Buka konten ini
BATAM (BP) – Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Candra, mengakui bahwa persoalan perizinan di Batam masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Ia berjanji pemerintah akan melakukan pembenahan agar proses perizinan menjadi lebih cepat, sederhana, dan transparan. Di mana saat ini masih ada sejumlah keluhan dari pengusaha mengenai perizinan. Padahal Batam dihadapkan dengan tantangan berat untuk bersaing dengan Singapura, Malaysia dan Vietnam dalam hal mendatangkan investasi.
“Ke depan, pengurusan izin di Batam tidak akan sulit lagi,” ujar Li Claudia usai menghadiri kegiatan di Batam, baru-baru ini.
Li juga meminta waktu kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan pembenahan terhadap berbagai permasalahan perizinan yang ada. Menurutnya, selain urusan perizinan, pihaknya juga tengah fokus menyelesaikan persoalan lain yang tidak kalah penting, seperti penanganan banjir yang terjadi di sembilan kecamatan di Batam.
“Beri kami waktu untuk menyelesaikan ini semua,” tegasnya.
Ia menambahkan, kemudahan dalam berusaha akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem dan mekanisme pelayanan publik, termasuk dalam hal perizinan.
“Pasti akan kami benahi,” tutupnya.
Sebelumnya ketua Kadin Kepri Ahmad Ma’ruf Maulana menyebutkan bahwa saat ini masih ada kendala dalam hal perizinan. Bukan hanya di daerah tetapi juga di pusat. Demikian juga dengan biaya yang timbul dalam pengurusan izin ini termasuk mahal.
”Bukan hanya itu saja, kita berharap biaya dalam pengurusan perizinan baik di tingkat daerah dan pusat juga dipermudah dan murah. Kalau ditanya, saat ini banyak cost yang kita keluarkan untuk sebuah perizinan,” katanya.
Selain itu, ia juga berharap adanya sinergi di antara semua pemangku kepentingan di Batam dan Kepri pada umumnya untuk meningkatkan investasi. ”Walikota, Kepala BP Batam dan Pemprov Kepri harus saling dukung dan bersinergi untuk pertumbuhan investasi di daerah ini. Kami pengusaha akan terus berupaya mendatangkan investor. Tetapi tentu harus disertai dengan proses yang mudah dan murah dari pemerintah,” ujarnya.
Ketua Apindo Rafki belum lama ini juga mengatakan, bahwa pemerintah ingin bersaing dengan Johor. Tetapi itu akan berat jika tidak ada pembenahan. Menurutnya, ada beberapa hal yang harus dilakukan termasuk dalam hal membenahi perizinan berusaha.
”Itu masih sebagian ada yang terkendala di pusat, dan Apindo berharap Menko Airlangga mendorong supaya perizinan tertentu seperti AMDAL dilimpahkan ke pemerintah daerah tentunya dapat menaikkan daya saing Kepri. Namun jika masih seperti saat ini mungkin agak sulit bersaing dengan Johor , karena disana perkembangannya cukup pesat . Selain didukung penuh oleh pemerintah Malaysia, mereka juga kerja sama dengan Singapura untuk pengembangan Johor,” sebutnya belum lama ini.
Faktor tersebut harus segera di benahi dan dikaji oleh pemerintah daerah baik itu BP Batam dan instansi terkait.
“Kemudian persoalan lahan juga menjadi hal yang perlu dibenahi karena terbatasnya lahan di kota Batam,” ujarnya.
Bagaimana hal ini bisa dibenahi segera oleh BP Batam sehingga ketika investor itu datang sudah tersedia lahannya. Saat ini masih banyak lahan yang telah di kuasai tetapi masih kosong.
“Kita berharap dalam hal ini di dukungan oleh BP Batam untuk bisa teruskan ke pemerintah pusat agar bisa dimaksimalkan, perizinan yang di pusat dilimpahkan saja ke daerah tinggal diawasi saja pelaksanaannya,” tutupnya.(*)
Reporter : YASHINTA
Editor : Alfian Lumban Gaol