pemko Batam telah menyediakan bantuan uang sekolah bagi siswa yang kurang mampu, baik di tingkat SD maupun SMP. Program ini sudah dianggarkan dalam Perda APBD,” kata Surya Makmur, Senin (14/7).
Ia menambahkan, sekolah swasta memiliki kedudukan yang setara dengan sekolah negeri dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Lagat Siadari, menyebut kondisi ini sebagai alarm serius bagi keberlangsungan sekolah swasta, terutama yang berada di kategori menengah ke bawah.
“Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 memang memperbolehkan penerimaan siswa di sekolah negeri mencapai batas maksimal per kelas SD 36 siswa, SMP 40, dan SMA hingga 50 siswa. Tapi ini berdampak langsung pada menurunnya minat ke sekolah swasta,” ujar Lagat, Senin (14/7).
Menurut Lagat, sekolah swasta yang memiliki nama besar masih mampu bertahan karena sudah memiliki reputasi dan jaringan pendaftaran lebih awal. Namun berbeda nasibnya dengan sekolah swasta yang berada di level menengah ke bawah.
“Mereka yang tidak punya brand kuat dan mengandalkan pendaftaran setelah PPDB negeri selesai, kesulitan mendapatkan siswa. Kalau siswa sedikit, mereka kekurangan dana operasional, tidak bisa menggaji guru, apalagi memperbaiki fasilitas,” kata Lagat.
Ia menilai, sistem pendidikan saat ini semakin memojokkan sekolah swasta kecil. Karena pada dasarnya, sebagian besar masyarakat Batam cenderung memilih sekolah negeri yang dianggap gratis, meski lokasinya jauh dari rumah.
“Ini seharusnya bisa dijawab oleh kebijakan subsidi pendidikan yang lebih kuat dari pemerintah,” tegasnya. (***)
Laporan: Rengga Yuliandra – Arjuna – Eusebius Sara – Yashinta
Editor: RYAN AGUNG