Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melaporkan bahwa realisasi belanja negara untuk program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai Rp18,8 triliun hingga semester I 2025.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan 115.930 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 ditargetkan untuk 220 ribu unit rumah, di mana kita menginjeksi Rp18,8 triliun untuk FLPP melalui BP Tapera, kemudian Rp4,8 triliun untuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Rp5,5 triliun untuk subsidi uang muka,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (1/7) dikutip dari Antara.
Dengan demikian, alokasi awal anggaran untuk pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 mencapai total Rp29,1 triliun. Namun, seiring arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan cakupan program, target FLPP tahun 2025 dinaikkan menjadi 350 ribu unit rumah.
Penyesuaian target ini mendorong kebutuhan anggaran meningkat menjadi Rp47,4 triliun, yang terdiri atas Rp35,2 triliun untuk FLPP, Rp6,7 triliun untuk PT SMF, dan Rp5,5 triliun untuk subsidi uang muka.
“Kami juga akan terus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan perumahan untuk mendukung pembangunan rumah swadaya, dengan target mencapai dua juta rumah. Alokasi tambahan akan disiapkan untuk pelaksanaan di semester kedua,” ujar Sri Mulyani.
Selain FLPP, pemerintah juga menyalurkan anggaran untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat membangun atau memperbaiki rumah secara mandiri. Pada 2025, alokasi awal BSPS tercatat sebesar Rp1,45 triliun untuk 65.392 unit rumah.
Adapun FLPP menjadi salah satu program prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Bendahara Negara tersebut, Presiden telah meminta seluruh jajaran kementerian untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas, termasuk FLPP.
“Akselerasi ditingkatkan, baik dari sisi skala maupun kecepatan, agar setiap program memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” terangnya.
KPR Subsidi FLPP Andalan Program 3 Juta Rumah
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan KPR subsidi FLPP menjadi program andalan dalam pembangunan dan renovasi tiga juta rumah sebagaimana ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami ditugaskan membangun dan merenovasi 3 juta rumah dalam setahun. Program andalan kami itu yang paling penting adalah rumah subsidi, kemudian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi rumah,” ujar Ara di Jakarta, Senin.
Dia menyebutkan, dengan bertambahnya alokasi rumah subsidi juga akan mendorong banyak sektor ekonomi lain yang bergerak.
”Dengan kebijakan dari Bank Indonesia, kita bisa menaikkan jadi 350 ribu tahun ini. Satu rumah subsidi itu yang kerja minimal 5 orang. Berarti kalau 5 x 350 ribu, sudah ada yang bekerja itu, sekitar 1.650.000 orang. Belum industri yang terkait lainnya lebih banyak lagi,” katanya.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan, bahwa program KPR Sejahtera FLPP tahun ini mengalami peningkatan kuota yang signifikan.
Menurut Heru, hingga 29 Juni 2025, BP Tapera telah menyalurkan lebih dari 117.000 unit KPR Sejahtera FLPP dari target 350.000 unit tahun ini.
“Tahun ini untuk pertama kali dalam sejarah meningkat luar biasa menjadi 350 ribu kuota. Ini bentuk komitmen kuat mendukung program 3 juta rumah dari Presiden dan Menteri PKP,” katanya.
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah program subsidi pembiayaan perumahan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah dengan skema KPR bersubsidi.
Melalui program ini, pemerintah memberikan dana murah kepada bank penyalur agar masyarakat dapat memperoleh rumah dengan suku bunga rendah, uang muka ringan, dan tenor panjang. (***)
Reporter : JP Group
Editor : gustia benny