Buka konten ini
BATAM (BP) – Memanasnya ketegangan di Timur Tengah mulai mengirim sinyal bahaya ke Batam. Jalur energi dunia terguncang, harga minyak terdorong naik, dan efek berantainya mulai terasa—biaya produksi membengkak, logistik terganggu, hingga daya saing industri terancam.
Eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat di kawasan Teluk disebut berpotensi menekan kinerja ekonomi Batam dalam jangka pendek, terutama melalui lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok global.
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Batam, Suyono Saputra, mengatakan, dampak tersebut akan terasa cukup signifikan, terutama jika ketegangan di Selat Hormuz berlangsung lama.
“Dalam jangka pendek, Batam akan terdampak cukup besar, terutama dari shock energi dan kenaikan biaya logistik global. Ini bisa terjadi apabila ketegangan di Selat Hormuz berkepanjangan hingga mendorong harga minyak menembus 150 dolar AS per barel,” ujarnya, Jumat (27/3).
Menurut dia, kondisi tersebut akan langsung menekan biaya operasional industri di Batam. Kenaikan tarif listrik, bahan bakar minyak (BBM), serta ongkos transportasi menjadi beban tambahan, khususnya bagi sektor manufaktur yang sangat bergantung pada efisiensi biaya.
Selain itu, tarif logistik dan pengiriman internasional juga meningkat akibat penyesuaian fuel surcharge dan premi risiko perang (war risk premium). Situasi ini berpotensi menggerus margin industri sekaligus mengganggu kelancaran rantai pasok global.
“Jika konflik berlanjut dan jalur pelayaran terganggu, arus kapal bisa menurun karena banyak yang tertahan atau dialihkan ke rute lain. Dampaknya, waktu tunggu (lead time) impor bahan baku ke Batam menjadi lebih lama,” jelasnya.
Keterlambatan pasokan bahan baku tersebut berisiko memicu kelangkaan, terutama bagi sektor industri seperti elektronik dan galangan kapal yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor.
Sejumlah indikator awal mulai terlihat. Salah satunya adalah kebijakan operator feri rute Singapura–Batam yang memberlakukan tambahan biaya (surcharge) sekitar 6 dolar AS per penumpang dari Singapura.
Meski demikian, Suyono menjelaskan, secara geografis Batam tidak berada di jalur langsung Selat Hormuz sehingga tidak terdampak secara langsung oleh potensi penutupan jalur tersebut.
Namun, efek tidak langsung justru dinilai lebih besar. Selat Hormuz merupakan salah satu titik krusial perdagangan energi dunia.
“Sekitar 20 hingga 25 persen perdagangan minyak global melewati Selat Hormuz. Jika jalur ini terganggu, biaya bahan bakar kapal meningkat, premi asuransi naik, dan rute pelayaran harus dialihkan,” katanya.
Kondisi tersebut pada akhirnya akan mendorong kenaikan ongkos ekspor dan impor. Dampaknya, daya saing produk industri Batam di pasar internasional berpotensi tergerus.
Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Djemy Francis, mengatakan, efek awal dari gejolak global ini bukanlah penurunan aktivitas industri, melainkan lonjakan risiko biaya yang harus ditanggung pelaku usaha.
“Dampak langsung yang paling cepat terasa adalah kenaikan risiko biaya—energi, ongkos angkut (freight), premi asuransi pelayaran, tekanan kurs, hingga sentimen pasar. Bukan langsung penurunan total aktivitas industri,” ujarnya, Kamis (26/3).
Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat indikasi investor asing menarik diri dari Batam. Namun, dinamika global membuat calon investor cenderung lebih berhati-hati.
“Belum ada sinyal resmi investor keluar. Tetapi investor baru kini lebih selektif dan menunda ekspansi sampai volatilitas global mereda,” katanya.
Fary menegaskan, fondasi investasi Batam masih tergolong kuat. Sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai Rp69,30 triliun, sekaligus menempatkan Batam sebagai pusat Penanaman Modal Asing (PMA) di Kepulauan Riau.
Dari sisi perdagangan, tekanan juga belum terlihat signifikan. Pada Januari 2026, nilai ekspor Batam tercatat sebesar US$1.592,81 juta, sedangkan impor mencapai US$1.579,12 juta.
“Karena eskalasi besar konflik terjadi pada akhir Februari 2026, belum bisa disimpulkan ada penurunan volume yang tajam. Namun, tekanan pada ongkos kirim, jadwal kapal, dan biaya input sudah menjadi risiko nyata,” jelasnya.
Pemerintah Cari Sumber BBM Baru
Eskalasi konflik di Timur Tengah antara Iran dan Israel–Amerika Serikat (AS) mulai menyeret Indonesia ke pusaran krisis energi. Situasi semakin mengkhawatirkan setelah Iran menutup Selat Hormuz, salah satu jalur utama distribusi minyak dunia.
Dampak langsung mulai diantisipasi pemerintah. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk mencari sumber bahan bakar minyak (BBM) alternatif di luar kawasan Timur Tengah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global.
Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, menilai Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kemandirian energi dalam jangka panjang.
Menurutnya, Indonesia seharusnya lebih fokus mengelola minyak mentah domestik agar tidak terus bergantung pada impor.
“Indonesia punya minyak mentah yang bisa diolah sendiri dan dikonsumsi sendiri. Karena itu, perlu penguatan kilang dalam negeri,” ujarnya, Jumat (27/3).
Selain itu, ia mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, hingga pengolahan sampah menjadi energi.
“Potensi energi terbarukan kita sangat besar. Ini harus dimanfaatkan agar tidak bergantung pada energi fosil,” tambahnya.
Meski demikian, Esther menilai langkah pemerintah mencari sumber BBM dari luar Timur Tengah merupakan solusi tepat untuk jangka pendek. Namun, untuk jangka panjang diperlukan diversifikasi energi agar ketergantungan terhadap energi fosil dapat dikurangi.
Ia juga menyinggung program pembangunan pembangkit listrik 100 gigawatt yang dicanangkan pemerintah agar diarahkan lebih banyak ke energi terbarukan.
“Ini momentum yang tepat untuk mulai mengurangi ketergantungan pada energi fosil,” katanya.
Dorong Bioetanol dan Efisiensi Energi
Selain diversifikasi energi, Esther juga mengusulkan pemanfaatan bioetanol dari tebu dan singkong sebagai alternatif pengganti BBM impor, yang saat ini masih mendominasi konsumsi nasional.
Ia mengingatkan agar pengembangan energi alternatif tidak justru memicu ekspansi sawit yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
“Jangan sampai ini menjadi alasan membuka lahan sawit lebih luas yang berisiko menimbulkan bencana lingkungan,” ujarnya.
Untuk menjaga ketersediaan energi dalam jangka pendek sekaligus menekan konsumsi, ia juga menyarankan penyesuaian harga BBM dan pemberian insentif bagi masyarakat yang beralih ke transportasi publik. “Penyesuaian harga bukan kebijakan populer, tetapi bisa mendorong masyarakat lebih hemat energi. Di sisi lain, pemerintah perlu memberi insentif agar masyarakat beralih ke transportasi publik,” tutupnya. (*)
Reporter : ARJUNA – JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK